Kapolres Malaka : Masyarakat Yang Bandel – Tidak Taat Protokol Pemerintah Akan Ditindak

Kapolres Malaka , AKBP Albertus Neno, meminta kepada seluruh komponen masyarakat Malaka supaya mentaati himbauan dan Protokol Pemerintah akan ditindak sesuai aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penindakan atas pelanggaran bisa dituntut dengan UU Karantina dan KUHP.

Hal itu disampaikan Kapolres Malaka, AKBP Albertus Neno kepada wartawan disela rapat Forkompimda Kabupaten Malaka di Aula Kantor Bupati Malaka, Kamis (9/4-2020).

Dikatakannya, salah satu point penting yang ditekankan Kapolda NTT saat Para Kapolres diundang ke Kupang mengikuti Video Conference salah satu point penting yang dibahas dalam pertemuan itu adalah penindakan bagi para pembangkang yang melawan dan tidak taat protokol pemerintah dalam pencegahan Covid 19.

” Untuk kepentingan keselamatan masyarakat banyak maka bagi warga yang bandel dan tidak mentaati aturan akan ditindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku”.

“Aturannya jelas . Kita bisa gunakan UU No. 6/2018 pasal 93 terkait Karantina”.

” Kita juga bisa gunakan Pasal 212- 218 KUHP untuk memproses para pelaku”

” Protokol Pemerintah ini sudah disosialisasikan kepada masyarakat hingga desa-desa.
Hal ini sudah dihimbau jauh-jauh hari oleh Pemda dan masih juga belum ditaati maka bisa diproses hukum”.

“Ini bisa diproses dan apa yang disampaikan saat ini supaya diinformasikan kepada masyarakat luas agar diketahui dan dijalankan”.

“Jangan sampai dia berpikir bahwa ini hak asasinya dia untuk bebas kemana saja”.

” Masalah yang dihadapi saat ini merupakan keadaan darurat yang dunia hadapi dan Indonesia hadapi serta menyangkut nyawa orang banyak sehingga kita akan bertindak tegas kepada siapapun yang melanggar aturan dan protokol pemerintah”.

” Penegakan hukum terkait persoalan ini tidak pandang bulu karena dalam berbagai pertemuan Bupati Malaka sudah menegaskan bahwa dalam pencegahan Covid 19 Para pejabat entah dia ASN, TNI dan Polri harus jadi garda depan dan contoh bagi masyarakat dalam menjalankan Protokol Pemerintah” (boni)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *