Mentri Desa : Pembayaran Dana Desa Tetap Dilakukan Tiga Tahap Dengan Perubahan Prosentasi Pembayaran

Malaka – (Adv) – Pembayaran dana desa tetap dilakukan sebanyak tiga tahap dengan pertimbangan supaya pendampingannya lebih maksimal.

Yang berubah adalah prosentase pencairannya yakni tahap 1 sebanyak 40 persen, tahap 2 sebesar 40 persen dan tahap ketiga 20 persen.

Hal itu disampaikan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Drs. Abdul Halim Iskandar, M. Pd menjawab pertanyaan desa saat sesi tanya jawab yang dipandu Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran saat kunjungan Mentri di desa Rabasa Haerain-Kecamatan Malaka Barat-Kabupaten Malaka – Provinsi NTT, Minggu (15/12-2019)

Dijelaskannya, Dana Desa pada tahun 2019 pencairan dana Desa dilakukan dalam tiga tahap yakni 20 -.40 -. 40 Persen.

“Sesuai hasil pertemuan dengan Bapak Presiden Jokowi dan beliau memerintahkan kepada Mentri Keuangan supaya pembayaran dana desa tetap dilakukan dalam 3 tahap dengan perubahan prosentasi 40 -40 -20 persen dan tetap dicairkan dalam tiga tahap supaya pendampingannya lebih maksimal”.

“Mulai Januari tahun depan pencairan dana desa sebesar 40 persen untuk pencairan tahap 1 , tahap kedua 40 persen dan tahap ketiga 20 persen”.

Menjawab pertanyaan warga tentang tambahan bantuan modal untuk pengembangan bumdes, Mentri Halim menjelaskan bahwa pemerintah tetap memberikan bantuan modal usaha melalui dana afirmasi yang diberikan kepada Bumdes yang memiliki komitmen dan produktifitas yang jelas.

“Target kita untuk pengelolaan Bumdes supaya seluruh produksi masyarakat desa bisa dikelola dari hulu hingga hilir supaya ada nilai tambah”.

“Dana afirmasi satu bumdes RP 50 Juta. Bila berprestasi maka diberikan hadiah tambahan modal Rp 50 Juta”.

“Kedepannya, bagaimana bumdes-bumdes ini membangun usaha bersama supaya kapasitasnya besar dan kita bisa mendatangkan para pengusaha dan mendatangkan pendampingan perbankan, pendampingan dari kementrian PUPR”.

“Satu contoh bila ada beberapa desa dengan produk unggulan yang sama membangun Bumdes bersama maka dana desa dialokasikan dan ditambah dengan dana APBN untuk membangun usaha bersama untuk kesejahteraan bersama”.

Menjawab Pertanyaan Warga tentang tambahan bantuan perumahan layak huni bagi warga Kabupaten Malaka Mentri Desa mengatakan terkait Perumahan rakyat , air bersih dan sarana pendukung lainnya tetap diperhatikan Bapak Presiden melalui kementrian terkait.

” Pemerintah tetap perhatikan kebutuhan rakyatnya melalui berbagai program yang ada” .

” Untuk bantuan mobil bagi Bumdes setiap tahun tetap dilakukan untuk memajukan Bumdes. Terkait pengalokasiannya Keputusannya diambil berdasarkan pertimbangan bupati”. (adv/boni atolan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *