Pemerintah Tetap Dorong Perangkat Daerah Agar Optimal Serap Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A. 2021

Pemerintah Kabupaten Malaka tetap mendorong Perangkat Daerah Pengelola DAK tahun anggaran 2021 agar mengoptimalkan penyerapan DAK 2021 sesuai ketentuan yang berlaku.

Perangkat Daerah pengelola DAK tahun anggaran 2021 diharapkan segera mengeksekusi Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2021 dengan cara segera menetapkan Pelaku Pengadaan di Perangkat Daerah yang antara lain terdiri dari PA/KPA, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Tim Teknis; melakukan penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP), membuat dan mengirimkan paket lelang jasa konsultan perencanaan DAK kepada UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa) untuk diproses lebih lanjut.

Ketepatan waktu lelang jasa konsultan perencanaan akan memberikan waktu yang lebih luas untuk lelang paket konstruksi, dan jika lelang paket konstruksi lebih awal maka akan memberikan waktu yang cukup agar penyedia menyelesaikan pekerjaan pada tahun anggaran 2021, serta sangat penting untuk menghindari pinalti Pemerintah Pusat tentang batas waktu Input Data Kontrak DAK dalam aplikasi OMSPAN tanggal 20 Juli 2021.

PLH. Bupati Malaka melalui
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kabupaten Malaka, Herman Klau mengatakan hal itu kepada wartawan di Betun – Ibukota Kabupaten Malaka, Senin (8/3-2021).

Dikatakannya, pengadaan barang dan Jasa dari anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) harus digenjot agar tidak mengalami keterlambatan dan sangsi dari Pemerintah Pusat.

“Pemda Malaka melalui Sekda Malaka sudah mendorong proses percepatan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2021 sejak bulan Desember 2020 dengan mengeluarkan Surat Edaran Sekda Malaka Nomor : PBJ.600/85/XII/2020 Tanggal 16 Desember 2020 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2021”

“Pada bulan Januari 2021 Sekda Malaka mengeluarkan lagi surat untuk menegaskan terkait percepatan pengadaan barang dan jasa yang tahapannya dimulai dari Informasi Publik atau lebih dikenal RUP (Rencana umum Pengadaan)”.

“Diharapkan setelah mendapatkan surat penegasan itu Perangkat Daerah harus membentuk tim atau Pelaku Pengadaan barang dan jasa yang terdiri dari PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima hasil pekerjaan, Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak. Bila diperlukan perangkat daerah membentuk tim teknis untuk membantu PPK”.

“Kita himbau kepada bapak/ibu kepala Perangkat Daerah untuk mempercepat dan mengeksekusi paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa, baik yang pelaksanaan pemilihan penyedianya melalui Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Seleksi maupun Tender”.

“Terkait schedule pelaksanaan kegiatan khususnya Dana Alokasi Khusus kita dibatasi waktu untuk menginput data kontrak di Aplikasi OMSPAN yaitu pada tanggal 20 Juli”.

“Mengingat waktunya semakin dekat apalagi pekerjaan yang berkaitan dengan konstruksi harus didahului dengan lelang perencanaan sehingga harus dipersiapkan dan dipercepat pelaksanaan lelang perencanaannya sehingga paling lama bulan Mei atau Juni sudah lelang paket pekerjaan konstruksi agar bisa menghindari pinalti dari Pempus terkait dana DAK” ( boni).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *