KPU Malaka  Tantang Tim Paslon SBS-WT Tempuh Jalur Hukum Bila  Tidak Puas Terhadap Pembukaan Kotak Suara

Ketua KPU Malaka, Makarius B Nahak menantang tim Paslon SBS-WT untuk menempuh jalur hukum bila pembukaan kotak suara hasil pilkada 9 Desember 2020  oleh pihak KPU disaksikan Bawaslu dan Pihak Kepolisian  bertentangan dengan aturan.

Makarius  menegaskan bahwa proses yang mereka lakukan saat ini  rujukannya  pada PKPU.

Hal itu disampaikan Ketua KPU Malaka, Makarius Bere Nahak dihadapan tim Paslon SBS-WT disaksikan para wartawan di Kantor KPU Kabupaten Malaka, Betun, Jumat (22/1-2021).

Makarius mengatakan dasar pembukaan surat suara itu   sesuai  PKPU 19 Pasal 71.

”  Formulir yang dikeluarkan ini terkait dalil-dalil yang akan dipertanggungjawabkan pada sidang di MK”

” Yang pasti hari ini kami tetap buka Kotak suara dan bagi mereka yang merasa tidak puas supaya menempuh jalur hukum”

Sementara itu  Tim Paslon SBS-WT, Robi Koen dalam argumentasinya dihadapan Komisioner KPU dan Bawaslu Malaka mempertanyakan  permintaan KPU Pusat dalam edaran surat yang diterima  bahwa dokumen yang diambil adalah C hasil KWK.  Tapi dalam edaran surat yang dikeluarkan Ketua KPU kepada Ketua PPK disebutkan dalam pembukaan kotak suara itu akan mengambil tiga dokumen”

” Kenapa  KPU Malaka mau ambil tiga dokumen dan itu rujukannya aturan yang mana? ”

“Saya mau tanya ambil tiga dokumen itu acuannya apa? Lalu saksi paslon tidak dihadirkan, ini yang kami persoalkan. Berkas di dalam kotak yang disegel kan ada dua paslon tapi saksi tidak diundang untuk ikut menyaksikan”

” Kita juga patut mempertanyakan Dalam undangan pembukaan kotak suara itu  melibatkan PPK, pertanyaannya kenapa diundang padahal pleno ditingkat PPK sudah selesai”

Eduardus Nahak dalam kesempatan pertemuan dengan KPU itu mencurigai  ada ketidakberesan dalam hal pembukaan kotak suara yang sudah disegel. Bahwa dalam PKPU 19 mengatur yang hadir adalah Bawaslu dan Kepolisian namun kenapa PPK juga dihadirkan.

” Saya  mempertanyakan juga  soal hasil koordinasi internal antara KPU RI dengan KPU Malaka terkait para pihak yang dihadirkan sehingga menjadi jelas”

” Hal itu harus jelas karena terlepas dari aturan yang mana dipakai KPU dalam rangka mengambil tiga dokumen dalam kotak suara, tapi yang jelas persoalan ini sudah masuk ranah sengketa di MK”

‘Saat ini sudah sengketa di MK. Sehingga perlu transparansi karena dalam kotak suara itu dua paslon. Saya katakan bahwa ini belum bisa dibuka sekarang karena sudah sengketa. Harus undang saksi semua pihak untuk ambil C Hasil KWK itu.  Apa susahnya hadirkan saksi paslon?”

Dihadapan para hadirin  Komisioner KPU , Yuven Bere  menjelaskan bahwa sesuai dengan petunjuk dari KPU RI bahwa terkait dengan sengketa pilkada Malaka yang tengah berproses di MK maka pihaknya diminta untuk membuka kotak suara yang sudah disegel.

Pada pembukaan kotak suara inipun, kata Yuven, rujukannya pada PKPU 19 Pasal 71 ayat 1,2 dan disaksikan Bawaslu dan kepolisian. Apabila ada yang merasa proses ini bertentangan maka dipersilahkan untuk menempuh jalur lain, tetapi proses pembukaan kotak harus tetap jalan.

“Kami tetap buka kotak suara sesuai hasil koordinasi dengan KPU Pusat dan provinsi. Rujukan jelas PKPU 19 Pasal 71. Kami akan ambil C hasil KWK juga C Daftar Hadir DPT dan DPTB juga C kejadian khusus atau keberatan saksi. Setelah fofo copy lalu asli dimasukan kembali ke kotak suara dan disegel,” jelas Yuven.

Penjelasan Yuven ini melahirkan pertanyaan dari tim Paslon SBS-WT yang hadir saat itu. Tim mempertanyakan soal dasar aturan yang digunakan KPU Malaka yang mengambil tambahan dua dokumen yang tidak sesuai ketentuan seperti yang tertera dalam surat KPU Pusat.

Disaksikan media ini di KPU sebelum dilakukan pembukaan kotak suara, dilakukan dialog bersama antara komisioner KPU Malaka, Yuventus Bere didampingi Bawaslu, Nadab Beti dengan anggota tim paslon SBS-WT. Hadir pula Kasat Intel dan beberapa anggota Polres Malaka. ( boni)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *