Ketua KPU Malaka  Hari Ini Disidang  DKPP –  Diduga  Berpihak dan Tidak Netral  Dalam Pilkada Malaka 2020

Ketua KPU Kabupaten Malaka,
Makarius Bere Nahak dilaporkan tim Kuasa Hukum SBS-WT di DKPP karena diduga kuat berpihak dan tidak netral dalam perhelatan Pilkada Malaka  2020 silam.

Selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malaka, Makarius Bere Nahak   secara aktif terlibat dalam konvoi kendaraan persis ditengah- tengah kendaraan Tim Kampaye Paslon No. 1 Simon Nahak dan Louise Lucky Taolin (SN-KT) pada hari Jumat, 13 November 2020 di Desa Wece, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka dengan mengunakan kendaraan Dinas KPU Plat Merah yang didalam kendaraan tersebut ada keluarga dari Paslon No. 1.

Tindakan Ketua KPU itu diduga melanggar Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara pemilihan umum, pasal 2, yang berbunyi: setiap penyelenggara pemilu wajib bekerja, bertindak menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu dengan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Hal itu disampaikan Kuasa Hukum Paslon SBS-WT, Paulus Seran Tahu, SH,MHum kepada wartawan di Kupang, Jumat (3/9-2021).

” Yaa, hari ini kita  hadir dalam sidang  DKPP dan akan membuktikan dua persoalan yakni terkait DPT Siluman  yang melibatkan lima Komisioner KPU Kabupaten Malaka dan dugaan ketidak netralan Ketua KPU saat mengikuti Convoi saat kampanye Paslon SN-KT di Weoe”

” Kita harus uji dalam Sidang DKPP karena keterlibatan Ketua KPU saat kampanye Paslon SN-KT dengan mengikuti kegiatan Convoi kendaraan  persis ditengah- tengah kendaraan Tim Kampaye Paslon No. 1, bahkan satu hari sebelum dimulainya kampanye Terlapor sudah terlihat berada dilokasi Kampanye Paslon No. 1″

” Bahwa sikap/tindakan tersebut menunjukan Ketua KPU Malaka sebagai penyelenggara pemilu tidak netral  dan  sangat merugikan Paslon No. 2 dr. Stefanus Bria Seran, MPH dan Wendelis Taolin (SBS-WT), dan perbuatan tersebut adalah melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu”

” Kita mohon dengan hormat kiranya pimpinan Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu (DKPP) memanggil, memeriksa dan memberikan sanksi yang tegas berupa pemberhentian bagi Terlapor Makarius Bere Nahak sebagai komisioner KPU Malaka sesuai dengan peraturan yang berlaku” ( boni)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *