Radarmalaka.com, Tanjungpinang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri pada Selasa, 25 Juni 2024, di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang. Rakor ini sangat penting karena dapat membahas isu-isu aktual yang sedang terjadi di Provinsi Kepri serta membantu pemimpin-pemimpin di Kepri untuk bertukar pikiran.
Rakor kali ini memiliki tema “Ekonomi Kepri tumbuh, inflasi terkendali dan daya beli masyarakat semakin meningkat”.
Pembahasan Rakor meliputi inflasi dan pertumbuhan ekonomi Kepri, stunting, dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad memulai Rakor dengan mengucapkan apresiasi untuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kepri yang telah berhasil mengendalikan inflasi di Kepri pada tahun 2023.
Kerja keras TPID dalam mengendalikan inflasi di Kepri berbuah penghargaan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai TPID berkinerja terbaik di Sumatera.
“Penghargaan tersebut adalah apresiasi yang luar biasa bagi kita, karena mengendalikan inflasi bukan lah hal yang mudah, sehingga butuh kekompakan dan sinergi yang baik,” kata Ansar.
Ansar mengatakan pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai apabila inflasi masih tinggi karena daya beli masyarakat otomatis akan menurun.
Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan di Kepri diajak untuk bersama-sama bekerja keras mengendalikan inflasi.
“Mana-mana objek inflasi yang berpotensi meningkat harus segera diintervensi dan dipreventifkan agar harganya tetap terjaga,” kata Ansar.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi di Kepri sebesar 3,07 persen poin turun dari tahun 2022, pada tahun 2023.
Sementara data inflasi pada bulan Mei 2024 menunjukkan inflasi di Kepri secara Year on Year (YoY) sebesar 3,67 persen. Oleh karena itu, TPID harus bekerja lebih optimal untuk mengendalikan inflasi di tahun 2024.
Dalam hal stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kepri melaporkan bahwa pada bulan Mei dan Juni sudah dilakukan tahapan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di 7 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Kepri.
Adapun intervensi stunting yang berjalan pada bulan Juni sudah mencapai 91,40 persen balita yang tertimbang dan terukur untuk wilayah Provinsi Kepri.
Kabupaten Lingga memiliki capaian tertinggi di tahapan intervensi stunting dengan capaian 99,91 persen, sementara Kabupaten Karimun memiliki capaian terendah dengan 81,08 persen.
Ansar mewanti-wanti wilayah atau daerah yang sudah selesai melakukan kegiatan intervensi serentak untuk melaksanakan pemantauan dan monitoring ulang terhadap balita yang bermasalah gizi atau stunting.
Dalam hal PPDB, Ansar meminta Dinas Pendidikan Provinsi Kepri untuk tegas dalam PPDB sesuai regulasi dan zonasi sekolah. Dia menekankan tidak ada praktik titipan dalam PPDB di Kepri.
“Jangan ada yang bermain mata, semuanya harus mengikuti regulasi dan zonasi yang sesuai untuk sekolahnya, tidak ada yang titip-menitip untuk PPDB,” tegas Ansar.
Editor: Budi Adriansyah
Penulis: Jlu
