Resensi Buku : Mengulik Tuntas Reformasi Kebijakan Publik di Indonesia ( Oleh : Risti Fitri Maulidiyah – Universitas Islam Malang)

Malang –
Judul buku; Reformasi Kebijakan Publik
Penulis buku :Hayat, Muhammad Nuh, Abdul Fatah Fanani, Apri Kuntraningsih , Abdul Hamid, Yenik Pujo Wati, Indriyati , Jainuri, M fatah Masrun , Muhammad Dasril, Rifka S Akibu , Siti Hajar, Roma Tressa, Yunus ,Mahatir Muhammad Iqbal
Penyunting buku :Hayat.
Penerbit : PRENADAMEDIA GROUP
Cetakan :ke-1, September 2018
Ketebalan buku :xvi,344 halaman
Ukuran buku :13.5 x 20.5 cm
ISBN : 978.602.422.455.4

Berbicara tentang Reformasi birokrasi memang tidak lepas dari kata perubahan. Perubahan dalam artian yang mencangkup perubahan terhadap sistem atau tatanan dalam sebuah pemerintahan. Namun jika kita melihat lebih dalam citra Reformasi Birokrasi sangatlah buruk. Identitas birokrasi sendiri selalu dikaitkan dengan perilaku korupsi,kolusi,nepotisme dan lain-lain. Lebih dari itu mentalitas birokrasi pemerintahan di anggap tidak mencerminkan sebagai pelayan masyarakat (public servant). Padahal birokrasi sendiri merupakan pelaksana administrasi pemerintahan yang memiliki kewenangan cukup besar dalam mengelola aset publik,memberikan layanan publik,dan juga menentukan arah kebijakan.

Buku Reformasi Kebijakan Publik yang ditulis oleh Hayat ini ditujukan kepada semua kalangan khususnya mahasiswa sebagai referensi untuk memahami paradigma baru dalam kebijakan publik serta dilihat dari sudut pandang berbeda dan dalam perspektif makro dan mikro.

Mengulik tentang profil penulis sendiri Hayat, S.AP.,M.Si, lahir di Kabupaten Sampang pada tanggal 15 Agustus 1982. Beliau menamatkan pendidikan S-1 di Universitas Islam Malang fakultas Ilmu Administrasi Negara tahun 2007 dan Melanjutkan S-2 nya di Universitas Merdeka Malang pada program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik dengan konsentrasi kebijakan Publik.

Saat ini beliau aktif sebagai Dosen yang mengajar di Universitas Islam Malang pada program studi Administrasi Publik,dan juga sedang melanjutkan studi di program Doktor Ilmu Administrasi Brawijaya Malang. Selain itu beliau juga merupakan seorang penulis yang sudah menerbitkan banyak buku di antaranya adalah Manajemen Pelayanan Publik (2017), Pendidikan Karakter (2017),Quantum Belajar (2016) dan masih banyak lagi lainnya.

Pada bab pertama buku yang berjudul “Reformasi Kebijakan Publik” ini disajikan Reformasi Kebijakan Desentralisasi Berdasarkan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945,seiring bergulirnya Reformasi pada Tahun 1998 ini telah menimbulkan perubahan mendasar dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tonggak sejarah yang sangat monumental bagi perjalanan bangsa Indonesia dan merupakan amanat Reformasi 1998 adalah Amandemen Undang-undang dasar 1945. Dalam amandemen tersebut ada beberapa pasal krusial yang salah satunya adalah pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan hasil amandemen pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 itulah melahirkan beberapa Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dan menjadi payung hukum dalam implementasi otonomi daerah dan desentralisasi di Indonesia.

Adapun undang-undang yang di maksut adalah undang-undang No.22 tahun 1999 jo. Undang –undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No.25 Tahun 1999 jo. Undang – undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang terakhir adalah Undang – undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Semua undang – undang tersebut membawa perubahan paradigma pemerintahan dari sentralistik menjadi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, mengelola berbagai sumber daya yang ada untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam bab ini juga disajikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan reformasi kebijakan desentralisasi yang meliputi makna dan urgensi kebijakan desentralisasi serta implementasi dari kebijakan desentralisasi di Indonesia dengan melihat perbandingan tiap periodesasi undang – undang.

Adapun desentralisasi menurut Koesomaatmadja adalah dibagi atas dua bentuk, yaitu pertama, dekonsentrasi (deconcentratie) adalah pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan Negara tingkat atas kepada bawahannya guna melancarkan Pelaksanaan tugas pemerintahan. Dalam desentralisasi seperti ini masyarakat tidak diikutsertakan. Kedua, desentralisasi ketatanegaraan (staatsskundige decentralisatie) atau desentralisasi politik adalah pelimpahan kekuasaan perundang – undangan dan pemerintah daerah kepada daerah otonom.

Untuk melihat bagaimana sih reformasi kebijakan desentralisasi di Indonesia sebagai sebuah revolusi (paradigma) ? jawabannya dapat kita telusuri melalui perbandingan peraturan perundang- undangan yang berlaku yaitu Undang – Undang Nomer 5 Tahun 1974 tentang pokok – pokok pemerintahan daerah. Undang – Undang Nomer 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah serta undang – undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah.

Pada bab selanjutnya dikulik lebih dalam mengenai hal untuk meluruskan kebijakaen reformasi birokrasi yang ada di Indonesia. Setiap warga Negara pasti akan bersentuhan dengan birokrasi, meskipun pada saat yang sama masyarakat Indonesia baik secara individu maupun kelompok seringkali mendapatkan perlakuan layanan birokrasi pemerintah yang masih mengecewakan. Keluhan publik hampir selalu mewarnai setiap layanan yang dilakukan oleh pemerintah pada umumunya. Ketidak puasan masyarakat sebagai klien dari pemerintah terhadap kinerja birokrasi menjadi fakta empiric dan hampir di temukan disetiap kantor pemerintah, terlebih di level pemerintahan daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.

Idealnya, birokrasi seharusnya memposisikan dirinya sebagai mediating agent, penjembatan antara kepentingan- kepentingan masyarakat dengan kepentingan pemerintah. Sebagai alat pemerintah Birokrasi memang tidak mungkin menghindar dari adanya pengaruh kekuatan sosial yang dominan, terlebih lagi dari penetrasi kekuatan politik yang berkuasa. Akan tetapi, hal ini bukan berarti bahwa birokrasi tidak memiliki kemandirian. Justru karena posisinya sebagai alat pemerintah yang bekerja untuk kepentingan masyarakat, maka terciptanya kemandirian birokrasi merupakan sebuah keniscayaan.

Kemandirian birokrasi dapat di artikan dalam konteks kemandirian fungsional, yaitu melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Birokrasi menempatkan dirinya lebih sebagai “Abdi Masyarakat” daripada “Abdi Negara” atau setidanya ada keseimbangan antara keduanya. Birokrasi sendiri semestinya tidak mencitrakan dirinya sebagai new political power dalam struktur politik Negara. Bobroknya mentalitas serta buruknya kinerja birokrasi selama ini menjadi masalah krusial di banyak Negara, apalagi di Negara berkembang seperti Indonesia.

Dewasa ini dalam rangka mendorong pelaksanaan fungsi birokrasi secara tepat,cepat,benar dan konsisten guna mewujudkan birokrasi yang baik, maka pemerintah telah merumuskan sebuah peraturan khusus sebagai landasan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Yaitu peraturan presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi di Indonesia 2010-2025.

Kemudian lebih jauh lagi pemerintah juga telah berupaya dalam rangka mempercepat pencapaian hasil area perubahan Reformasi Birokrasi maka di tetapkanlah 9 progam percepatan Reformasi Birokrasi. Program tersebut digunakan oleh seluruh instansi pemerintah untuk mendukung pelaksanaan reformasi Birokrasi di instansi masing – masing baik kementrian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
Sejauh ini di dalam pembahasannya buku ini menggunakan bahasa yang mudah di mengerti sehingga sangat cocok untuk dijadikan referensi bagi mahasiswa dan masyarakat umum untuk menggalih lagi apakah reformasi birokrasi di Indonesia mengalami penurunan atau kenaikan?dalam buku ini penulis juga mencantumkan teori-teori dari beberapa ahli bahkan penulis pun memberikan pendapatnya sendiri serta beberapa pasal undang – undang sehingga aktualitas dalam buku ini lebih diperkuat.

Tetapi di samping itu setelah saya membaca masih banyak kesalahan dalam penulisan buku ini sehingga terlihat kurang apik. Serta banyak menggunakan kalimat asing yang sulit di mengerti. Dari pembahasan buku ini saya merangkumkan bahwa antara reformasi serta sasaran reformasi birokrasi harus saling berkomunikasi agar menghasilkan sebuah reformasi yang lebih baik lagi. (Oleh : Risti Fitri Maulidiyah – Universitas Islam Malang)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *