Radarmalaka.com, Batam – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengapresiasi komitmen dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) beserta seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepri terkait upaya recovery ekonomi, upaya pengendalian inflasi serta alokasi dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024.
Hal itu diungkap Tito, usai Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Target Pendapatan, Realisasi Belanja Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kepala Daerah Provinsi Kepri, di Marriot Hotel, Harbour Bay, Kota Batam, Jumat, 24 November 2023.
Tito menyebut, bahwa Pemerintah Daerah di Provinsi Kepri menjadi Pemerintah Daerah pertama di Indonesia yang telah seluruhnya menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk dana hibah Pilkada Tahun 2024 bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).
“Provinsi Kepri adalah provinsi satu-satunya di Indonesia yang saya lihat sudah tandatangan NPHD untuk KPUD dan Bawaslu Daerah. Kemudian, tinggal aparat keamanan TNI dan Polri untuk meyakinkan Pilkada tahun depan berjalan lancar,” ungkap Tito, di hadapan wartawan.
Pengendalian inflasi di Provinsi Kepri juga mendapat apresiasi dari Tito. Angka inflasi di Provinsi Kepri pada bulan Oktober 2023 yang berada di angka 2,46 persen lebih rendah dari angka inflasi nasional yang berada di 2,56 persen.
Tito menyebut, bahwa angka inflasi yang lebih rendah dari inflasi nasional tersebut harus tetap diperhatikan oleh Pemprov Kepri. Karena, kontur geografis Provinsi Kepri yang terdiri dari banyak pulau membuat akses ke sejumlah daerah menjadi sulit.
“Angka ini sudah bagus, namun kita harus perhatikan juga akses ke beberapa daerah itu cukup sulit, sehingga jangan sampai kita terlena dan terus mengendalikan inflasi,” kata Tito.
Berkaitan dengan postur APBD di Provinsi Kepri, Tito menyebut, sebagian besar Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepri masih bergantung dengan transfer dana dari Pemerintah Pusat. Hanya Pemerintah Kota Batam dan Pemprov Kepri yang memiliki kapasitas fiskal yang kuat, ditandai dengan jumlah porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer dari Pemerintah Pusat yang hampir seimbang.
Untuk itu, Tito menyampaikan pesan, agar Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepri lebih giat lagi melakukan terobosan untuk menyerap PAD.
Tito juga menyebut, bahwa investasi adalah kunci untuk mendongkrak PAD, sehingga dirinya berharap, seluruh kepala daerah bisa mendukung investasi di Provinsi Kepri.
“Tujuan pemekaran daerah itu, supaya daerah bisa mandiri, tidak sepenuhnya bergantung dari Pemerintah Pusat, karena itu sektor swasta memang harus didorong supaya daerah bisa punya sumber penghasilan yang lebih banyak,” kata Tito.
Sementara itu, Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad, menyampaikan apresiasinya untuk Menteri Dalam Negeri yang terus melakukan pengawasan dan pembimbingan ke Pemerintah Daerah.
Ansar menyebut, banyak program dari Pemerintah Pusat yang membantu Provinsi Kepri. Salah satunya adalah program bantuan pangan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat.
“Bantuan Pangan Pemerintah dari Bapak Presiden terbukti berhasil mengendalikan inflasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Ansar.
Ansar juga mengungkapkan, bahwa realisasi pendapatan Provinsi Kepri Tahun 2023 telah mencapai 79,77 persen. Ansar optimis, realisasi pendapatan Provinsi Kepri di akhir tahun nanti bisa melebihi target.
Turut hadir dalam Rakor tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak, Staf Khusus Mendagri Bidang Hukum dan Keamanan Irjen Pol Herry Heryawan, Wakajati Kepri Rini Hartatie, Danrem 033/WP Brigjen TNI Jimmy Watuseke, Kepala Perwakilan BI Kepri Suryono, Kepala BPS Kepri Darwis Sitorus, dan seluruh Walikota dan Bupati se-Provinsi Kepri.
Editor: Budi Adriansyah
Penulis: Jlu
