Pemerintah dan Masyarakat Harus Proaktif Selamatkan Kekayaan Intelektual Komunal Agar Tidak Diclaim Pihak Luar

Pemerintah Daerah dan masyarakat harus proaktif menyelamatkan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) agar tidak diclaim pihak luar sebagai kekayaan mereka.

Pendataan dan pencatatan KIK itu sangat penting untuk menghindari Claim dari daerah atau negara luar yang mengatakan KIK itu milik.mereka.

Pemerintah Daerah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengidentifikasi semua kekayaan intelektual itu supaya dicatat dan dilindungi sebagai kekayaan milik.daerah.

Hal itu disampaikan Kabid Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM NTT, Erni Mamo Li,SH,M.Hum saat Sosialisasi tentang Kekayaan Intelektual Komunal di Betun- Ibu Kota Kabupaten Malaka – Provinsi NTT, Jumat (4/9-2020)

Dikatakannya、 Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) harus didata dan hasil pendataannya akan masuk dalam pangkalan data nasional di Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Intelektual dimana di dalam pangkalan data itu akan menjadi suatu dasar bahwa KIK yang ada di Nusa Tenggara Timur ini kepemilikan intelektualnya dari masyarakat NTT.

“Sebagai pemilik kekayaan intelektual komunal yang memang itu merupakan hasil kemampuan intelektual dari nenek moyang kita menghasilkan karya karya intelektual komunal yang kita tahu dan lakoni, kita nikmati sebagai warisan nenek moyang kita mari kita bersama-sama melestarikan melindungi supaya tetap ada dan hidup ditengah tengah kehidupan kita karena kita juga tau bahwa warisan dari nenek moyang itu merupakan kekayaan intelektual komunal ini itu sesuatu yang bisa memberikan nilai positif .

” Kekayaan Intelektual Komunal khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat banyak terdiri dari ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi geografis.sehingga harus diinventarisir dan dicatat supaya tidak diclaim pihak lain sebagai milik mereka”

” Upaya yang kita lakukan saat ini tujuannya untuk memberikan perlindungan bagi kekayaan intelektual komunal yang ada di NTT. Seperti ekspresi budaya tradisional kita tahu bahwa NTT sangat kaya akan ekspresi budaya tradisional setiap daerah memiliki ekspresi budaya tradisionalnya masing-masing namun belum diinventarisir dan belum didata”

“ Kita ketahui bahwa budaya kita yang kaya ini menjadi potensi yang menarik perhatian semua termasuk di bidang kepariwisatawan menjadi aset yang luar biasa sehingga hukumnya wajib kita lestarikan dan
memberikan perlindungan termasuk hak atas kebudayaan yang ada di Indonesia dipengang oleh negara saat ini”

“ Sebagai masyarakat di negara ini secara bersama -sama berupaya untuk melestarikan kebudayaan kita maupun menjaga dan melindungi karena kita tau bahwa akhir akhir ini ada kebudayaan kita yang merupakan milik kita sebenarnya sudah di klaim oleh negara lain sebagai milik mereka”

” Contoh konkrit Reog Ponorogo dan batik diklaim oleh negara lain bahwa itu berasal dari negaranya padahal kita tau bahwa sebenarnya itu adalah berasal dari Indonesia dan menjadi kepemilikan masyarakat Indonesia. Jadi hal-hal tersebut perlu diantisipasi Jangan sampai terjadi karena itu kekayaan budaya yang ada di wilayah kita ”

” Kementerian Hukum dan HAM melakukan berbagai kegiatan termaksud kegiatan saat promosi dan desiminasi dengan tujuan adalah bagaimana kita semua masyarakat karena itu merupakan kepemilikan komunal kepemilikan semua masyarakat sehingga menjadi tanggung jawab bersama

“ Khususnya di Malaka kita termasuk daerah lain di Provinsi NTT kita membangun kerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat mengiventarisir kekayaan intelektual komunal yang ada di wilayah sini selanjutnya dicatat dalam pangkalan data nasional”

” Lewat kegiatan ini kami dapat menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kekayaan intelektual komunal kepada semua pihak termasuk masyarakat dan diharapkan kita akan mendapatkan respon positif dari pemerintah daerah maupun masyarakat untuk kita sama-sama mengiventarisir kekayaan intelektual komunal yang ada di kabupaten Malaka untuk selanjutnya bisa dicatat didalam pangkalan data nasional”

” Kita harus lakukan itu sebagai bukti bahwa sesungguhnya potensi kekayaan intelektual komunal yang ada di Malaka ini adalah milik masyarakat Malaka pada saar promosi dan desiminasi kekayaan intelektual komunal khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur”

“Kita berharap setelah kegiatan ini ada direspon dari pemerintah daerah maupun masyarakat karena kita akan memberikan form untuk diisi terkait dengan KIK yang ada di Malaka ini ”

“ Kita berharap ada kesediaan dari masyarakat ataupun dari pemerintah daerah sendiri yang akan memberi i informasi terkait dengan kekayaan intelektual komunal” (dian)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *