Pembangunan Kawasan Permukiman Harus Sesuai  Tuntutan Tata Ruang

Pembangunan Kawasan Permukiman harus  dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan disesuaikan dengan tuntutan tata ruang wilayah.

Khususnya untuk Kabupaten Malaka sesuai dengan peta kawasan  ada enam satuan kawasan pengembangan (SKP) perumahan diantaranya Kecamatan Laenmanen, Wewiku, Kobalima, Kobalima Timur, Rinhat dan Weliman.

Namun baru dua lokasi kawasan  pengembangan perumahan yaitu Kecamatan Laenmanen yaitu Trans Kapitanmeo dan Kecamatan Wewiku yaitu di Trans Uluklubuk.Kedepan kita akan kembangkan pada empat kecamatan yang ada,”

Hal itu disampaikan Kadis Nakertrans Kabupaten Malaka, Vinsen Babu kepada wartawan di Betun, Kamis (24/12-2020)

Dikatakannya,  Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang pemenuhan kebutuhan terus diupayakan agar makin banyak masyarakat dapat menempati rumah dengan lingkungan permukiman yang layak,sehat dan serasi.Oleh karena itu,pembangunan permukiman dan perumahan membutuhkan sinergisitas  lintas sektor yang berbasis peta kawasan dan tuntutan  tata ruang wilayah.

” Pada hakekatnya pembangunan perumahan dan permukiman merupakan satu kesatuan dari suatu proses pembangunan  yang mencakup unsur pengembangan alam (Nature)pembangunan rumah (Shelter)pembangunan dan pengembangan sistem jaringan(Network)Infrastruktur,perkembangan penduduk dan pembangunan lingkungan sosial budaya dan ekonomi.

“Dari aspek yang ada, pembangunan permukiman dan perumahan tidak lagi  bersifat  egosektoral  tapi terintegrasi dengan lintas sektor.Misalnya kita membangun jalan trans, teknisnya ada di Dinas PUPR.Sebaliknya Dinas PUPR  bisa mengintervensi atau mengambil bagian untuk mengerjakan atau Dinas Pariwisata juga bisa mengambil peran tetapi sesuai dengan  potensi yang ada dikawasan tersebut,”

” Di Malaka kita sudah bangun  100  buah Rumah Tangga Jamban Keluarga(RTJK) yang sudah dikerjakan oleh Kementrian Transmigrasi  melalui Dinas Naketrans.

” Tahun 2018 kita bangun RTJK permanen  tipe 3×6 sebanyak  25 unit lokasinya di Trans Uluklubuk,Desa Weoe,Kecamatan Wewiku.Kemudian,tahun 2019 ada 75 RTJK yaitu di Trans Kapitanmeo,Kecamatan Laenmanen.

” Tahun 2020 kita sudah rencanakan  membangun 50 unit RTJK di Trans Kapitanmeo  tapi karena covid 19 dananya direalokasi dan kembali ke Kementrian Transmigrasi.
Kita tetap usulkan ke kementrian untuk dintervensi sehingga tahun 2021 bisa dikerjakan lagi. Kita menunggu petunjuk lanjutan dari kementrian”

” Membangun trans membutuhkan proses yang panjang dan extra time dalam perencanaan karena prinsip pembangunan yaitu clear and clear. Artinya,  pada saat penyerahan lokasi dibuat  berita acara  dan  ditandatangani oleh semua warga,Kepala Desa,Camat dan diusulkan ke Bupati untuk diteruskan ke Provinsi, ditandatangani oleh  Gubernur dan penetapan selanjutnya oleh Kementrian,”

“Namun yang menjadi persoalan adalah warga dan pemerintah setempat bersedia tidak untuk menyerahkan lokasi.Jika bersedia,tentu Kementrian dan Dinas Naketrans akan memfasilitasi berupa pembinaan sampai pada tingkat kesejahteraan dan titik mandiri oleh warga sendiri”

Semenjak Malaka berdiri program tersebut berjalan dengan  baik masyarakat juga merasa senang  menerima program perumahan dari Pemerintah.Oleh karena itu,pihaknya terus berupaya memberi perhatian  kepada warga trans sehingga lewat program tersebut  bisa meningkatkan taraf hidup dengan harapan  masyarakat bisa mandiri”

“Selama ini  pembangunan tidak ada kendala  karena dari awal  sudah melakukan sosialisasi secara  berulang-ulang dengan melibatkan elemen terkait.
Setelah itu kita lakukan design perencanaan bersama Kementrian.Kemudian diekspose design bersama bupati dan instansi terkait dan dari kementrian akan menyampaiakan hasil kepada pemerintah setempat.Karena program trans yang dibangun tidak lagi egosektoral tapi terintegrasi dengan sektor lain” .( boni)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *