Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Headline

Pemerintah Diminta Tidak Mengadu Domba Masyarakat Soal Pelestarian Kembali  Hutan Adat Wemean – Malaka

46
×

Pemerintah Diminta Tidak Mengadu Domba Masyarakat Soal Pelestarian Kembali  Hutan Adat Wemean – Malaka

Sebarkan artikel ini

Malaka, Pemerintah Kabupaten Malaka diminta tidak  boleh mengadu domba masyarakat  terkait pelestarian kembali hutan adat Wemean di Kabupaten Malaka – Provinsi NTT.

Pemerintah harusnya bertindak lebih bijaksana dan tidak bermain kuasa untuk membuat kegiatan penghijauan ( pelestarian kembali)  hutan adat Wemean di lokasi hutan adat yang masih dalam  status sengketa karena berpotensi konflik dan memecah belah masyarakat.

TNI -Polri sebagai alat negara juga harus bertindak arif dan bijaksana  serta bekerja sama dengan pemerintah daerah memfasilitasi kedua kelompok masyarakat yang bersengketa  untuk penyelesaian secara adat selanjutnya baru bersama-sama melestarikan hutan.

Permintaan itu disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Malaka asal dapil Malaka 2 ( Makaka Barat- Weliman- Wewiku- Rinhat), Raymundus Seran Klau kepada  tim media, Kamis (6/10-2022).

Dikatakannya, sebagai wakil rakyat dari dapil asal hutan  adat Wemean  yang berstatus sengketa itu  meminta agar penyelesaiannya harus dilakukan secara damai  melibatkan dua kelompok masyarakat adat yang bersengketa ( Tolus Bauna dan Lootasi Betaran)  difasilitasi Pemda Malaka disaksikan TNI dan Polri .

” Kita semua  tetap berjuang bersama untuk mencari titik temu yang bisa memuaskan dua pihak yang bersengketa selanjutnya bersama-sama melestarikan hutan adat itu”, ujarnya.

” Pemerintah harusnya bertindak secara bijak dan caranya tidak seperti ini karena tanahnya masih dalam sengketa tetapi berani sekali ada kegiatan di lokasi sengketa. Ini tidak boleh”, ujarnya.

” Sesuai kegiatan pencanangan pelestarian hutan adat Wemean  kemarin, polisi datang  kesini dan kita sudah sampaikan hal yang sama. Kita  juga sampaikan kekecewakan karena status Hutan adat Wemean masih bermasalah kog mereka berani sekali lakukan kegiatan di tanah sengketa”.

” Dari Kegiatan pertemuan di Hutan Adat Wemean  itu terkesan  seolah-olah masyarakat Tolus Bauna sudah sepakat untuk dilestarikan. Harusnya kegiatan adat seperti kemarin itu didahului pertemuan kedua pihak yang bersengketa. Selain ada kesepakatan bersama atau sudah ada keputusan tetap dari pengadilan atau minimal ada koordinasi yang baik untuk saling menjaga agar  keamanan di lokasi terjamin”.

” Kami  juga sudah  sampaikan ke Camat  Wewiku sebagai pimpinan Wilayah  supaya harus bijak,    memfasilitasi dan memediasi pertemuan kedua pihak karena statusnya masih sengketa. Bila belum ada titik temu bisa dinaikkan ke Bupati untuk diselesaikan sehingga bisa difasilitasi penyelesaiannya agar tidak ada gejolak yang lebih besar di masyarakat”

” Kalau  hal ini dibiarkan dab bila dikemudian hari  ada persoalan yang susah juga kita semua termasuk TNI-Polri ikut repot. Jadi sesungguhnya kita ada itikat baik segala macam langkah untuk menjamin  keamanan kita tempuh semua supaya semua persoalan yang terjadi bisa diselesaikan dengan baik”

” Saat polisi datang  di Weoe, kami diminta untuktidak datang ke lokasi kegiatan tetapi saat itu kami meminta supaya Polisi bisa menjamin keamanan di lokasi kebun berupa  hasil tanaman masyarakat termasuk  harta masyarakat supaya tetap aman”

” Kami agak kecewa karena fakta di lapangan rumah masyarakat terbakar, tanaman jagung milik masyarakat dirusak, mesin sedot air ( Sanyo) dirusak, ayam milik masyarakat hilang. Kalau sudah begini siapa yang bertanggung jawab? ”

” Sebelum pelaksanaan kegiatan di Hutan Adat Wemean perwakilan orang Tua dari Fukun Tolus Bauna -Weoe sudah mendatangi Camat Wewiku mempertanyakan rencana kegiatan pelestarian hutan itu tetapi Canat mengatakan sebagai pemerintah siapapun yang datang pasti diterima”

” Kita sayangkan sekali  karena masalah hutan adat Wemean sudah 5 tahun tetapi belum selesai” .

” Ada pertemuan di Tingkat kecamatan Wewiku di  Kantor Desa Halibasar sebanyak 2 kali tetap tidak ada penyelesaian.
Lalu masalah ini dinaikkan ke Polres Malaka sebanyak dua kali namun belum ada titik temu.
Karena masalah ini  hutan ulayat sehingga Kapolres  Malaka,  arahkan untuk diselesaikan secara adat”

“Sesuai arahan Kapolres Malaka, Albert Neno  ditindaklanjuti Fukun Tolus Bauna karena ada itikat baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut  mengundang secara adat pigak  Lootasi Betaran untuk diselesaikan masalah tersebut secara adat selama beberapa kali.
Para fukun  Tolus Bauna Weoe duduk di rumah adat Weoe  beberapa kali sampai bunuh beberapa ekor babi dan ayam tidak terhitung  untuk duduk tunggu mereka”

” Terakhir, dari Fukun Lootasi -Betaran mengutus 2 orang yang datang yakni Bapak  Gabriel dan  Ambei  Mamulak yang intinya membahas penyelelesaian masalah tersebut secara adat namun setelah  itu tidak ada kabar berita hingga saat ini hingga mereka secara sepihak lakukan pelestarian hutan sendiri tanpa melibatkan Fukun Tolus Bauna “, ujarnya.

Camat Wewiku, Yohanes Klau ketika dikonfirmasi wartawan melalui ponselnya membenarkan sudah menggelar pencanangan Pelestarian kembali Hutan Adat Wemean yang melibatkan masyakat hukum adat Lootasi Betaran.  ” Kami tidak ada niat sedikitpun untuk mengadu domba masyarakat dengan kegiatan pelestarian kembali hutan adat itu. Kami ini pemerintah sehingga bila ada  niat baik masyarakat melestarikan kembali hutan pasti kami dukung. Kami juga sudah didatangi dari perwakilan masyarakat adat Tolus Bauna  menyampaikan aspirasinya dan sebagai pemerintah bawahan tentu akan menyampaikannya ke pemerintah atasan ( Bupati) untuk mendapatkan arahan lebih lanjut”, jelasnya.

Ketua Panitia Pelestarian Hutan Adat Wemean, Paulus Seran Bouk dan Fukun Lootasi Betaran, Paulus Leki secara terpisah dikonfirmasi  tim media ini di kediamannya masing-masing belum lama ini mengatakan pelaksanaan pelestarian kembali hutan adat Wemean sudah menjadi komitmen masyarakat adat Lootasi Betaran untuk melestarikan kembali hutan yang rusak.

” Hutan adat Wemean yang sudah dirusak harus dilestarikan kembali untuk melindungi masyarakat sepanjang DAS Motadelek yang setiap tahun diterjang banjir di Kali Motadelek sehingga harus mendapatkan dukungan dari semua pihak”, ujar kedua Tokoh Masyarakat Rabasa itu.

Bupati Malaka, Simon Nahak ketika dikonfirmasi tim media , (2/10-2022) mengatakan   apapun masalahnya  harus diselesaikan secara adat Sabete Saladi, Hakneter Hak Taek, sesuai Sila Kedua 2  dan 4 Pancasila, Sorry lagi padat giat, thanks”, ujarnya singkat melalui pesan Whatshapp. (tim)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *