Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
HeadlineLintas Provinsi

Semalam di Ranah Minang: Mengobati Rindu Perantau dan Mengenang Peran Suku Minang dalam Perekonomian…

60
×

Semalam di Ranah Minang: Mengobati Rindu Perantau dan Mengenang Peran Suku Minang dalam Perekonomian…

Sebarkan artikel ini

Radarmalaka.com, Tanjungpinang – Perserikatan Sosial Minang Maimbau (PSMM) Kota Tanjungpinang baru-baru ini menyelenggarakan acara bertajuk Semalam di Ranah Minang di Asrama Haji Tanjungpinang, pada Sabtu malam, 10 Februari 2024.

Acara berdurasi semalam penuh ini bertemakan ‘Merajut Kebersamaan di Tanah Rantau’ dan bertujuan untuk mengobati rasa rindu perantau Minang yang berada di Kota Tanjungpinang.

Pada acara tersebut, hadir pula para Ketua Paguyuban se-Sumatera Barat di Tanjungpinang, antara lain Herman (Solok), ST. M. Isa (Sawah Lunto Sijunjung), Yoni Fadri (Pesisir Selatan), dan Adil Candra (Kabupaten Agam).

Penjabat (Pj.) Wali kota Tanjungpinang Hasan memberikan apresiasi terhadap peran warga Minang di Tanjungpinang, yang Hasan sebut sebagai salah satu kekuatan ekonomi dalam membangun Kota Tanjungpinang.

“Saya atas nama Pemerintah Kota Tanjungpinang mengapresiasi atas kerjasama dan partisipasi warga kita dari Keluarga besar Minang Maimbau yang berdomisili di Kota Tanjungpinang dalam melakukan kegiatan ekonomi di Kota Tanjungpinang dan koordinasi dengan baik,” jelas Hasan.

Selain memberikan apresiasi, Hasan juga berharap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) nanti dapat berjalan dengan damai dan lancar sambil meningkatkan partisipasi pemilih.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) Sardison menambahkan bahwa suku Minang memberikan peran penting dalam perekonomian di manapun berada.

Menurut Sardison, hampir 97 persen perantau Minang berada di Kepri dan pemerintah memberikan apresiasi khusus pada Kepri, yang hasilnya menempatkan indeks kerukunan umat beragama di peringkat pertama berkat peran Paguyuban se-Kepri.

Sardison juga menyebut bahwa Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah baru beroperasi secara formal pada tanggal 1 Juli 2004, sehingga usia pemerintahan saat itu hanya sekitar 20 tahun.

Editor: Budi Adriansyah
Sumber: Diskominfo Kota Tanjungpinang