Primus Seran Taek Mengaku Belum Mengetahui Alasan Pembatalan Laporan Oleh Bawaslu Malaka

Pelapor dugaan tindak pidana Pemilu di Kabupaten Malaka, Primus Seran Fahik mengaku belum mengetahui alasan mendasar pembatalan laporannya oleh Bawaslu Malaka.

Sebagai pelapor berkas itu belum diterima sebagai tembusan atas laporannya sebagai masyarakat sesuai UU keterbukaan informasi publik.

Hal itu disampaikan Primus Seran Taek kepada wartawan di Betun, Sabtu (16/1-2021)

Dikatakannya, terkait laporannya sebagai anggota masyarakat tertanggal, 06/01/2021 dirinya berharap BAWASLU sebagai badan penyelenggara yang disediakan oleh negara dapat mengawasi tingkat kejahatan dalam pelanggaran Pilkada yang terstruktur, sistematis, masif.

” Sebagai warga dan masyarakat seharusnya saya senang karena negara menyediakan banyaknya prodak UU / Peraturan BAWASLU, untuk melindungi kepentingan masyarakat namun faktanya sangat berbeda karena Bawaslu dalam konteks laporan ini tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat sehingga timbul pertanyaan ada apa dibalik pekerjaan prosefesinal ini ?”

“Sebagai Masyarakat sudah berusaha melaporkan dugaan tindak pidana pemilu supaya Bawaslu mengusutnya namun harapan tinggal harapan karena Bawaslu membatalkan laporan itu dan enggan menindaklanjutinya padahal alat bukti dan barang bukti yang diajukan sangat memadai”

” Pada tanggal 30/12/2020 Dukcapil yang berwenang telah mengeluarkan surat pernyataan sinkronisasi terkait database kependudukan yang terdapat NIK-NIK siluman yang terdata dalam DPT yang dipergunakan pada Pilkada Kab. Malaka 2020″

“Tanggal 06/01/2021 saya sebagai masyarakat melaporkan komisioner KPU kepada BAWASLU sebagai pintu laporan atas pelanggaran-pelanggaran pilkada”

Kemudian saya menerima surat Pemberitahuan status Laporan, 015/Bawaslu-kab/mlk/PB/.05.02/01/2021, alasan pemberhentian laporan karena tidak memenuhi unsur dugaan pidana pemilihan”

Setelah saya mencermati ternyata dalam surat Bawaslu itu tidak ada pertimbangan hukum untuk disampaikan kepada saya dan sesuai lampiran surat dukcapil tertanggal 14/01/2021 sehingga menimbulkan pertanyaan ada apa dibalik surat Dukcapil tertanggal 14 / 01 / 2021″

” Sebagai pelapor saya sangat kecewa karena laporan kami dibatalkan dengan dasar pertimbangan hukum yag tidak jelas, dan berkas Dukcapil 14/01/2021, belum saya terima sebagai tembusan sesuai UU keterbukaan informasi publik”

Hingga berita ini diturunkan Bawaslu Malaka belum berhasil dikonfirmasi. ( boni)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *