Jelang Pensiun , Sekda Malaka Dinilai Hanya Buat Kegaduhan Dalam Birokrasi

Sekda Malaka, Donatus Bere,SH dinilai hanya buat kegaduhan dalam penataan birokrasi di Kabupaten Malaka.

Seharusnya, Sekda Malaka, Donatus Bere, SH yang sebentar lagi mau pensiun harus memberi contoh yang baik kepada para ASN dan tidak meninggalkan PR bagi Bupati Malaka.

Patut dipertanyakan sikap diam Bupati Malaka dengan membiarkan sekda bermain bebas diluar aturan dan regulasi yang ada.

Hal itu dapat dibaca bahwa Bupati Malaka tidak paham birokrasi maka dimanfaatkan oleh Sekda bermain bebas mengobrak-abrik birokrasi di Malaka.

Pengacara Muda Malaka, Edu Nahak mengatakan hal itu kepada wartawan, Kamis (26/8-2021).

Edu mengungkapkan kecurigaannya dengan mutasi para pejabat dan ASN dilingkup Pemerintah Kabupaten Malaka yang dilakukan Sekda Malaka, Donatus Bere,SH hanya dengan sebuah Surat Perintah Tugas ( SPT) yang dikeluarkan Sekda.

” Ini namanya pelanggaran berat dalam penataan birokrasi karena Sekda itu bukan Pejabat Pembina Kepegawaian yang dengan seenaknya mengeluarkan SPT untuk memutasi pejabat dan ASN”

” Yaa mutasi itu penting dan baik tetapi harus dilakukan sesuai aturan dan ketentuan untuk mendorong pertumbuhan birokrasi yang sehat”

” Kalau mau ditelusuri, Sekda Malaka sudah memutasi para pejabat di awal kepemipinan SN-KT. Setelah itu SPT-SPT baru dikeluarkan Sekda untuk memutasi para pejabat”

“Patut dicurigai apakah Sekda Malaka mau menghancurkan Birokrasi sebelum dirinya pensiun atau ada kepentingan lain yang terselubung itu hanya Sekda yang tahu”

” Kita juga patut pertanyakan sikap diamnya Bupati Malaka sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap berbagai SPT yang dikekuarkan Sekda”

” Bisa saja Bupati tidak paham tentang birokrasi sehingga Sekda bermain bebas lakukan mutasi hanya dengan bermodalkan SPT. Atau juga Bupati mengetahui hal itu tetapi membiarkan Sekda melakukan mutasi melalui SPT”

Warga Malaka Barat, Paulus Jobul melihat ada kejanggalan dalam mutasi yang dilakukan Sekda kepada ASN lulusan S2 yang ditempatkan di desa sebagai pelaksana di desa.

” Kita patut pertanyakan dasar kajiannya apa karena selama ini Perangkat Daerah di Kabupaten Malaka masih sangat minim baik dari aspek jumlah ASN dan kualitas SDM”

” Terhadap mutasi ASN ini patut dikoreksi agar diperbaiki dan ditinjau kembali bila ada kekeliruan”

” Lebih terhormat, kalau mau bermain kuasa itu harus sesuai aturan dan koridor, tentu akan dihormati dan disegani rakyat”

Bupati Malaka dan Sekda Malaka hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi. ( boni)

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *