Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Headline

Penataan Birokrasi di Malaka Sangat Amburadul dan Terburuk Dalam Sejarah

84
×

Penataan Birokrasi di Malaka Sangat Amburadul dan Terburuk Dalam Sejarah

Sebarkan artikel ini

Malaka – Penataan Birokrasi di Kabupaten Malaka – Provinsi Nusa Tenggara Timur  sangat amburadul dan diduga kuat tanpa kajian tim Baperjakat serta terburuk dalam sejarah sejak berdirinya Kabupaten Malaka sebagai DOB.

Para Pejabat yang diangkat terkesan asal taruh sehingga tidak memiliki kompetensi untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang pejabat.

Hal itu terlihat dalam penempatan  Plt Kadis yang dikeluarkan Pemerintah pada beberapa dinas teknis di lingkup Pemkab Malaka belum lama ini.

Sekda Malaka sebagai Ketua Tim Baperjakat harus memperhatikan persoalan ini agar  proses penempatan pejabat  itu tidak merugikan Dinas yang dipimpin dan masyarakat penerima manfaat .

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Malaka, Marius Boko dalam sidang Pembahasan APBD Perubahan di ruang sidang DPRD Kabupaten Malaka, Senin ( 26/9-2022).

Anggota DPRD Malaka dari Partai Demokrat itu dalam sidang tersebut mengkritisi bahwa pemasangan para pejabat menjadi Plt pada beberapa  Dinas teknis di Kabupaten Malaka belum lama ini  terkesan rancu,  tidak efektif dan kontraproduktif.

” Maksudnya apa sehingga main angkat taru pejabat sesuka hati tanpa melihat kajian tim Baperjakat”

” Cara pasang pejabat di Malaka gunakan model apa lagi? Misalnya saja, Yanuarius Boko  jabatan tetapnya sebagai  Sekretaris di BKPSDM tetapi merangkap jabatan  sebagai Plt Kadis Pendidikan padahal di Dinas Pendidikan juga ada Sekretaris yang bisa diangkat menjadi Plt Kadis”

” Selanjutnya Plt Kadis Pendidikan, Yohanes Klau  dimutasi ke Dinas Kominfo sebagai Plt Kadis menggantikan Plt Kadis yang baru menjabat beberapa minggu lalu yang digeser sebagai Plt Kadis di Dinas Perhubungan”

” Ada lagi Sekretaris di Badan Keuangan Daerah diberi jabatan sebagai Plt  BKPSDM menggantikan Yan Boko yang sudah dipindah sebagai Plt Dinas Pendidikan”

” Kita minta Sekda Malaka untuk membuat catatan   supaya jangan lakukan mutasi  seperti ini. Kalau di Malaka  tidak ada lagi  pejabat agar  tidak usah pasang orang lain untuk jadi Plt  biar semuanya dijabat Sekda. Ini lucu sekali  karena masih posisi sekertaris saja sudah menjabat sebagai Plt Kadis dimana -mana.   Kalau hal seperti ini tidak diperhatikan maka  birokrasi di  Malaka bisa  hancur semua”

” Proses  penataan birokrasi seperti ini menurut saya  paling amburadul sejak sejarah berdirinya Malaka. Para plt terkesan diover kesana kemari
namun  sama sekali tidak punya kemampuan dan tidak bisa kerja tetapi diberi kepercayaan. Mau dibawa kemana Malaka ini?”tanya Marius keheranan.

Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malaka, Henry Melki Simu meminta Pimpinan Sidang mengundang tim Baperjakat untuk didengarkan penjelasannya terkait carut marutnya mutasi di Kabupaten Malaka.

“”Kita juga sepakat undang baperjakat Malaka untuk didengar penjelasannya . Jangan sampai teko juga masuk tim Baperjakat sehingga hasilnya seperti sekarang”, ujarnya.

” Saya menduga Pemerintah mutasi orang sembarangan saja  tanpa kajian. Contohnya, di sekolah Kristen hanya ada 1 guru agama Kristen  tetapi dimutasi. Ini kajian model apa. Apakah mau matikan sekolah itu? Lalu diluar sana omong tentang mutu pendidikan. Ini namanya Putar balek ( tipu-red) , Moe Lalek ( tidak tahu malu-red). Hari ini kumpul semua guru tetapi esoknya kasih pindah guru-guru.  Berhenti jalan kesana kemari untuk kumpulkan guru-guru kalau situasinya masih seperti ini”

” Politik sudah lewat sehingga jangan politisir keadaan. Kasihan anak-anak kita  kalau guru tidak mengajar   karena tidak ada guru” .

Saya minta kita harus bertemu Baperjakat mempertanyakan masalah ini. Masak guru PNS hanya 2 orang di sekolah itu tetapi dimutasi juga entah apa dasar kajiannya sehingga dalam satu sekolah guru PNS hanya satu orang”, bebernya.

Pimpinanan Sidang, Devi Hermin Ndolu  dalam kesempatan itu mengatakan persoalan yang disampaikan Anggota DPRD  dapat dibawa ke Paripurna Dewan sebagai sikap politik dewan.

Sekda Malaka, Ferdinandus Un Muti dalam kesempatan sidang tersebut  belum memberikan penjelasan dan klarifikasi terkait pernyataan Anggota Banggar DPRD. ( boni/tim)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *