( Photo : Penasehat Hukum, Petrus Kabosu,SH)
Malaka – Kejati NTT harus berani mengungkap kasus dugaan korupsi RS Pratama Malaka senilai Rp 45 Miliar karena sudah menjadi isu publik dan berpotensi merugikan keuangan negara.
Kejati NTT harus proaktif melakukan pengumpulan data dan informasi untuk memastikan pekerjaan proyek senilai Rp 45 Miliar tersebut sudah sesuai ketentuan dan tidak berpotensi merugikan keuangan negara.
Kejati juga harus telusuri Produk Perencanaan Pembangunan RS Pratama Senilai kurang lebih Rp 1 Miliar karena diduga kuat tidak digunakan dalam Proses Pembangunan RS Pratama Wewiku karena Pelaksanaan Pembangunan itu menggunakan e-Catalog.
Penasehat Hukum, Petrus Kabosu, SH mengatakan hal itu kepada wartawan, Rabu ( 25/6-2025).
Dikatakannya, memperhatikan informasi yang berkembang terkait pengerjaan bangunan RS Pratama Wewiku, Kejati NTT harus telusuri dulu produk perencanaan yang sudah dilelang satu tahun sebelumya sebesar kurang lebih Rp 1 Miliar karena dalam pengerjaan proyek tersebut menggunakan e-Catalog, selanjutnya baru dilakukan pengecekan fisik proyek termasuk spek dan harga dalam e-Catalog.
Seperti dilansir media ini, isu dugaan korupsi RS Pratama Wewiku mencuat ke permukaan dalam debat kandidat kedua Pilkada 2024 dari ketiga Paslon pada sesi tanya jawab Penegakan Hukum tentang Strategi memberantas KKN .
Dalam debat itu Paslon Nomor 3, KITA-EBA secara tegas mengungkapkan terkait dugaan kerugian negara yang bersumber dari Produk Perencanaan senilai kurang lebih Rp 1 Miliar yang mubasir karena tidak digunakan dalam pelaksanaan pembangunan RS Pratama .
Selain itu kata dia, pemindahan lokasi pembangunan RS Pratama dari Laenmane ke Wewiku diduga kuat menyalahgunakan kewenangan, termasuk belum beroperasinya RS Pratama Wewiku sejak diresmikan bulan Juni 2024 lalu sehingga menimbulkan banyak spekulasi apakah pembangunan RS Pratama Wewiku itu sudah selesai atau belum selesai.
” Kejati NTT bisa masuk untuk dalami karena sudah jadi isu publik agar tidak menjadi pertanyaan masyarakat , terlebih hingga kini RS Pratama belum beroperasi untuk melayani masyarakat”, tandasnya. ( boni).
