Pemerintah Segera Kendalikan Program Pengobatan Gratis di Malaka

Pemerintah Kabupaten Malaka segera melakukan penertiban dan mengendalikan program pengobatan gratis yang selama ini digelar hanya menunjukkan KTP -e sudah mendapatkan pelayanan di rumah sakit.

Pasalnya, program ini sering disalah gunakan oknum-oknum tidak bertanggung jawab dengan cara meminjam KTP -e milik tetangga untuk berobat. Atau mereka yang berada diluar Malaka mengurus KTP-e di Malaka tetapi kenyataannya tinggal diluar Malaka dan saat sakit mereka datang berobat di Malaka menggunakan fasikitas KTP -e .

Solusinya, mulai 1 Januari 2020 semua warga yang berobat di Rumah Sakit dengan fasilitas KTP -e harus menunjukkan surat rekomendasi dan divalidasi Kepala Desa dimana dirinya tinggal.

Calon Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran mengarakan hal itu di Badarai – Kecamatan Wewiku, Kamis (3/12-2020)

Dikatakannya, kebijakan itu diambil untuk mengendalikan implementasi program pengobatan dengan KTP -e agar tidak terjadi fraud.

” Pemerintah harus kendalikan karena program pembiayaan kesehatan yang ditanggung pemerintah sering disalah gunakan dengan meminjam KTP tetangga atau mengurus KTP -e Malaka untuk berobat padahal yang bersangkutan tinggal diluar Malaka”

“Pemerintah akan berlakukan mulai tanggal 1 januari 2021 bagi warga Malaka yang sakit dan berobat di rumah sakit”

“Saat mau masuk rumah sakit boleh gunakan KTP-e tetapi saat keluar rumah sakit harus menunjukkan surat rekomendasi dari kepala desa setempat baru biayanya ditanggung pemerintah”

” Ini hanya berlaku saat warga masuk rumah sakit (rawat inap) tetapi bila berobat di puskesmas tidak perlu minta rekomendasi dari kades dan tetap gratis”

” Sementara ini regulasinya disiapkan dan bupati akan keluarkan Peraturan Bupati sebagai acuan pelaksanaannya”

” Kita minta kepala desa jangan persulit rakyat tetapi harus membantu rakyat agar mudah mengakses program ini” (boni)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *