Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Headline

Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV di Malaka Amburadul dan Diduga Sarat KKN – Ajudan Bupati Dilantik Jadi Pj Kabid

58
×

Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV di Malaka Amburadul dan Diduga Sarat KKN – Ajudan Bupati Dilantik Jadi Pj Kabid

Sebarkan artikel ini

Malaka – Komitmen dan Janji Bupati -Wakil Bupati Malaka, Simon Nahak – Kim Taolin ( SN-KT) saat kampanye untuk memberantas KKN di Kabupaten Malaka ternyata hanya ungkapan pemanis bibir dan masih jauh harapan.

Para pejabat eselon yang dilantik diduga hanya asal pasang sehingga terkesan hanya berputar putar di lingkungan keluarga dekat penguasa ( Kolusi dan Nepotisme)

Selain itu, pelantikan pejabat eselon III dan IV di lingkup Pemkab Malaka diduga kuat tanpa kajian tim Baperjakat sehingga dalam hitungan jam para pejabat yang sudah siap dilantik dibatalkan kembali dengan cara penarikan kembali surat undangan para pejabat yang siap dilantik sehingga terkesan asal copot sesuai selera jelang upacara pelantikan.

Wakil Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Malaka, Markus Baria Berek mengatakan hal itu kepada wartawan, Selasa (13/9-2022)

Markus mengatakan proses penataan birokrasi seperti ini harus dikritisi dan dikontrol guna perbaikan kinerja pemerintah khususnya dalam hal penataan birokrasi di Malaka. ” Bupati sendiri yang janji kepada rakyat saat kampanye untuk luruskan yang bengkok-bengkok termasuk dalam hal penataan birokrasi tidak akan KKN tetapi fakta yang terjadi hari ini lain”, ujarnya.

” Dalam pelantikan pejabat eselon III dan IV lingkup pemkab Malaka yang digelar hari ini sarat KKN. Terbukti, Ajudan Bupati Malaka dilantik menduduki jabatan sebagai PJ Kepala Bidang di BPKPD. Sementara Bapak kandung dari pejabat tersebut juga adalah Sekretaris BPKPD. Dan adik kandungnya juga menjadi TEDA di BPKPD Malaka. Kita mau tanya dasar kajian Baperjakat itu apa?”, bebernya penuh tanya.

Fakta-fakta lain yang perlu dikritisi, kata Markus, masih ada sejumlah pejabat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) di sejumlah badan dan dinas mendapat surat undangan pada tanggal 12 September 2022 untuk dilantik dalam jabatan struktural pada tanggal 13 September 2022. Namun yang terjadi, ketika dua jam sebelum dilantik pada tanggal 13 September 2022 tersebut, sejumlah ASN dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Malaka mengunjungi tiap kantor untuk menarik kembali undangan yang telah dipegang oleh para calon yang akan dilantik, tanpa memberikan alasan mengapa undangan ditarik kembali, padahal para ASN yang menerima undangan sudah bersiap-siap untuk pelantikan.

” Contoh konkrit, di Dinas Pertanian Kabupaten Malaka, terdapat 8 ASN yang mendapat surat undangan untuk dilantik, namun dua jam sebelum dilantik pada pukul 14.00 WITA tanggal 13 September 2022 di Aula Kantor Bupati Malaka, datanglah petugas dari BKPSDM Malaka menarik kembali surat undangan tanpa penjelasan

” Dari 8 orang pada Dinas Pertanian tersebut, hanya satu yang dilantik yaitu Yohanes Tfukani menjadi Kasubag Kepegawaian pada Dinas Pertanian Kabupaten Malaka sedangkan 7 orang lainnya batal dilantik. Johanes Tfukani dilantik menggantikan Marselinus Un yang sedang menjabat, entah kesalahan apa yang dilakukan Marselinus Un. Adapun 7 ASN Dinas Pertanian yang batal dilantik diantaranya adalah Joze Dasilva, Joao Soares, Hilda Nai Ulu, Agustinus Un Asit, Damianus Nge dan Daniel Klau.”

” Ada apa ini? Dari kejadian ini dapat diduga bahwa pelantikan pejabat saat ini tidak melalui kajian yang matang dari Tim Baperjakat Kabupaten Malaka.
Dari kejadian seperti di atas, terkesan pelantikan para pejabat saat ini tidak melalui kajian, angkat pasang saja, malam ini mimpi esok kerja berdasarkan mimpi, tidak cocok angkat lain untuk pasang, layaknya seperti tukang bangunan memilih batu untuk memasang tembok, ketika tidak cocok, diganti dengan batu yang lain”, kritiknya.

” Dari sini terlihat Pemkab Malaka lagi mempertontonkan pengelolaan Birokrasi yang amburadul, penuh sandiwara, tidak profesional padahal birokrasi saat ini dikelola orang-orang yang memiliki kemampuan akademik cukup memadai, yang harusnya sangat memahami aturan dalam penataan birokrasi”

Sekda Malaka, Silvester Leto dan Plt Kaban BKPSDM Kabupaten Malaka, Yanuarius Boko ketika dikonfirmasi wartawan melalui Pesan Whatsapp belum merespon konfirmasi wartawan . Pesannya masuk centang dua namun belum dibalas.

Redaksi sangat berharap kedua pejabat teras tersebut bisa mengklarifikasi berita diatas untuk keberimbangan berita. ( boni)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *