Malaka – Pemerintah Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi menerapkan digitalisasi dibidang transaksi keuangan bersama Bank NTT
Pemberlakuan digitalisasi itu resmi berlaku setelah Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka dan Bank NTT Kantor Cabang Betun Tentang Kartu Kredit Pemerintah Daerah di Betun- Ibu Kota Kabupaten Malaka , 8 Mei 2025
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka, Aloysius Werang mengatakan hal itu kepada wartawan di Betun , (8/5-2025).
Dikatakannya, Badan Keuangan Daerah bersama Bank NTT sudah melakukan penandatangan perjanjian kerja sama Kartu Kredit Indonesia yang bertujuan
untuk menjawab digitalisasi dimana seluruh transaksi keuangan daerah tidak lagi dilakukan secara tunai tetapi dilakukan secara non tunai, sehingga lebih mempermudah transaksi karena lebih efektif , efisien dan dapat dipertanggungjawabkan .
Kaban Alo mengatakan
dalam masa uji coba akan mencermati sejauhmana efektifitasnya, pada tahap awal akan dilakukan pada 3 OPD yakni pada Bagian Umum Setda Malaka, Badan Keuangan dan Sekwan Kabupaten Malaka.
” Kedepan akan dikembangkan lagi ke OPD lain dengan memperhatikan intensitas transaksi keuangan setiap OPD karena targetnya untuk seluruh OPD di Malaka”, ujarnya.
” Terima kasih kepada Managemen Bank NTT Betun karena ini bentuk kemitraan dan kolaborasi sehingga bisa dilakukan digitalisasi dalam aspek yang lain”, imbuhnya.
” Kita juga sudah lakukan digitalisasi dalam aspek pendapatan dimana semua transaksi untuk pendapatan, khususnya PAD dapat di digitalisasi termasuk program-program lain”, paparnya.
Kepala Bank NTT Cabang Betun, Yorry R.M. Blegur
mengatakan
Kabupaten Malaka sudah tercatat sebagai Kabupaten Maju tetapi belum digital; kalau sudah terapkan Kartu Kredit Indonesia berarti Malaka sudah mulai masuk era digitalisasi.
“Kita harus gunakan KKI karena Bank NTT adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka dan menjadi mitra bagi OPD lain”, ujarnya.
” Tujuan dari KKI adalah supaya seluruh transaksi aman, efektif, efisien dan bermanfaat serta tidak bermasalah.
KKI di Malaka baru dimulai dan ini tahap awal ada kelanjutan hingga Lounching”, bebernya.
Dikatakannya, setelah penandatangan PKS maka dokumen PKS nya segera dikirim ke Kantor Pusat Bank NTT untuk diproses, selanjutnya diterbitkan kartu supaya bisa digunakan OPD dalam pelayanan operasional sehari-hari.
” Ada 2 item yang dilakukan melalui KKI bagi OPD yakni pengadaan barang dan jasa serta perjalanan dinas sehingga prosesnya memudahkan.
Diharapkan seluruh OPD di Kabupaten Malaka menggunakan KKI karena asas manfaatnya sangat jelas”, tutupny.
Transaksi di Bank NTT = Membangun NTT
(boni)
