Kuasa Hukum Pemda Malaka : Bupati SBS dan Ketua DPRD Malaka Tidak Terlibat Kasus Dugaan Korupsi Bawang Merah

Kuasa Hukum Pemkab Malaka, Stefanus Matutina secara tegas mengatakan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran dan Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Adrianus Bria Seran tidak terlibat dan tidak tersangkut dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bawang merah tahun 2018 di Kabupaten Malaka.

Pernyataan Ketua Araksi yang menyebutkan bahwa Bupati Malaka dan Ketua DPRD Malaka sebagai aktor dibalik kasus bawang merah itu merupakan pencemaran nama baik sekaligus penyebaran berita bohong.

Pernyataan Ketua Araksi dan pemuatan berita oleh media yang tidak berdasarkan fakta
merupakan tindak pidana sehingga sebagai kuasa hukum akan mengambil langkah-langkah hukum untuk mengatasi masalah ini.

Penegasan itu disampaikan Kuasa Hukum Pemkab Malaka, Stefanus Matutina kepada wartawan di Betun- Kabupaten Malaka, Selasa (17/3-2020).

Dikatakannya, akhir-akhir ini ada pemberitaan media menyangkut Bupati Malaka dan Ketua DPRD Malaka yang dinilai sangat merugikan dan menyesatkan masyarakat sehingga perlu diluruskan.

” Pertama -tama, saya mau menanggapi pemberitaan media on line tentang keterlibatan Bupati dan Ketua DPRD Malaka dalam kasus bawang merah.
Sebagai Kuasa Hukum Pemda Malaka saya mau katakan ada pemberitaan yang mengatakan bahwa ada keterlibatan Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Malaka bahkan disebutkan dalam pemberitaan itu bahwa keduanya menjadi aktor dibalik kasus bawang merah”

“Sebagai Kuasa Hukum saya katakan bahwa Pemberitaan itu tidak benar dan sangat menyesatkan dengan dasar argumentasi bahwa : Pertama, Kasus ini sudah dilidik Polda NTT sejak setahun lalu dan pada bulan Desember lalu baru ada SPDP dan pada tanggal 21 Januari 2020 baru Polda tetapkan 9 orang tersangka”.

“Saya sudah pelajari semua dokumen pemeriksaan dan didalam pemeriksaan saksi dan tersangka tidak ada satu dokumen pemeriksaan baik saksi dan tersangka yang menyebutkan bahwa Bupati Malaka dan Ketua DPRD Malaka terlibat dalam Kasus dugaan Korupsi Bawang Merah”.

” Kalau Polisi sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus bawang merah itu berarti semua informasi terkait dugaan kasus korupsi itu dari awal hingga penetapan tersangka berarti yang paling akurat itu berasal penyidik dari Polda NTT. Kalau ada diluar itu saya anggap berita sampah”

“Kalau Polda sudah menangani kasus itu selama 1 tahun lebih hingga penetapan tersangka berarti bagi saya sebagai Kuasa Hukum Pemda Malaka semua informasi , data dan kebenaran terkait pelaksanaan proyek itu dan kemana aliran dana itu semuanya paling akurat ada di Penyidik Polda NTT sehingga Polda NTT menetapkan 9 orang tersangka dan delapan orang diantaranya sudah ditahan”.

“Sebagai penasehat hukum pribadi empat tersangka yang saya tangani tidak ada satu orangpun dari keempat tersangka dan para saksi menyebutkankan adanya keterlibatan Bupati Malaka dan Ketua DPRD Malaka apalagi mennyebutkan bahwa kedua pejabat itu menjadi aktor dibalik kasus bawang merah Malaka”

“Kalau ada salah satu tersangka atau saksi saja yang menyebutkan Bupati dan Ketua DPRD terlibat sudah dipastikan kedua pejabat itu dipanggil Polda NTT. Tetapi fakta yang ada tidak ada satu saksi atau tersangka yang menyebutkan dalam pemeriksaan bahwa Bupati dan Ketua DPRD Malaka sebagai aktor ”

“Atas dasar ini sebagai kuasa hukum Pemerintah saya katakan bahwa pernyataan Ketua Araksi yang menyebutkan bahwa Bupati Malaka dan Ketua DPRD Malaka sebagai aktor dibalik kasus bawang merah itu merupakan pencemaran nama baik sekaligus penyebaran berita bohong”

” Ini merupakan tindak pidana sehingga sebagai kuasa hukum akan mengambil langkah-langkah hukum untuk mengatasi masalah ini”

“Sekali lagi saya tegaskan bahwa yang saya omong ini berdasarkan data yang saya dapat saat penanganan kasus hukum klien saya dimana tidak satupun dari mereka menyebutkan Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Malaka terlibat didalam kasus bawang merah apalagi sebagai aktor intelektual”

” Ini merupakan pencemaran nama baik yang luar biasa dan penyebaran berita hoax sehingga bagi siapa saja yang memberi pernyataan yang tidak mendasar akan dilaporkan ke aparat penegak hukum termasuk media dan wartawan yang melakukan penulisan berita tanpa konfirmasi”

Hingga berita ini diturunkan Ketua Araksi belum berhasil dikonfirmasi. (boni)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *