Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
BeritaHeadlineNewsRegional

Pemerintah Segera Berkoordinasi Dengan Pemprov NTT Terkait Kekurangan Dana Hibah Pilkada Malaka

367
×

Pemerintah Segera Berkoordinasi Dengan Pemprov NTT Terkait Kekurangan Dana Hibah Pilkada Malaka

Sebarkan artikel ini

Malaka – Pemerintah dan DPRD Kabupaten Malaka segera melakukan koordinasi dengan PJ Gubernur NTT terkait kekurangan penyediaan dana hibah Pilkada sebesar Rp 40 persen dari total keseluruhan dana Pilkada Malaka sebesar kurang lebih Rp 40 Miliyar dalam Perubahan APBD 2023.

Sesuai edaran Pempus daerah harus menyediakan dana hibah sebesar Rp 40 Persen dalam Perubahan APBD 2023 dan 60 persen lainnya akan diselesaikan dalam APBD Murni 2024.

Faktanya, dalam Perubahan APBD Malaka 2023 Pemerinrah hanya bisa sediakan anggaran hibah pilkada sebesar Rp 2 Miliyar lebih dan solusinya kekurangan semuanya akan dianggarkan dalam APBD Murni 2024.

Wakil Ketua 2 DPRD Malaka, Hendrik Fahik Taek,SH mengatakan hal itu usai Penutupan Sidang APBD Perubahan 2023 di ruang Paripurna DPRD Malaka, Kamis ( 26/10-2023).

Dikatakannya, sesuai edaran Pempus terkait penyediaan dana hibah pilkada oleh daerah kepada penyelenggara pilkada di Malaka, dalam perubahan APBD Malaka 2023 Pemerintah baru bisa menyediakan anggaran sebesar Rp 2 Miliyar lebih dan akan dipenuhi semua dalam pembahasan APBD Murni 2024.

Dewan Hendrik menambahkan Sesuai hasil kesepakatan Bupati dan Pimpinan DPRD tadi Pemerintah dan DPRD akan berkoordinasi dan melaporkan masalah kekurangan itu kepada Pj Gubernur NTT selaku Perwakilan Pempus di daerah berkaitan dengan kesiapan keuangan di daerah.

” Kita tidak bisa memaksakan kehendak karena kesiapan keuangan kita dalam Perubahan APBD 2023 sangat terbatas . Jadi kita hanya mampu sediakan anggaran hibah Pilkada di APBD Murni 2024 dan saya pastikan semuanya terjawab dalam anggaran murni 2024″, ujarnya.

” Kita butuh Pilkada dan kita butuh Pemimpin baru. Semua anggaran akan disediakan dalam APBD Murni 2024.
Kita harus bertemu gubernur menyampaikan persoalan kita.
Kita harus jujur kepada pemerintah bahwa daerah kita masih kekurangan uang.
Diharapkan Pemprov NTT mengerti kesulitan dan kondisi keuangan kita di daerah”, tambahnya.

Sekda Malaka, Ferdi Un Muti mengatakan dirinya sudah diperintah Bupati Malaka, Simon Nahak bersurat ke Pemprov NTT untuk kepentingan beraudiensi. (boni)