Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Headline

KASN Harus Proaktif  Laporkan Pemda Malaka  ke Presiden   Soal Lambannya   Tindak Lanjut Rekomendasi  KASN

68
×

KASN Harus Proaktif  Laporkan Pemda Malaka  ke Presiden   Soal Lambannya   Tindak Lanjut Rekomendasi  KASN

Sebarkan artikel ini

MALAKA – Komisi Apatur Sipil Negara ( KASN) harusnya lebih proaktif  melaporkan lambannya Pemkab Malaka menindaklanjuti hasil rekomendasi KASN ke Presiden RI  sehingga bisa mendapatkan arahan dan petunjuk lebih lanjut dari Presiden.

Laporan KASN ke Presiden itu wajib dilaksanakan agar ada kepastian hukum terkait  kelalaian Pemkab Malaka menindaklanjuti hasil rekomendasi KASN dimana hal itu sudah diatur dalam UU KASN.

Permintaan itu disampaikan Pengacara Muda Malaka, Eduardus Nahak, SH, MH kepada wartawan di Betun – Ibu Kota Kabupaten Malaka – Provinsi NTT, Rabu ( 22/6-2022).

Dikatakannya, memperhatikan tindak lanjut dari Pemerintah  Kabupaten Malaka  terhadap  rekomendasi  KASN yang belum dilaksanakan hingga saat ini  maka  sesuai Psl 120 UU ASN,  KASN  harus  melaporkan ke Presiden. Dan sesuai PP 17 tahun 2020 Presiden dapat memberikan sanksi kepada Bupati selaku PPK serta di UU 23/2014 Mendagri memberi sanksi kepada Bupati.

”  Sesuai ketentuan diatas  seharusnya  KASN sudah melaporkan hal tersebut ke Presiden karena Rekomendasi KASN dikeluarkan tanggal 9 Mei 2022 dan sesuai aturan paling lama 14 hari dari  tanggal ditandatanganinya rekomendasi Pemkab Malaka harus  menindaklanjuti hasil rekomendasi tersebut dan hasilnya sudah harus dilaporkan ke KASN”

” Fakta yang terjadi bahwa Pemkab Malaka hingga saat ini tidak menggubris apalagi menindaklanjuti hasil rekomendasi KASN tersebut”

Ketua KASN , Prof Agus Pramusinto hingga berita ini diturunkan belum merespon konfirmasi wartawan media ini melalui pesan Whatsapp.

Seperti diberitakan media ini , Kanis (9/6) Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Malaka, Fredirikus Seran, mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka untuk segera menindaklanjuti hasil rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara ( KASN) terkait Peninjauan kembali Pelantikan Pejabat Eselon 2 di Lingkup Pemerintah Kabupaten Malaka yang bermasalahm

Fredi mengatakan tidak ada alasan pemerintah mendiamkan hal itu karena rekomendasi Komisi ASN itu bersifat final, mengikat dan  hukumnya wajib dilaksanakan.

Frederikus mengatakan pihaknya dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Malaka tetap mendorong dan mengawal pemerintah untuk segera menindaklanjuti hasil rekomendasi KASN supaya ditindaklanjuti pemerintah dalam rangka penataan birokrasi di Kabupaten Malaka.

” Perlu diketahui Rekomendasi Komisi ASN itu bersifat final,  mengikat dan wajib dilaksanakan. Oleh karena itu Ketua Komisi I DPRD Kab Malaka  bersama seluruh Jajaran di Komisi 1 meminta kepada Bupati Malaka untuk segera menindaklanjuti Rekomendasi KASN terhadap beberapa  Jabatan Tinggi Pratama (JPT ) di Kabupaten  Malaka.  Ini juga sebagai salah satu bentuk keseriusan Pemerintah  dalam menata birokrasi di Kabupaten  Malaka”, ujarnya.

Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Malaka, Jemmy Koe kepada wartawan mengatakan keputusan Bupati Malaka  mengangkat 2 pejabat eselon 2 dilingkup pemkab Malaka
tanpa seleksi itu berpotensi masalah dan bisa berdampak hukum karena keputusan yang dibuat  dikategorikan dapat  memperkaya orang lain  yang berpotensi  merugikan uang Negara dan uang Daerah.

” Perbuatan pengangkatan  pejabat eselon 2 tanpa prosedur adalah perbuatan melawan hukum karena  membuat keputusan yang melanggar aturan, menguntungkan orang lain dan merugikan keuangan Negara / keuangan Daerah merupakan KORUPSI.  Itu pidana”, tandasnya.

” Kita berharap Pemerintah segera lakukan pembenahan dengan tindaklanjuti hasil rekomendasi KASN karena sesuai aturan paling  lambat 14 hari setelah rekomendasi KASN itu ditandatangani harus ditindaklanjuti Pemerintah dan hasil tindak lanjut rekomendasi itu  harus segera dilaporkan kembali ke Komisi ASN”, ujarnya.

” Malaka termasuk salah satu Kabupaten Perbatasan di Indonesia sehingga harus benar-benar menjadi beranda depan  RI bagi negara tetangga RDTL dan Australia sehingga penataan birokrasinya harus menjadi contoh bagi Kabupaten/Kota lain di Indonesia”, tutupnya. ( boni/tim)

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *