Inilah Pidato Bupati SBS Dalam Pembukaan Sidang III DPRD Kabupaten Malaka… Baca Disini !!!!

Malaka – (Jumat, 1/11-2019) Pembukaan Sidang III DPRD Kabupaten Malaka yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Adrianus Bria Seran yang dihadiri seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Malaka dan Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka dan para tamu undangan di Betun, Jumat (1/11-2019).

Dalam kesempatan bermartabat itu Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran menyampaikan pidato dalam pembukaan sidang III dimaksud. Selengkapnya baca pidato Bupati dibawah ini.

” Sesuai uraian Ketua DPRD bahwa dalam sidang III ini kita akan membahas Ranperda tentang APBD 2020 , Ranperda Tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Malaka dan Ranperda tentang Perubahan kedua atas Perda Kabupaten Malaka no 13 tahun 2016 tentang retribusi jasa umum yang berdasarkan perkembangannya tidak sesuai sehingga sehingga perlu dilakuka revisi dan perubahan-perubahan.

Saya harapkan kita secara bersama dengan penuh kesadaran dan kemauan menepati jadwal yang telah ditetapkan bersama untuk menyelesaikan tugas ini dengan baik.

Mana kala jadwal yang ditetapkan ini dapat dilaksanakan dengan baik maka akan menjadi prestasi tersendiri karena sidang III akan diselesaikan dan disahkan sebelum memasuki bulan Desember sehingga memberi ruang kepada Sekda Malaka bersama jajarannya dapat menyiapkan dokumen-dokumen untuk diimplementasikan pada tahun 2020.

“Saya harapkan Sekda Malaka dan Pimpinan Perangkat Daerah dapat bekerja dengan penuh ketulusan dan konsentrasi sehingga apa yang sudah diagendakan dapat berjalan sesuai rencana”.

Ranperda dengan penjabarannya yang akan diajukan kepada DPRD dan kita mengacu pada buku suci kita sesuai arahan Mendagri bahwa RPJMD 2016-2021 Kabupaten Malaka merupakan buku suci yang dipedomani untuk menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD kita.

Kita harus secara cermat dan cerdas untuk memilah kegiatan dan program mana yang menjadi skala priorotas karena fiscal anggaran kita sangat terbatas sehingga betul-betul kegiatan-kegiatan itu dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi rakyat dan untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan rakyat.

Kalau dalam diskusi ada perbedaan pendapat itu boleh asal ada dasarnya. Tidak setuju dengan kegiatan A karena apa, kalau tidak setuju dengan kegiatan A anda menawarkan kegiatan B, kenapa menawarkan kegiatan itu dan apa Justificasinya. Jangan mengatakan pokoknya tidak setuju, ini tidak bisa. Ini tidak boleh ada di ruangan ini. Yang harus ada itu kami tidak setuju dengan program itu dengan alasan dan menawarkan program B dengan Justificasinya.
Ini baru namanya pemimpin cerdas, pemimpin modern dan pemimpin intelektual.

Dalam Pembahasan APBD 2020 ada dua kegiatan yakni urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib itu tidak ada tawar menawar dan wajib dikerjakan. Soal besarnya seperti apa berdasarkan kondisi keuangan daerah.
Sementara urusan Pilihan sesuai potensi yang kita punya dan sesuai dengan persoalan dan kebutuhan yang dihadapi sehingga perlu didiskusikan dengan baik.

Untuk diskusi maka ada forumnya yakni rapat komisi yang membahas hal teknis dimana rapat antara anggota DPRD dengan mitra komisi dari eksekutif. Diskusikan secara baik tentang apa yang harus dikerjakan dengan menggunakan metode Pemimpin modern dan pemimpin intelektual.

Setelah itu dibawa ke rapat anggaran supaya kegiatan yang sudah didiskusikan itu dapat diplotkan anggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan itu. Karena yang namanya program kegiatan harus mendapatkan alokasi anggaran untuk diimplementasikan.

Saya berharap di banggar perwakilan dari masing -masing Komisi harus ada untuk mempertahankan dan menjelaskan secara teknis kenapa kegiatan itu ada. Jangan sampai setelah ada di banggar baru panggil di komisi untuk menjelaskan secara detail lagi karena dewan yang rapat di komisi tidak bisa menjelaskan secara detail di banggar. Itu tidak benar dan mekanisme seperti itu tidak betul. Sering kali dan berulang -ulang  kita lihat sesuatu yang salah dan terus dilakukan dianggap itu yang benar padahal itu tidak benar. Jadi harusnya representatif anggota DPRD yang dari komisi dapat mempertahankan argumen-argumen di rapat banggar supaya dapat dilaksanakan.

Saya berharap mekanisme dan prosedur yang berlaku dipahami dan diikuti dengan baik sehingga semua agenda dapat dilaksanakan dengan baik. (boni).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *