Gebrakan Bupati SBS Membangun Infrastruktur Jalan di Malaka Luar Biasa

Janji Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran untuk membangun infrastruktur jalan di Kabupaten Malaka luar biasa. Selama empat tahun memimpin Malaka Bupati SBS melalui Dinas PUPR banyak membuat gebrakan untuk membuka isolasi daerah dan menperlancar akses masyarakat.

Sebut saja di Kecamatan Rinhat – Kabupaten Malaka merupakan salah satu contoh penanganan infrastruktur jalan yang berdampak untuk membuka isolasi daerah dan mempercepat akses masyarakat.

Akses transportasi dari Ibu kota Kabupaten yang biasa ditempuh lebih dari satu jam perjalanan setelah jalan dibangun waktu yang dibutuhkan tidak lebih dari 30 menit perjalanan menuju Biudukfoho – Ibu Kota Kecamatan Rinhat.

Contoh lain, pembangunan ruas jalan di Besak – Tunmat – Kecamatan Io Kufeu juga sama. Bupati SBS tidak main- main untuk melakukan pembangunan dan penataan infrastruktur jalan disana. Jalan tanah diubah jadi jalan aspal atau hotmix. Walau semua ruas jalan belum dibangun karena keterbatasan anggaran namun sudah ada penataan didaerah itu yang selama ini belum disentuh perbaikan infrastruktur.

Kondisi yang sama dialami di Malaka Barat . Pasca Banjir bandang Benenai tahun 2000 hingga tahun 2015 jalan lingkar Besikama yang dikenal dengan jalan sejarah dan juga ruas jalan Besikama – Fahiluka melalui Sikun – Oanmane tidak tersentuh pembangunan infrastruktur sehingga terkesan sebagai daerah tanpa pemerintahan karena jalan disana dibiarkan terlantar

Setelah dilantik Februari 2016 jalan lingkar Besikama dibangun dan hotmix hingga Sikun – Oanmane di Malaka Barat.

Di Betun – Malaka Tengah selama masa kepeminpinan Bupati SBS terdapat pembangunan ruas jalan dari Desa Kamanasa menuju Kletek dan hasilnya saat ini dinikmati rakyat .

Di Laenmanen ada ruas jalan Talimetan – Wehae ditingkatkan menjadi Lapen untuk mempercepat akses masyarakat, termasuk ruas jalan dari Sarinah ke Botinmaemina ditingkatkan menjadi lapen.

Di Sasitamean, ada ruas jalan dari Beaneno – Naibone juga dibangun lapen untuk membuka isolasi daerah.

Komitmen Bupati SBS membangun infrastruktur Jalan di Malaka diakui Kabid Binamarga, Lorens Haba kepada wartawan diruang kerjanya, Senin ( 27/7-2020).

” Bupati sering menyampaikan kepada kami di dinas teknis bahwa pembangunan jalan itu yang utama. Nasehat beliau, neraca anggaran itu berimbang maka Bupati meminta supaya membangun duluan jalan ketimbang membangun kantor karena setiap hari rakyat menggunakan jalan dan tidak setiap hari rakyat ke kantor. Untuk kantor tanda tangan dibawah pohon juga tidak ada pengaruh”.

“Di Malaka pembangunan infrastruktur jalan kita luar biasa. Ada jalan Kabupaten dan jalan lingkungan semua hotmix seperti di jalan lingkar Besikama, Besikama -Oanmane, Umatoos, Weoe, Haitimuk”.

“Salah satu Contoh ruas jalan Besak – Tunmat di Kecamatan Io Kufeu itu jalan tanah yang dibangun hotmix sepanjang 4,3 km dengan menggunakan sistim kerja sama. Artinya, sistim pembayarannya bisa dibayar dua atau tiga kali sesuai MOU tetapi rakyat sudah menikmati jalan itu karena pembangunan jalannya sudah selesai”.

“Itu metode percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Malaka selama masa kepemimpinan Bupati SBS”.

“Jadi kalau ada yang bilang tidak ada perubahan atau tidak ada, pembangunan infrastrukur selama masa kepemimpinan Bupati SBS itu pernyataan yang sangat menyesatkan masyarakat yang perlu diluruskan”

” Dalam penangan banjir Bandang Benenai untul pembangunan Infrastruktur tanggul di Malaka Barat menggunakan metode mengatasi penyebab banjir bukan efek banjir.
Rakyat sepanjang DAS Benenai sudah menikmati karena tidak terjadi luapan banjir selama empat tahun terakhir”

“Dalam konsep SBS, mengatasi penyebab banjir . Kalau banjir itu terjadi karena pendangkalan kali maka kali itu perlu dikeruk dan didalamkan, bibir tebing yang kurang tinggi ditinggikan melalui program penguatan tebing’.

“Bila terjadi banjir Bupati SBS tidak datang membagi mie kepada rakyat yang terdampak banjir tetapi minta dinas PU, BKD, Inspektoat turun ke lapangan untuk cek lokasi guna mendapatkan penanganan”.

” Bupati bawa dinas PU supaya membuat kajian teknis dan menghitung kebutuhan anggaran. Bawa Badan Keuangan supaya tanya apakah ada uangnya untuk bangun dan bawa Inspektorat supaya tanya apakah pengalokasian anggaran itu sudah sesuai aturan atau tidak”. (boni)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *