Pembangunan Monumen Pancasila Mangkrak, PMKRI Kupang Kembali datangi Kejati NTT

Kupang, Radarmalaka.com–Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia(PMKRI) Cabang Kupang kembali menggelar aksi demonstrasi di kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur(NTT) Jumat (02/08/2019).

Kedatangan PMKRI Kupang terkait mangkraknya proyek pembangunan Monumen Pancasila di Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang.

Pantauan media masa aksi tiba di kantor Kejati NTT pada pukul 10.00 Wita dan melakukan orasi secara bergantian namun pihak kejati menolak untuk menerima masa aksi dengan alasan prosedural soal surat soal surat pemberitahuan yang tidak diterima sebelumnya.

Atas kejadian ini koordinator umum aksi Alexius Easto Ance kepada wartawan, mengaku kecewa dan tidak menemu pihak kejati NTT karena pihak kejati hanya mengijinkan masuk ke kantor dengan syarat semua Handphone dan kamera ditinggalkan.

“Menjelang akhir masa jabatannya pada tahun 2018, Mantan Gubernur Frans Lebu Raya membangun 2 proyek besar yang saat ini menjadi skandal korupsi yakni Proyek NTT Fair dan Monumen pancasila,”Ungkap Easto.

Easto menjelaskan, pengerjaan proyek pembangunan Monumen Pancasila diawali dengan penandatanganan kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur PT. Erom dengan nomor PRKP-NTT/643/485/bid.3CK/V/2018 pada tanggal 22 mei 2018 dengan nilai anggaran Rp.28.243.481.000 dan waktu pelaksanaan kontrak 220 hari kalender mulai 09/05/2018 sampai 14/12/2018.

“Dalam proses pengerjaan proyek pembangunan Monumen Pancasila sampai dengan batas waktu yang ditentukan 14/12/2018 baru mencapai 70% padahal penganggarannya sudah 100%. Sesuai peraturan presiden(PerPres) Nomor 4 Tahun 2015, pihak pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas PUPR telah memberikan adendum selama 90 hari, tetapi pihak PT Erom tetap tidak mampu menyelesaikan pengerjaan proyek tersebut dan sampai pada tanggal berakhir masa Adendum tanggal 31/03/2019 diketahui pekerjaan baru 79,826%,” jelas Easto.

Dari rilis pernyataan sikap yang dibacakan Koordinator Lapangan Orry Hana, mengungkapkan beberapa poin tuntutan diantaranya :
1. Kejati NTT jangan tunduk pada intervensi dan tendensi politik dari pihak manapun.
2.Segera menindaklanjuti proses PHK terhadap proyek pembangunan Monumen Pancasila oleh Provinsi NTT melalui Dinas PUPR tertanggal 26 juli 2019.
3.Segera limpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika Kejati NTT tidak berani mengusut kasus ini.

Pantauan media setelah ditolak Pihak Kejati NTT, sambil berorasi masa aksi bergerak menuju kantor DPRD Provinsi NTT dan tiba di kantor DPRD NTT pada Pukul 12.30 Wita. Kemudian diterima oleh Komisi I DPRD NTT yang diwakili oleh Josep Leonardy Ahas, S.Fil, SH.MH Wakil Ketua I komisi I DPRD NTT.

Kepada masa aksi Josep menyampaikan apresiasinya dan siap menerima tuntutan PMKRI Cabang Kupang untuk dijadikan agenda pembahasan selanjutnya bersama pimpinan DPRD NTT. (psc)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *