Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Headline

Pemuka  Adat Tolus Bauna  Weoe – Malaka  Sesalkan Pelestarian Sepihak   Hutan Adat Wemean – Malaka

127
×

Pemuka  Adat Tolus Bauna  Weoe – Malaka  Sesalkan Pelestarian Sepihak   Hutan Adat Wemean – Malaka

Sebarkan artikel ini

Bupati Malaka Dinilai Ingkar Janji Tidak Pertemukan Dua Kelompok Masyarakat Adat Yang Bersengketa

Malaka, Pemuka adat Tolus Bauna Weoe di Kabupaten Malaka – Provinsi NTT sangat menyesalkan pencanangan sepihak  Pelestarian kembali Hutan Adat Wemean di Kecamatan Malaka Barat – Wewiku oleh masyarakat hukum Adat Lootasi Betaran yang dihadiri Bupati Malaka, Simon Nahak didampingi Kapolres Malaka dan Dandim 1605/Belu, Jumat, (29/9-2022).

Pencanangan Pelestarian kembali Hutan Adat Wemean di Kabupaten Malaka secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat hukum adat Tolus Bauna bisa berpotensi menimbulkan konflik horisontal dan perpecahan ditengah masyarakat.

Masyarakat Hukum Adat Tolus Bauna juga sangat menyayangkan Bupati Malaka, Simon Nahak yang dinilai ingkar janji tidak mempertemukan dua kelompok masyarakat yang bersengketa tetapi secara sepihak melakukan pelestarian kembali hutan adat Wemean.

Salah satu solusi yang perlu  ditempuh yakni  Pemerintah perlu memfasilitasi pertemuan dua kelompok masyarakat yang berselisih ( Masyarakat adat Lootasi Betaran dan Tolus Bauna) untuk mencarikan solusi sekaligus bersama-sama melestarikan kembali hutan adat tersebut.

Demikian intisari pendapat yang dihimpun dari Tokoh Masyarakat Desa Weoe – Malaka, Paulus Seran Ba’e dan Anselmus Nahak oleh  tim media, Kamis ( 6/10-2022).

Tokoh masyarakat Desa Weoe, Paulus Seran Ba’e  kepada wartawan mengatakan  sangat menyesalkan peristiwa pencanangan  pelestarian kembali hutan adat Wemean  yang dimotori Komunitas masyarakat adat Lootasi Betaran yang mendapatkan dukungan dan dihadiri  Bupati Malaka, Kapolres Malaka dan Dandim 1605/Belu.

Katuas Paulus mengatakan dirinya sangat menyesalkan peristiwa pencangan Pelestarian kembali Hutan Adat Wemean yang tidak melibatkan komunitas masyarakat adat Tolus Bauna Weoe padahal sengketa hutan  adat tersebut  sudah  diketahui Bupati Malaka, Simon  Nahak  dan sudah dilaporkan ke Polres Belu  sejak 5 tahun lalu bahkan sudah dilaporkan ke Polres Malaka sebanyak dua kali untuk diselesaikan.

Sebagai masyarakat adat patut disesalkan keputusan Bupati Malaka , Simon Nahak melakukan dan mendukung masyarakat adat Lootasi Betaran untuk melestarikan kembali hutan adat Wemean tanpa melibatkan Tokoh Adat Tolus Bauna padahal sudah disampaikan ke Bupati Malaka, Simon Nahak  untuk dilakukan mediasi dan penyelesaian yang melibatkan kedua kelompok masyarakat adat yang bersengketa.

Dikatakannya, Sekitar  Bulan
Maret 2022  Fukun Tolus Bauna mendatangi Bupati Malaka, Simon Nahak  di Kantor Bupati Malaka menyampaikan persoalan hutan adat Wemean termasuk  upaya-upaya untuk penyelesaiannya namun belum juga direalisasi Bupati Simon.

” Setelah itu ada pesta  kenduri yang dihadiri juga Bupati Malaka, Simon Nahak sempat terjadi kekacauan di acara kenduri tersebut. Untuk menenangkan situasi, Bupati Malaka, Simon Nahak dihadapan para Fukun Tolus Bauna – Weoe  menjanjikan
untuk pertemukan Fukun Tolus Bauna -Weoe dengan Fukun Lootasi Betaran”, ujarnya.

Selanjutnya, kata Paulus,  tidak ada berita dari bupati Malaka sehingga  ada inisiatif orang tua adat mendatangi Bupati Simon  mempertanyakan tindak lanjut rencana pertemuan kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa hutan adat Wemean  dan disanggupi Bupati untuk  mempertemukan kedua pihak namun  anehnya  tidak ada tindak lanjut hingga acara pencanangan pelestarian kembali hutan adat Wemean yang dihadiri Bupati Malaka, Simon Nahak, Kapolres Malaka dan Dandim 1605/Belu di lokasi hutan adat Wemean  di Baiba – Desa Halibasar, Jumat lalu.

” Kami  justru mengetahui rencana pelestarian kembali hutan adat itu pada Copian Surat dari  kades Desa Tetangga  terkait  Pelestarian kembali hutan adat Wemean tetapi anehnya tidak ada surat dari pemerintah yang ditujukan  kepada Para Fukun  Tolus Bauna Weoe”

“Setelah dicermati surat itu ternyata ada susunan kepanitiaan. Dalam kepanitiaan itu pihak pemerintah juga  terlibat didalam  kepanitiaan  diantaranya Para Kades tetangga dan Camat Wewiku masuk didalam kepanitiaan termasuk dari pihak Keamanan dari Polsek Wewiku dan pihak TNI”

” Tgl 29/9-2022  para perwakilan tetua adat mendatangi Camat Wewiku, Yohanes Klau  mempertanyakan rencana pelestarian hutan adat Wemean yang statusnya masih bermasalah  dan belum ada kejelasan dan  tidak melibatkan Fukun Tolus Bauna, apalagi mau buat hajatan sepihak”

” Camat Wewiku kepada para tua adat mengatakan akan berkoordinasi dengan Bupati Malaka terkait pengaduan masyarakat yang intinya meminta supaya pertemuan adat di Hutan Wemean ditunda hingga persoalannya selesai apalagi belum ada rembuk bersama kedua pihak”

”  Sekitar jam 17.00 Wita, sore  harinya Camat Wewiku  menyampaikan kepada Fukun Tolus Bauna  melalui pesan whatsapp bahwa sesuai informasi bupati bahwa kegiatan di hutan Wemean tidak bisa ditunda lagi, dan sesuai pesan Whatsapp itu  Camat mengatakan sesuai pesan Bupati Simon  bahwa acara di Wemean tidak bisa ditunda karena undangan sudah beredar, bila ditunda maka orang Desa Halibasar tidak percaya lagi dengan Bupati”, ujarnya.

Sementara itu Katuas Uma Badaen -Weoe, Anselmus Nahak kepada wartawan mengatakan
selama ini pihak Fukun Tolus Bauna Weoe selalu proaktif mengundang Para Fukun Lootasi Betaran untuk membicarakan hal tersebut di rumah adat namun mereka tidak hadir.

“”Masalah hutan  adat Wemean sudah diurus beberapa kali baik di desa, Camat bahkan di Polres Belu beberapa kali   hingga di Polres Malaka sebanyak 2 kali saat kepemimpinan Kapolres Malaka,  Albert Neno tetapi dikembalikan ke Desa untuk diurus secara adat dan hingga kini belum ada kejelasan”

” Patut disesalkan karena pada Hari Jumat,   tgl 30/9 -2022 acara tetap digelar di Baiba yang dihadiri Bupati Malaka, Simon Nahak, Kapolres Malaka dan Dandim 1605/Belu  tanpa melibatkan masyarakat adat Tolus Bauna”

” Kita juga patut sesalkan karena pada hari yang sama  setelah acara pencanangan ( Jumat)  sekitar  Pukul 17.00 Wita  ada kebakaran rumah tinggal didalam kawasan hutan adat, merusak mesin pompa air dan tanaman jagung disekitar rumah yang terbakar ikut dirusak pihak-pihak yang tidak  bertanggung jawab”, ujarnya.

Bupati Malaka, Simon Nahak ketika dikonfirmasi tim media , (2/10-2022) hanya memberi jawaban singkat.

” Jawaban saya singkat saja nai,  apapun masalahnya  harus diselesaikan secara adat Sabete Saladi, Hakneter Hak Taek, sesuai Sila Kedua 2  dan 4 Pancasila, Sorry lagi padat giat, thanks”, ujarnya singkat melalui pesan Whatshapp. (tim)

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *