(Photo : ADPRD Malaka Fraksi Gerindra, Yulius Krisantus Seran )
Malaka – Jangan Politisir pelestarian hutan adat Wemean dengan memasukkan unsur-unsur politik seperti perjuangan untuk menghentikan tambak garam Wewiku karena berpotensi memecah belah masyarakat.
Bukti konkrit, memberikan dukungan politik supaya membatalkan pengerjaan tambak garam industri di Wewiku hanyalah sebuah mimpi karena hingga saat ini tambak garam tetap jalan dan harapan masyarakat sesuai janji politik tidak terealisasi, Komunitas Adat Tolus Bauna hanya gigit jari dan termakan janji.
Stop!!! Jangan tipu-tipu rakyat.
Pemuda Weoe – Kecamatan Wewiku, Angga Seran mengatakan hal itu kepada tim media ini , Kamis (6/10-2022).
( Photo : Angga Seran)
Angga mengatakan Peristiwa dan Perjuangan Komunitas masyarakat adat Tolus Bauna untuk melestarikan alam dengan tidak mengeksploitasi hutan di pinggiran Pantai di Wewiku untuk kerja tambak garam harus menjadi pembelajaran semua pihak.
” Saat itu semua pihak berjuang bahkan ada aksi demonstrasi tolak tambak garam di Pusat , Provinsi dan Malaka tetapi hasilnya hingga saat ini tidak ada. Tambak garam jalan terus dan tidak diutak-atik sesuai janji politik . Peristiwa ini menjadi catatan sejarah bagi masyarakat adat Tolus Bauna untuk tidak berbuat kesalahan yang sama dalam urusan pelestarian kembali hutan adat Wemean”
” Kita harus dudukkan persoalan pelestarian hutan adat Wemean pada konteks masalahnya sehingga tidak memecah belah masyarakat dan menimbulkan persolan baru”
” Faktanya, bahwa niat baik untuk melestarikan kembali hutan adat Wemean itu sudah menjadi agenda utama komunitas masyarakat adat Tolus Bauna dengan cara konkrit beberapa kali mengundang secara adat Fukun dan Katuas Lootasi Betaran untuk melakukan penyelesaian secara adat di rumah adat Weoe. Terakhir dua tetua adat dari Lootasi Betaran ( Bapak Gab dan Fukun Mamulak) datang untuk membahas bersama di Weoe namun hingga saat ini belum ada kabar beritanya, malah terakhir mereka mau lestarikan sendiri dengan dukungan pemerintah serta pihak keamanan”
” Kita minta supaya pihak pemerintah, TNI dan Polri harus arif dan bijaksana memfasilitasi kedua pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara adat baru dilanjutkan kegiatan pelestarian kembali hutan sehingga tidak terjadi konflik horisontal antar masyarakat”
” Langkah itu yang harus ditempuh supaya pelestarian kembali hutan adat itu mendapatkan dukungan dari semua pihak dan bisa berhasil”, ujarnya.
Anggota DPRD Malaka dari Fraksi Gerindra yang juga salah satu pendukung kuat Pelestarian kembali Hutan Adat Wemean, Yulius Krisantus Seran kepada wartawan di Kantor DPRD Malaka belum lama ini mengatakan sangat mendukung pelestarian kembali Hutan Adat Wemean untuk melindungi masyarakat sepanjang DAS Motadelek.
” Setiap tahun wilayah Desa Rabasa dan Desa Halibasar sering diterjang banjir dari Kali Motadelek sehingga harus dilestarikan kembali untuk melindungi rakyat saat banjir”
” Jangan kait-kaitkan dengan persoalan politik karena ini persoalan kemanusiaan yang harus mendapatkan perhatian semua pihak. Secara pribadi saya tidak memiliki kepentingan politik terkait upaya yang dilakukan untuk melestarikan kembali hutan adat Wemean. Tujuan kita hanya satu supaya hutan yang rusak segera dilestarikan agar melindungi warga yang bermukim sepanjang DAS dari banjir”, ujarnya.
” Kita juga memberikan dukungan kepada orang tua adat dari kedua rumpun besar ( Tolus Bauna dan Lootasi Betaran ) untuk duduk bersama selesaikan secara adat. Itu ranahnya mereka dan kita tidak intervensi. Silahkan lakukan saja lebih cepat lebih baik”, harapnya.
Bupati Malaka, Simon Nahak ketika dikonfirmasi tim media , (2/10-2022) mengatakan apapun masalahnya harus diselesaikan secara adat Sabete Saladi, Hakneter Hak Taek, sesuai Sila Kedua 2 dan 4 Pancasila, Sorry lagi padat giat, thanks”, ujarnya singkat melalui pesan Whatshapp. (tim)
