Pemerintah Siap Eksekusi Pembayaran PT Indo Raya Kupang Bila Ada Keputusan Final Yang Memback Up

Pemerintah Kabupaten Malaka melalui Dinas PUPR Kabupaten Malaka siap melakukan eksekusi pembayaran kepada PT Indo Raya Kupang untuk Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Desa Botin Maemina – Kantor Camat Botin Leobele tahun 2018 bila sudah ada keputusan final yang memback up.

Kalau arbitrasinya memutuskan kedua pihak menerima maka proses pembayaran segera dieksekusi. Tetapi kalau tidak diterima maka disarankan untuk mencari keadilan melalui proses pengadilan perdata supaya keputusannya bisa menjadi pegangan sehingga apa yang sudah diputuskan tidak digugat oleh yang lain.

Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran mengatakan hal itu kepada wartawan media ini di kediaman Haitimuk – Malaka, Kamis (2/4-2020)

” Sebagai Bupati nasehat saya adalah pelajari kontrak dengan baik sebab masih ada arbitrasi. Bila belum puas silahkan tempuh jalur di pengadilan perdata”

“Pemerintah kalau ada keputusan final yang memback up pasti akan mengeksekusi”.

Terkait laporan PT Indo Raya Kupang di pihak Kepolisian, Bupati Malaka mengatakan bahwa laporan itu dalam konteks apa tentu polisi akan melihat apakah ini masuk dalam ranah pidana atau perdata.

” Tentu polisi akan mencermatinya siapa yang dirugikan karena kasus yang ada adalah perbedaan pendapat antara pengelola dan pihak ketiga. Menurut kontraktor mereka sudah kerja 100 persen sementara dari pengelola dalam hal ini dinas PUPR bahwa belum 100 persen”.

” Kalau ada perbedaan pendapat maka yang menyelesaikan itu pihak arbitrase yang memutuskan. Bila tidak disetujui maka akan dilanjutkan di pengadilan perdata karena sengketa perdata dengan berpedomankan pada kontrak”.

” Dalam konteks ini pengelola / Dinas PUPR tidak berani mengeksekusi karena bila mengeluarkan uang daerah tidak sesuai kenyataan bisa dijerat kasus korupsi.”

” Mereka keras seperti ini dianggap menyusahkan orang sehingga serba salah pengelola. Nasehat saya, silahkan cari keadilan sesuai mekanisme yang ada di negara ini dengan berpedomankan pada kontrak karena ada arbitrasi”

” Khususnya untuk kasus ini pembayaran dilakukan bila pekerjaan sudah selesai , dilanjutkan dengan audit . Kalau sudah betul maka pembayarannya dilakukan sesuai tahapan seperti dalam dokumen kontrak. Tetapi teknisnya silahkan tanyakan di dinas PUPR”

Dijelaskannya, Perjanjian pemerintah dengan pihak ketiga acuannya pada dokumen kontrak.

“Kesepakatan antara kedua pihak dalam hal ini Pemerintah yakni Dinas PUPR Kabupaten Malaka dengan pihak ketiga tertuang dalam kontrak kerja sehingga mari kita pelajari kontraknya baik-baik”.

“Kalau ada perbedaan pendapat maka masih ada arbitrasi. Kalau arbitrasinya tidak bisa maka bisa tempuh melalui jalur hukum yakni melalui proses peradilan karena di negara ini yang mengadili persengketaan itu adalah pengadilan baik itu sengketa pidana, sengketa perdata dan sengketa Tata Usaha Negara”.

” Ini sebuah pembelajaran yang bagus bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mencari keadilan mana kala merasa bahwa dia diperlakukan tidak adil”. (boni)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *