Malaka – Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Malaka mendesak Bupati Malaka, Simon Nahak
untuk segera mengevaluasi dan mengambil tindakan tegas terhadap oknum pejabat dilingkup Setda Malaka yang dinilai telah mencoreng birokrasi di lingkup Pemkab Malaka.
Apapun alasannya, preman birokrasi tidak bisa dibiarkan tumbuh dan berkembang biak di tubuh birokrasi karena akan mencoreng nama baik pemerintah dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan SN-KT.
Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Hendrikus Fahik Taek, SH kepada wartawan, Minggu (18/9-2022).
Dikatakannya, sebagai salah satu unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Malaka, setelah mencermati, melihat tindakan dan perbuatan yang dilakukan oknum pejabat Kabag Protokol Setda Malaka yang melakukan tindakan pemukulan kepada staf Bagian Pembangunan Setda Malaka patut disesalkan .” Kita sangat menyesal karena seorang Kabag itu kelasnya adalah seorang pejabat . Kalau seorang pejabat itu masih bermental preman itu patut disesali . Sesungguhnya masih ada jalan lain yang ditempuh, tidak mesti harus menunjukkan sikap premanisme apalagi perbuatan itu dilakukan dihadapan pejabat-pejabat lain”, ujarnya.
” Sebagai Unsur Pimpinan DPRD dan Ketua Tim Pemenang Paket SN-KT sangat berharap supaya
pejabat- pejabat yang bermental preman supaya segera dibina, ditindak sesuai aturan yang berlaku”
” Bupati Malaka sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian harus segera mengambil langkah konkrit melakukan pembinaan kepada oknum pejabat tersebut agar kedepan bisa dijadikan contoh bagi pejabat-pejabat lainnya. Seorang ASN harus memberi contoh dan teladan yang baik bagi masyarakat”,
” Seorang ASN apalagi Pejabat tidak boleh menunjukkan sikap arogan atau bermental preman. Bupati harus bersikap tegas untuk menegakkan aturan, memberi sanksi termasuk mencopot pejabat tersebut sebaga contoh dan shock terapi bagi pejabat-pejabat lain”
” Bupati Malaka harus mengambil langkah tegas dalam menyikapi persoalan diatas sebagai pembelajaran dengan cara
mengevaluasi total kinerja para pejabat termasuk memberikan sanksi tegas termasuk pencopotan bila diperlukan”
” Apalagi semangat SN-KT untuk membangun daerah ini harus mengedepankan budaya hakneter no haktaek dalam urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Harusnya spirit tersebut dipedomani para pejabat dan ASN didalam lingkungan kerja dan berperilaku ditengah masyarakat”, imbuhnya.
Bupati Malaka, Simon Nahak ketika dikonfirmasi wartawan melalui pesan Whatsapp pukul 21.06 WITA malam ini belum merespon konfirmasi wartawan.
Redaksi berharap Bupati Malaka, Simon Nahak bisa merespon konfirmasi media ini guna memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait persoalan tersebut.
Seperti diberitakan media online Kabar Malaka.com dan juga dilansir luas oleh media online, Kamis ( 15/9-2022) menyebutkan telah terjadi kasus pemukulan oleh oknum pejabat yang terjadi di lingkup Pemkab Malaka.
Kasus Pemukulan tersebut diduga kuat dilakukam oknum pejabat Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Malaka, Ahmad Nenometa, S. Pi terhadap Staf Administrasi Pembangunan BFS.
Kasus pemukulan itu terjadi disela acara rapat evaluasi Pemaparan realidasi Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, belanja modal yang dihadiri seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemkab Malaka. ( boni/tim )
