Resmi, Pemkab Malaka Kerja Sama Dengan FK Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Semarang- Pemerintah Kabupaten Malaka resmi membangun kerja sama dengan Fakultas Kedokteran
Soegijapranata Semarang.

Kerja sama itu resmi dilakukan setelah ada penandatanganan MOU antara Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran dengan Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Ridwan Sanjaya di Semarang, Jumat (14/02- 2020).

Bupati SBS mengatakan ada dua hal penting dalam penandatanganan MOU itu yakni

Pertama, kerja sama dibidang kedokteran dimana anak Malaka bisa melanjutkan pendidikan kedokteran di Universitas itu dengan biaya ditanggung pemerintah daerah.

Kedua, Fasilitas kesehatan di Malaka bisa dijadikan tempat praktek mahasiswa kedokteran Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Seperti diberitakan media Universitas Katolik Soegijapranata Semarang bahwa Fakultas Kedokteran (FK) Unika Soegijapranata telah merayakan dies natalis yang pertama dengan mengadakan kegiatan Seminar Nasional pada hari Jumat (14/2) dengan tema “Mempersiapkan Lulusan Dokter Untuk DPTK (daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan).

Acara seminar nasional yang menyoroti tentang ketersediaan tenaga dokter di daerah DPTK tersebut menjadi menarik untuk disimak diantaranya karena hadir sebagai pembicara dalam seminar tersebut Bupati Malaka – NTT dr Stefanus Bria Seran MPH, juga Pakar SDM Kesehatan FKK UGM Dr dr Andreasta Meliala DPH MKes MAS, serta dari akademisi internal FK Unika sendiri yaitu Dekan FK Unika Soegijapranata dr Indra Adi Susianto Msi Med Sp Og.

Dalam kesempatan wawancara dengan dr Stefanus Bria Seran selaku Bupati Malaka,  diketahui bahwa dokter spesialis di daerah Kabupaten Malaka masih sangat dibutuhkan, selain tentu saja tenaga-tenaga kesehatan lainnya yang untuk saat ini masih cukup.

“Upaya-upaya yang kami lakukan sehingga dapat terpenuhi tenaga-tenaga kesehatan yang dibutuhkan adalah yang pertama kami memberikan insentif yang memadai, kemudian fasilitas untuk hidup, dan juga peralatan dan fasilitas di rumah sakit yang memungkinkan para dokter menjalankan tugasnya secara optimal,” ungkapnya.

Adapun kendala yang sering dihadapi oleh para dokter spesialis di tempat DPTK adalah tidak adanya jaminan untuk mereka hidup sebagai seorang dokter spesialis. Misalnya : perumahan, kendaraan, gaji, kemudian peralatan-peralatan yang menunjang profesi mereka di rumah sakit. Dan kami berusaha peduli dengan itu, ucap Bupati Malaka tersebut.

Demikian pula diungkapkan oleh Pakar SDM Kesehatan FKK UGM Dr Andreasta Meliala bahwa penyebaran dokter di daerah menjadi masalah krusial. Hal tersebut karena kaitannya dengan jaminan kesehatan nasional.

“Ketika dokternya tidak ada maka pelayanannya juga tidak ada, padahal pemerintah sudah bayar premi, demikian pula masyarakat juga sudah bayar premi. Sehingga harapannya dokter-dokter ini sesegera mungkin untuk ditempatkan di sana, apalagi target RPJMN (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional) pemerintah juga sudah seperti itu, tahun 2024 semua puskesmas harus terisi dokter, itu adalah di pasar tenaga kerjanya,” urai Dr Andreasta Meliala dalam seminar tersebut.

Sementara saat ini produksi tenaga dokternya bagaimana? Nah terkait hal tersebut, FK Unika mesti mempunyai kurikulum khusus dan harus mendesignsistem pendidikan yang berbeda dengan yang konvensional, supaya dapat mencetak dokter-dokter yang siap bekerja di wilayah DPTK. Dengan catatan, settingnya khusus, fasilitasnya basic, kemudian jauh dari teknologi, daerahnya menantang, kulturnya juga mungkin berbeda dengan dokter-dokter yang akan berangkat ke sana, tandasnya.

Jumlah dokter diproduksi sekitar 12.500 orang per tahun dari sekitar 80 fakultas Kedokteran di Indonesia. Adapun Puskesmas yang belum ada dokternya sekitar 1.500. Hal tersebut yang menimbulkan pertanyaan, dari jumlah produksi dokter 12.500 per tahun namun jumlah puskesmas yang belum ada dokter masih besar. Hal tersebut terjadi karena yang didesign untuk ke sana itu masih belum pas atau sesuai, juga fasilitas di puskesmas juga masih kurang, kecuali kabupaten Malaka karena komitmen dari Pemerintah Daerahnya, sedang daerah lainnya belum tentu seperti itu, tutupnya. ( boni/ fas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!