Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Headline

Harus Dievaluasi – Bawaslu Malaka Dinilai Diskriminatif Dalam Penerapan Aturan Pilkada

57
×

Harus Dievaluasi – Bawaslu Malaka Dinilai Diskriminatif Dalam Penerapan Aturan Pilkada

Sebarkan artikel ini

Malaka- Walau Pilkada Malaka 2020 sudah berakhir namun kinerja Bawaslu Kabupaten Malaka – Provinsi NTT harus dievaluasi untuk perbaikan kinerja Bawaslu kedepan.

Dalam penerapan aturan disiplin terhadap para ASN yang diduga terlibat dalam praktek politik praktis Pilkada Malaka 2020 Bawaslu Malaka terkesan tebang pilih dalam penerapan aturan karena ada sebagian ASN dihukum dan dilaporkan Bawaslu ke KASN selanjutnya mendapatkan hukuman ringan dan hukuman sedang tetapi ada ASN lain secara kasat mata, terang-terangan mempromosikan dirinya sebagai Calon Bupati Malaka melalui Baliho yang berlogo Partai Politik tetapi terkesan dibiarkan Bawaslu.

Perilaku Bawaslu Malaka yang diskriminatif tersebut harus dievaluasi agar kedepannya tidak boleh terjadi guna menjaga integritas dan marwah Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang independen guna peningkatan kualitas pesta demokrasi di Kabupaten Malaka – Perbatasan RI-RDTL.

Penegasan itu disampaikan Pemuda Malaka Barat, Paulus Jobul kepada wartawan di Besikama – Kabupaten Malaka – Provinsi NTT, Senin ( 25/7-2022).

Dikatakannya, salah satu indikator yang harus diperhatikan dalam proses rekruitmen Anggota Bawaslu di Kabupaten Malaka yakni harus memperhatikan calon-calon anggota yang memiliki kompetensi dan integritas serta komitmen dalam penegakan aturan pilkada sehingga tidak terkesan ada tebang pilih.

” Di Malaka kita kecolongan karena dalam Pilkada lalu ada ASN yang dilaporkan Bawaslu di KASN dan mendapatkan hukuman tetapi ada ASN aktif yang justru dibiarkan Bawaslu memasang Baliho mempromosikan dirinya untuk mengikuti Pilkada melalui Baliho yang ada logo Parpol namun dibiarkan dan tidak disentuh Bawaslu padahal Baliho tersebut dipasang di tempat strategis yang menyebar hampir disemua kecamatan di Malaka”, ujarnya.

Pemuda Malaka Barat lainnya, Sergius Klau kepada wartawan mengatakan hal senada.

” Contoh konkrit, dalam pelaksanaan fit and propertest yang digelar salah satu parpol diikuti salah seorang kandidat Bakal Calon Bupati yang nota bene masih aktif sebagai kepala daerah dan Kepala Daerah itu diantar beberapa pejabat ( ASN)
dianggap sebagai bentuk pelanggaran , diproses dan dihukum padahal dalam proses pilkada Malaka 2020 belum ada calon tetap Bupati/Wabup yang ditetapkan KPU sebagai Calon tetap”

” Sementara itu ada ASN yang masih aktif sebagai Pegawai, Emanuel Makaraek setiap hari meninggalkan tugasnya sebagai ASN dan keliling kemana mana, mendeklarasikan dirinya sebagai Calon Bupati Malaka dengan cara sosoalisasi diri di daerah-daerah termasuk memasang baliho di berbagai kecamatan namun tidak ditegur apalagi dilaporkan Bawaslu ke KASN untuk diproses”

” Ini bukti nyata Bawaslu Malaka terlihat sangat diskriminatif, tebang pilih dan tidak profesional dalam penerapan aturan dalam Proses Pilkada Malaka 2022″

” Bagaimana hal ini bisa dijelaskan ke Publik, sementara Bawaslu Provinsi NTT, Bawaslu Pusat serta DKPP hanya diam membisu tidak memberikan teguran kepada bawahannya yang melanggar aturan”

” Kita minta kepada Bawaslu Provinsi NTT , Bawaslu Pusat dan DKPP memperhatikan masalah-masalah seperti ini dimasa mendatang agar tidak menurunkan kualitas pelaksanaan pesta demokrasi di Kabupaten Malaka”

” Ibarat dalam Pertandingan Sepak Bola, harusnya Bawaslu Malaka berperan sebagai Wasit yang adil dan profesional dalam sebuah pertandingan sepak bola tetapi kenyataannya Bawaslu Malaka bukan hanya sekedar sebagai Wasit tetapi juga sebagai pemain, pelatih dan manager untuk memberikan dukungan kepada tim tetangga seperti yang dipertontonkan Paslon Emanuel Makaraek – Petrus Bere ( Alm) dalam proses Pilkada Malaka lalu”, ujarnya.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Malaka hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi. Redaksi sangat berharap ada klarifikasi terhadap pemberitaan ini untuk keberimbangan berita sekaligus sebagai media pembelajaran politik bagi rakyat di Kabupaten Malaka. ( Boni)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *