Malaka – Pelaku usaha asal Kabupaten Malaka mengaku daya beli masyarakat di pemerintahan SN-KT (2021-2024) melorot tajam disektor bisnis retail.
Para pengusaha harus jatuh bangun, hidup segan mati tak mau sekedar untuk bertahan hidup dari tahun ke tahun.
Dibandingkan dengan pemerintahan SBS-DA (2016-2020) usaha kecil masyarakat tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan pembangunan di Malaka.
Ada 2 faktor yang menyebabkan ekonomi masyarakat lesu karena, Pertama, pemerintah SN-KT tidak mampu mengoptimalkan pemanfaatan potensi alam dan luas lahan pertanian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat . Kedua, pengusaha asal Malaka tidak diberdayakan secara optimal karena sebagian besar proyek pemerintah dikerjakan orang luar Malaka sehingga uang yang seharusnya berputar di Malaka harus lari ke luar Malaka.
Dua Pelaku Usaha asal Malaka masing-masing Lily Yuliawati dan Fritz Oematan mengatakan hal itu saat memberikan testimoni dihadapan rakyat pada Kampanye Terbatas Paslon SBS-HMS di Desa Litamali-Kecamatan Kobalima – Kabupaten Malaka – Provinsi NTT, Senin (7/10-2024).
Lily mengatakan sebagai pengusaha yang bergerak dibidang jasa keuangan dirinya merasakan ada perbedaan yang sangat tajam antara Pemerintahan SBS-DA sebagai Bupati Perdana Malaka (2016-2020) dan Bupati kedua Malaka SN-KT (2021-2024).
Dikatakannya, pada masa pemerintahan SBS sebagai Bupati perdana Malaka perputaran uang setiap harinya sangat tinggi jika dibandingkan dengan pemerintahan SN-KT selama 4 tahun terakhir.
Lily yang juga Pengurus Partai Hanura Kabupaten Malaka itu mengatakan transaksi keuangan di tempat usahanya
di jaman pemerintahan SBS hanya untuk beli jagung per harinya bisa mencapai Rp 200-Rp 300 juta. Tetapi pada jaman pemerintahan SN-KT transaksi Rp 30 Juta untuk 30 hari saja sangat susah karena tidak ada hasil pertanian yang dijual di pasaran.
” Saya tanya pada semua pengusaha hasil bumi yang biasa datang untuk melakukan transaksi keuangan di toko ternyata mereka mengeluhkan untuk mendapatkan hasil bumi saat ini di petani seperti jagung dan padi karena minimnya petani yang mengembangkan usahanya dibidang pertanian.
Permintaan tinggi tetapi barang tidak ada”, ujarnya.
” Para pebisnis jagung juga mengaku sangat senang saat SBS Pimpin Malaka sebagai Bupati Perdana Malaka usaha mereka dibidang pembelian hasil pertanian seperti jagung dan kacang ijo tumbuh pesat karena ketersediaan barang ada sehingga mereka bisa melayani permintaan pesanan jagung dari Atambua, Kupang dan Surabaya bisa terpenuhi di jamannya SBS. Para pelaku usaha juga mengaku sangat senang dengan kebijakan pemerintah dibidang Pertanian di jaman SBS melalui program Revolusi Pertanian Malaka ( RPM) sangat berhasil dan membantu rakyat Malaka dan pengusaha”, bebernya.
Pengusaha Malaka lainnya, Fritz Oematan mengatakan hal senada. Dia mengatakan selama 4 tahun terakhir bisnis jual beli jagung, kacang ijo dan hasil pertanian di Malaka turun drastis dan anjlok tanpa kendali, toko-toko yang bisnis hasil pertanian nyaris bangkrut karena tidak ada hasil pertanian yang dijual.
” Saya terpaksa harus merumahkan 100 lebih orang karyawan yang beli hasil dari masyarakat dan mereka saat ini banyak yang merantau keluar daerah untuk mencari kerja. Menurut saya, SN-KT selama pimpin Malaka tidak paham urus rakyat dengan program swasembada yang diusung sehingga rakyat sangat menderita seperti saat ini. 62 unit traktor lahan kering peninggalan SBS hanya mereka tahu pake tetapi tidak tahu perbaiki sehingga saat ini hanya tinggal 6 unit traktor lahan kering yang baik dan berfungsi. Bagaimana program swasembada pangan yang SN-KT usung bisa berhasil??? Ini program salah urus karena memang SN-KT tidak paham urus rakyat dan tidak paham kelola APBD untuk mensejahterakan rakyat”, ujarnya.
Fritz yang juga Ketua Partai Perindo Malaka itu mengatakan salah satu kebijakan salah urus yang dipertontonkan dalam pemerintan SN-KT yakni sebagian proyek pemerintah , mulai proyek besar dan kecil dikerjakan orang luar Malaka.
” Kalau sudah begini seluruh uang proyek yang dicairkan akan dibawa pulang keluar Malaka setelah proyek selesai sehingga perputaran uang di Malaka semakin minim dan semakin menambah penderitaan rakyat”, tandasnya.
Dia mengatakan salah satu solusi untuk mengatasi hal itu yakni tahun 2024 harus ganti Bupati – Wakil Bupati Malaka dengan SBS-HMS karena track recordnya sudah teruji, paham birokrasi, paham urus APBD dan sangat mencintai rakyat dengan mengusung program-program pro rakyat dibidang pertanian ( kerja kebun untuk rakyat), pengobatan dengan hanya tunjuk e-ktp yang biayanya ditanggung pemerintah ( Kesehatan) dan membuka lapangan kerja bagi anak-anak Malaka ( SDM) // ( boni)
