Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Headline

DPRD Kabupaten Malaka Harus  Bentuk Pansus  Hak Angket Telusuri  Dugaan Pelanggaran UU KASN Oleh Pemerintah

54
×

DPRD Kabupaten Malaka Harus  Bentuk Pansus  Hak Angket Telusuri  Dugaan Pelanggaran UU KASN Oleh Pemerintah

Sebarkan artikel ini

Malaka – Dewan Perwakilan Rakyat ( DPRD) Kabupaten Malaka diminta untuk segera membentuk Pansus Hak Angket  guna menyelediki mandegnya tindak lanjut rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara ( KASN)  oleh Pemkab Malaka.

Sesuai tugas dan kewenangan  yang ada  DPRD Kabupaten Malaka  bisa membentuk Pansus Hak Angket untuk menelusuri apakah hal tersebut diatas terdapat pelanggaran  terhadap Undang-Undang KASN.

Pembentukan Pansus itu penting sekaligus sebagai bentuk pengawasan DPRD dalam hal Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Malaka.

Pengacara Muda Malaka, Primus Seran Taek, SH , MH  mengatakan hal itu kepada wartawan di Betun – Ibu Kota Kabupaten Malaka-Provinsi NTT, Kamis (23/6-2022).

Dikatakannya, sesuai tugas dan fungsi Dewan dibidang pengawasan maka DPRD Kabupaten Malaka harus membentuk Pansus Hak Angket  untuk menelusuri dugaan pelanggaran terhadap UU KASN karena tidak menindaklanjuti Rekomendasi KASN terkait mutasi Pejabat eselon di Kabupaten Malaka.  ” Ini pemikiran saya bila DPRD mau menjalankan tugas dan fungsi sesuai tuntutan konstitusi”, ujarnya.

” Untuk saat ini  semua pihak harus  kawal supaya pemerintah bisa tindak lanjuti rekomendasi itu.  Bila tidak ditindaklanjuti maka   bisa dikategorikan sebagai  bentuk  Pelanggaran terhadap UU KASN”

” Bila terdapat dugaan pelanggaran maka DPRD
dapat membentuk Pansus Hak Angket untuk menyelidiki pelanggaran hukum tersebut”

” Hak Angket bisa berujung pada Impeachment setelah mendapat putusan dari Mahkamah Agung”, tandasnya.

Seperti diberitakan media ini, Rabu  ( 22/6-2022) Pengacara Muda Malaka, Eduardus Nahak, SH, MH  meminta Komisi ASN agar segera melaporkan ke Presiden RI terkait  ketidak patuhan Pemkab Malaka dalam menindaklanjuti Rekomendasi KASN.

Dikatakannya, memperhatikan tindak lanjut dari Pemerintah  Kabupaten Malaka  terhadap  rekomendasi  KASN yang belum dilaksanakan hingga saat ini  maka  sesuai Psl 120 UU ASN,  KASN  harus  melaporkan ke Presiden. Dan sesuai PP 17 tahun 2020 Presiden dapat memberikan sanksi kepada Bupati selaku PPK serta di UU 23/2014 Mendagri memberi sanksi kepada Bupati.

”  Sesuai ketentuan diatas  seharusnya  KASN sudah melaporkan hal tersebut ke Presiden karena Rekomendasi KASN dikeluarkan tanggal 9 Mei 2022 dan sesuai aturan paling lama 14 hari dari  tanggal ditandatanganinya rekomendasi Pemkab Malaka harus  menindaklanjuti hasil rekomendasi tersebut dan hasilnya sudah harus dilaporkan ke KASN”

” Fakta yang terjadi bahwa Pemkab Malaka hingga saat ini tidak menggubris apalagi menindaklanjuti hasil rekomendasi KASN tersebut”  ( boni)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *