Kepri – Upaya dari Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, untuk terus menggenjot realisasi pendapatan dan belanja daerah membuahkan hasil.
Kepri berhasil menduduki peringkat pertama Provinsi dengan realisasi belanja APBD Se-Indonesia Tahun Anggaran 2022 di angka 96,54 persen.
Hal itu berdasarkan data per 29 Desember 2022 yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri dan dibacakan daftarnya oleh Wamendagri John Wempi Wetipo, pada akhir Rapat Koordinasi (Rakor) Pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Senin, 2 Desember 2023.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara, yang mewakili Ansar, mengikuti Rakor tersebut melalui video conference dari Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Dompak, Kota Tanjungpinang.
Capaian yang diperoleh oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri tersebut mengalami peningkatan dari capaian tahun lalu, di mana sampai akhir Tahun 2021, realisasi belanja Pemprov Kepri yang saat itu juga masuk 5 besar, mencapai angka 94,52 persen.
Sejalan dengan realisasi belanja, persentase realisasi pendapatan APBD Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2022 juga mendapat capaian yang baik.
Kepri menempati urutan Ke-5 dari seluruh Provinsi di Indonesia dengan angka 107,00 persen.
Kepri berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, dan Kalimantan Barat.
Menanggapi hal tersebut, Adi yang mengikuti Rakor tersebut secara langsung menyampaikan apresiasinya kepada para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga jajaran pegawai yang telah bekerja keras merealisasikan APBD Kepri di Tahun 2022 ini dengan baik.
Adi juga menyebut, bahwa rapat evaluasi realisasi APBD yang diinisiasi oleh Ansar, secara rutin dan berkala telah dilaksanakan sepanjang tahun menjadi salah satu kunci pencapaian ini.
“Untuk itu, jika ada kendala dalam pelaksanaannya, bisa segera dicarikan solusi secara cepat dan tepat,” ujar Adi.
Di sisi lain, berdasarkan berita resmi statistik yang dirilis oleh BPS Kepri di hari yang sama, Provinsi Kepri, yang diukur dari dua kota Indeks Harga Konsumen (IHK), yakni Kota Batam dan Kota Tanjungpinang mengalami inflasi year on year (yoy) pada Bulan Desember sebesar 5,83 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 113,29.
Inflasi terjadi karena kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,05 pada Desember 2021 menjadi 113,29 pada Desember 2022.
Angka tersebut menempatkan Kepri di peringkat ketiga inflasi terendah Se-Sumatera setelah Provinsi Bangka Belitung dan Lampung y.o.y di Bulan Desember ini.
“Adapun upaya pengendalian inflasi oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepulauan Riau, yakni Operasi Pasar Murah di Kota Batam dilakukan sebanyak 8 kali (Pemprov Kepri 5 kali dan Pemko Batam 3 kali), di Kota Tanjungpinang dilaksanakan 1 kali dan di Kabupaten Lingga sebanyak 2 kali, Melakukan koordinasi Rapat TPID di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan, serta melakukan monitoring ketersediaan pasokan dan harga ke pedagang pasar,” ucap Adi.
Dari rilis tersebut diketahui, bahwa berdasarkan kedua kota IHK di Provinsi Kepri, tercatat Kota Batam menyumbang inflasi year on year (yoy) sebesar 5,95 persen. Sedangkan Kota Tanjungpinang cukup rendah sebesar 4,96 persen, di bawah angka nasional, 5,51 persen.
Editor: Budi Adriansyah
Penulis: Ron
