Maksi Nahak : Kampanye Politik Harus Jadi Sarana Pencerdasan Rakyat – Pendidikan Gratis Tidak Masuk Dalam Perda RPJMD Kabupaten Malaka

Anggota DPRD Kabupaten Belu Periode 2009-2014 dari Partai Amanat Nasional, Maksi Nahak mengatakan Kampanye Politik dari Para Paslon dan tim Koalisi Parpol Pengusung dalam rangka Pilkada Malaka 9 Desember mendatang harus jadi sarana pencerdasan rakyat.

Para tim kampanye harus menjelaskan tentang Visi Misi dan Program Para kandidat agar dipahami rakyat supaya dalam menentukan pilihan saat pencoblosan didasarkan pada program yang diusung.

Bila para kandidat atau tim kampanye yang menyebarkan informasi hoax dan suka memfitnah orang lain tanpa didasarkan kenyataan termasuk langkah mundur dan pembusukan demokrasi.

Kampanye yang mengatakan Pemerintahan SBS tidak tepati janji untuk program Pendidikan gratis merupakan informasi yang menyesatkan dalam Perda RPJMD Kabupaten Malaka tidak ada nomen klatur perda yang mengatakan ada pendidikan gratis bagi masyarakat

Hal itu disampaikan, Maksi Nahak kepada wartawan; Jumat (16/10-2020)

Dikatakannya, penyebaran informasi saat kampanye tim Paslon tertentu yang mengatakan Bupati SBS tidak menjalankan program pendidikan gratis bagi masyarakat merupakan informasi yang kurang cerdas karena hal itu tidak termuat didalam Perda RPJMD Kabupaten Malaka.

” Kita sangat sesalkan karena informasi itu muncul dari mantan anggota DPRD Kabupaten Malaka yang saat itu aktif sebagai anggota dewan dan ikut membahas perda RPJMD”

” Itu namanya pembohongan Publik karena tidak ada pembahasan Perda tentang Pendidikan Gratis bagi masyarakat”

” Justru yang kita lihat dalam pembahasan Perda RPJMD itu salah satu itemnya adalah Pembangunan SDM dimana anak-anak Malaka mendapatkan kesempatan untuk diberi beasiswa melanjutkan pendidikan S1,S2, S3 dan hal itu sudah dilakukan pemerintah dibawah kepemimpinan Bupati SBS”

” Jadi informasi yang sengaja disebarkan ke Publik bahwa SBS tidak jalankan program pendidikan gratis bagi masyarakat itu informasi hoax karena memang tidak ada dalam pembahasan Perda RPJMD Kabupaten Malaka. Patut disayangkan karena informasi itu justru keluar dari mantan anggota DPRD Malaka periode lalu yang juga ikut membahas Perda” (boni)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *