Komitmen Kerakyatan SBS Sangat Luar Biasa Untuk Membangun Malaka – Infrastruktur dan Sarana Prasarana Wilayah Yes!! Kantor Bupati dan Rumah Jabatan Bupati No !!!

Komitmen Kerakyatan yang dipertontonkan Calon Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran untuk membangun daerah ini sangat luar biasa.

Slogan SBS yang sangat terkenal terkait pemanfaatan keuangan daerah yakni Uang rakyat harus dikembalikan ke rakyat, untuk rakyat tidak ada kata mahal dan untuk rakyat jangan katakan tidak ada uang benar-benar dicuatkan kepermukaan dalam debat Kandidat antar Paslon dalam rangka Pilkada Malaka 9 Desember yang digelar KPU Malaka di Betun – Ibu Kota Kabupaten Malaka – Provinsi NTT, Rabu (4/11-2020)

Menanggapi pernyataan dan pertanyaan Paslon no 1 SN-KT dalam debat Kandidat yang mempertanyakan strategi untuk mengimplementasikan berbagai program Unggulan SBS-WT seperti pertanian , infrastruktur dan bahkan sampai sekarang Malaka belum memiliki kantor bupati dan rumah jabatan belum dibangun.

Terhadap pertanyaan itu Calon bupati Malaka, Stefanus Bria Seran mengatakan untuk kelanjutan program pada periode kedua manakala Tuhan memberkati, leluhur merestui dan rakyat memberikan mandat maka SBS-WT akan melanjutkan program sesuai pemaparan visi misi dan program yang diusung.

” Tetapi untuk kantor bupati dan rumah jabatan bupati/wakil Bupati belum dibangun dalam masa kepemimpinan periode kedua karena kalau rakyat masih jalan pada jalan yang rusak dan berdebu maka uang itu akan dimanfaatkan untuk membangun jalan-jalan supaya tidak berdebu karena jalan-jalan itu akan memberikan dampak yang luar biasa bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat” .

” Di era Pandemi Covid 19 seperti saat ini memberikan pelajaran kepada kita untuk Work from Home dan sekarang mulai dikembangkan menjadi Work from Anywhere. Kalau kita bicara tentang kantor itu sudah kuno dan bukan jamannya lagi karena saat ini di era kemajuan teknologi kita tidak perlu bekerja di kantor kecuali kantor yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat”.

” Tetapi seperti kantor bupati itu belum mendesak untuk dibangun karena bupati bisa berkantor ditengah-tengah rakyat. Yang justru dibutuhkan itu kantor DPRD karena mereka harus gelar rapat paripurna didalam ruangan kantor termasuk dinas-dinas teknis yang langsung berkaitan dengan urusan pelayanan publik”.

” Para pemilih di Kabupaten Malaka manakala masih diberi mandat oleh rakyat maka uang rakyat tidak digunakan untuk bangun kantor Bupati Malaka apalagi rumah jabatan karena uang rakyat itu akan digunakan untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan yang dibutuhkan rakyat, kami akan beli traktor untuk olah lahan pertanian masyarakat, kami beli mobil tangki air untuk suplay air bersih bagi rakyat yang membutuhkan air bersih”.

” Mungkin Bupati kedua dan ketiga yang bangun kantor tetapi bupati periode pertama dan kedua tidak boleh bangun kantor tetapi untuk urus kebutuhan rakyat yang lebih mendesak seperti bangun infrastruktur jalan dan jembatan untuk melancarkan akses rakyat dan kebutuhan yang lebih mendesak dan dibutuhkan rakyat”.

” Saya ingatkan Bapak Gubernur NTT dalam kesempatan meresmikan salah satu kecamatan di Rote Ndao belum lama ini meminta Bupati Rote Ndao supaya mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang membangun kantor Camat. Pemekaran wilayah bukan berarti harus bangun kantor karena harus utamakan kepentingan rakyat”

“Jadi saya meminta kepada rakyat dan masyarakat Pemilih di Kabupaten Malaka supaya pilih paslon no urut no 2 supaya bisa optimalkan pemanfaatan uang rakyat untuk kepentingan rakyat yang lebih mendesak ketimbang untuk bangun kantor Bupati dan rumah jabatan Bupati dan wakil Bupati”.

“Saya beri ilustrasi apakah seorang Bupati tanda tangan surat dibawah pohon apakah itu tidak sah? Tentu jawabannya sah sehingga uang rakyat itu harus benar-benar dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan persoalan rakyat yang lebih mendesak guna percepatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di Kabupaten Malaka”. (boni)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *