Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
BeritaHeadlineNewsPolitikRegional

SBS Siap Perbaiki Insentif Na’in – Fukun dan Perhatikan Kesejahteraan Pegawai

198
×

SBS Siap Perbaiki Insentif Na’in – Fukun dan Perhatikan Kesejahteraan Pegawai

Sebarkan artikel ini

Malaka – Bakal Calon Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran ( SBS) akan memperbaiki Insentif bagi para fukun dan Na’in agar lebih layak jika terpilih kembali menjadi Bupati Malaka dalam Pilkada 27 November 2024.

Selain Fukun dan Nain, SBS akan memperbaiki kesejahteraan Pegawai agar meningkatkan motivasi dan semangat kerja serta mengeliminir korupsi.

SBS mengatakan hal itu saat bertatap muka dengan Pengurus DPC Partai Hanura Kabupaten Malaka di Haitimuk – Malaka, Senin ( 6/5-2024).

Dikatakannya, terkait insentif bagi para Fukun dan Nain SBS mengatakan akan memberikan perhatian untuk menaikkan insentif para Nain dan Fukun agar layak bagi para pemangku adat.

Dia mengatakan, insetif bagi Para fukun dan Nain selama ini sangat tidak layak sehingga harus dievaluasi untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan sehingga lebih terhormat dan dapat mensejahterakan para pemangku adat.

Bupati Perdana Malaka itu mengatakan terkait kesejahteraan ASN menjadi Sentral Perhatiannya jika terpilih kembali jadi Bupati.

” Untuk ASN sudah ada Tunjangan Perbaikan Penghasilan pada tahun 2021, sebelum berhenti saya sudah terapkan sehingga tinggal dilanjutkan bila perlu ditingkatkan. Saat itu saya sudah minta sekda untuk rancang Perda tentang tunjangan perbatasan tetapi tidak direalisasi sehingga harus diagendakan lagi untuk dibuatkan Perdanya bila terpilih lagi.
Uang Makan bagi ASN harus diadakan kembali karena ASN kerjanya lima hari kerja sehingga mereka perlu mendapatkan uang makan supaya ASN kerjanya lebih fokus dan semangat”, bebernya.

Dikatakannya, ada beberapa cara untuk meningkatkan kesejahteraan ASN. Kata dia, saat ini pihaknya masih seting agar kelak terpilih kembali dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai karena ada regulasi membolehkan yang mengatur tentang hal itu.

Dijelaskannya, Pegawai itu ujung tombak Pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga hukumnya wajib untuk diperhatikan kesejahteraannya.

” Uang rakyat itu harus dikembalikan ke rakyat, untuk rakyat tidak ada kata mahal dan untuk rakyat jangan katakan tidak ada uang. Hal ini juga berlaku bagi para pegawai karena mereka juga rakyat Malaka “, tandasnya. ( boni)