Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Headline

Pencopotan Kasek Serampangan di Malaka Bukti Ketidakmampuan Pemerintah Urus Pendidikan

58
×

Pencopotan Kasek Serampangan di Malaka Bukti Ketidakmampuan Pemerintah Urus Pendidikan

Sebarkan artikel ini

Malaka – Pencopotan Kepala Sekolah Penggerak dan Pergantian Kepala Sekolah yang memiliki Nomor Unik Kepala Sekolah ( NUK ) secara serampangan tanpa kajian di Kabupaten Malaka membuktikan ketidak mampuan Pemerintah Daerah mengurus Pendidikan di Kabupaten Malaka.

Pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis mengaktifkan kembali para Kepala Sekolah yang dicopot agar tidak merusak sendi-sendi pendidikan yang dibangun sesuai aturan negara yang berlaku di negeri ini.

Pemda Malaka juga harus mengevaluasi kinerja Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malaka karena dinilai tidak manpu dan tidak paham mengurusi dunia pendidikan untuk digantikan dengan Pejabat yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang utuh dibidang pendidikan.

Demikian intisari pendapat yang dihimpun dari Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Malaka, Raymundus Seran Klau kepada wartawan, Jumat ( 24/6-2022).

Dikatakannya, persoalan mutasi Kepala Sekolah dilingkup Pemkab Malaka harus dilakukan sesuai aturan sehingga tidak terkesan asal copot pejabat karena sudah diatur dari Kementrian Pendidikan.

” Bagi kita,siapapun pemimpinnya harus kerja sesuai aturan dan tidak boleh main copot pejabat Kasek karena akan berdampak penyelenggaraan pendidikan di daerah ini termasuk penurunan kualitas pendidikan kita”

” Bagaimana sebuah Kabupaten bisa dikelola tidak berdasarkan aturan tentu akan menimbulkan kekacauan dimana-mana. Pencopotan para Kasek tanpa kajian seperti yang dialami di Kabupaten Malaka menandakan bahwa Pemimpinnya dalam hal ini Kadis Pendidikannya tidak paham aturan sehingga asal main copot pejabat. Mutasi para guru oleh Plt Kadis Pendidikan dengan SK yang ditandatangani Plt Kadis juga merupakan bukti nyata Plt Kadis tidak paham hukum administrasi negara dan aturan dibidang pendidikan walau belakangan ini sudah ditinjau kembali”

” Saya pikir Rekomendasi dalam Pansus DPRD itu jelas yakni mencopot Plt Kadis Pendidikan dan digantikan dengan pejabat yang mengerti urusan pendidikan”

” Bagaimanapun Pencopotan Para Kasek pada Sekolah Penggerak dan Kasek yang memiliki NUK tidak boleh terjadi bila Plt Kadisnya paham urusan pendidikan dan harus membuat telaahan kepada Pejabat tertinggi agar dalam membuat keputusan yang tidak keliru”

” Kita berharap sesuai hasil RDP dan Pansus di DPRD supaya para Kepala Sekolah yang dicopot diluar aturan itu segera diaktifkan, paling tidak sebelum tahun ajaran baru tahun ini sudah dikembalikan ke posisi semula agar kembali bertugas”, tandasnya.

Sementara itu Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Malaka, Henri Melki Simu kepada wartawan mengatakan sesuai hasil RDP dengan pemerintah, sudah diputuskan untuk pengaktifan kembali para Kepala Sekolah yang dicopot. ” Sesuai hasil rapat, pengaktifan kepala sekolah akan dilakukan setelah ujian kenaikan kelas dan sebelum tahun ajaran baru sehingga tidak mengganggu proses ujian kenaikan kelas yang digelar. Kita tunggu saja realisasi dari Pemerintah”, ujarnya. ( boni)

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *