Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat (PD) harus mengusut tuntas permainan dan mafia pemecatan Para Ketua DPAC yang menyebar di beberapa Kabupaten di Provinsi NTT.
DPP harus mengusut tuntas siapa-siapa aktor intelektual yang bermain dibelakang proses pemecatan massal itu, termasuk maksud dan tujuan pemecatan para Ketua DPAC yang berbuntut ada perpecahan di masyarakat akar rumput.
Pemecatan dan pergantian para Ketua itu bisa saja dilakukan dengan alasan-alasan rasional serta tidak bertentangan dengan Instruksi/PO dan AD/ART Partai. Kenyataan yang terjadi para Ketua yang diganti masih aktif sebagai pengurus dan turut membesarkan PD di wilayahnya masing-masing.
Demikian intisari pendapat yang dihimpun wartawan media ini dari beberapa Pengurus DPAC yang menyebar diberbagai Kabupaten di NTT, Sabtu ( 3/6-2022).
Ketua DPAC PD Kec. Miamafo Barat – TTU , Marselus Mona kepada wartawan mengatakan dirinya sangat kaget dengan pemecatan dirinya sebagai Ketua DPAC PD Kec Miamafo Barat -Kabupaten TTU.
” Sebagai pengurus yang langsung berhubungan dengan masyarakat akar rumput serta simpatisan PD tentunya merasa malu dengan pemberhentian sepihak dari Tim Verifikasi DPD PD NTT, langsung mencopot dan menggantikan kami dengan orang baru tanpa pemberitahuan kepada kami sebelumnya”
” Di TTU saya rasa sangat aneh karena keberadaan kami sebagai pengurus dan Ketua DPAC tidak dianggap sehingga diberhentikan secara sepihak”
” Saya sangat curiga ada permainan-permainan dari tim Verifikasi DPD NTT yang bermain dalam proses pencopotan pengurus itu sehingga usul konkrit saya supaya DPP telusuri proses pencopotan sepihak itu karena tidak sesuai PO no 2 dan No 5 yang dikeluarkan DPP PD”
” Kita juga minta supaya Anggota Satgas Verifikasi Parpol,yang baru saja bergabung di Partai Demokrat,seharusnya belajar histori dan punya attiude,bukan main hantam kromo,main pecat dan main Comot,naas sekali kejadian yang dialami oleh beberapa DPAC di Kabupaten TTU”, bebernya.
Ketua DPAC PD Kec Noemuti -TTU , Agustinus Sanam kepada wartawan mengatakan hal senada.
” Kita tidak bisa biarkan para preman politik yg berupaya secara sistimatis untuk menghancurkan PD di Kabupaten TTU dengan main pecat para Ketua DPAC”
” Harusnya kalau mau ganti Ketua DPAC, Tim Verifikasi harus panggil kami untuk menyampaikan alasannya supaya kami dan simpatisan PD tahu alasannya kenapa kami diganti. Tapi faktanya, mereka main pecat saja tanpa alasan”
” Yang pasti sesuai PO DPP PD tidak ada alasan untuk kami diganti karena selama ini kami masih hidup, tetap aktif di Partai, tidak pindah ke Partai lain seperti yang dimandatkan dalam PO”
” Kalau Partai ini mau besar kita harus kerja sesuai aturan dan PO DPP bukan bikin aturan sendiri seperti mengurus perusahaan pribadi. Memangnya SK DPD bagi pengurus baru DPAC di Kabupaten TTU itu lebih sah dari SK atau PO yang dikeluarkan DPP Partai Demokrat?”
” Usul konkritnya, Segera batalkan SK baru itu, tetapkan Plt dan segera lakukan Muscab ulang bagi Kabupaten TTU. Jangan diskriminasi dong, Kabupaten Kupang bisa gunakan SK DPAC lama untuk Muscab kenapa di TTU tidak bisa???”, ujarnya.
Ketua DPAC Kecamatan Iokufeu- Kabupaten Malaka, Fabianus Kabosu sangat menyayangkan proses pemecatan sepihak dari Tim Verifikasi DPD PD NTT. ” Kami sudah berdarah-darah menjadi pengurus Partai sejak tahun 2004 dan saat ini juga menghasilkan anggota Dewan di Dapil Malaka 3 tetapi justru dipecat dengan tidak hormat , apalagi diluar PO DPP PD”, ujarnya.
” Untuk Malaka harus diurus dan ditelusuri karena kami menduga ada permainan tim Verifikasi DPD NTT dengan oknum-oknum pengurus di Kabupaten untuk menggolkan figur tertentu dalam Muscab di SoE”
” Kami menduga ini ada mafia diantara para pengurus . Dalam pembagian SK di Kantor DPC PD Malaka kami sangat heran karena dari 7 Ketua DPAC yang diganti oleh Tim Verifikasi DPD NTT tidak ada satupun dari 7 Ketua baru yang hadir saat penerimaan SK itu. Bahkan semua yang ada dalam SK baru itu nama-nama baru yang tidak dikenal Pengurus PD Kab Malaka”, bebernya.
Ketua DPAC Botin Leobele -Kabupaten Malaka, Leonidas Tae kepada wartawan meminta supaya DPP PD tegas dan meninjau kembali 7 SK baru yang dikeluarkan DPD PD NTT karena cacat hukum dan sangat bertentangan dengan instruksi/PO Partai Demikrat.
” Kita minta kepada DPP dan Mahkamah Partai memberikan putusan seadil-adilnya untuk eksistesi PD di Kabupaten Malaka. 7 Ketua DPAC yang diganti itu saat ini masih ada sehingga apa urgensinya pergantian sepihak itu? Kami sangat mencurigai ada permainan antara oknum-oknumn di tim Verifikasi dengan oknum pengurus di Malaka untuk menggolkan kepentingan sesaat Calon Ketua DPC Malaka setingan tim Verifikasi DPD PD NTT”
” Untuk keadilan dan penegakan aturan Partai kami minta supaya 7 SK baru itu dibatalkan dan memberlakukan lagi SK lama karena para ketuanya masih ada dan aktif serta meminta supaya ada muscab ulang untuk DPC Kabupaten Malaka dengan menggunakan SK Lama” , tandasnya.
Jefry Lede, ketua DAPC SULAMU Kab Kupang kepada wartawan mengatakan dirinya salah satu dari 14 Ketua DPAC Kab Kupang yang diberhentikan oleh DPD PD NTT. ” Saya tidak tahu apa salah dan dosa kami pada partai tercinta ini sehingga diganti oleh orang lain yang belum pernah berdemokrat dan KTAnya juga belum 1 bulan umurnya. Dan saya tau persis sebelum gabung demokrat orang ini adalah kader partai lain dan pileg 2019 ia berkampanye untuk caleg partai lain”, ujarnya.
” Tindakan DPD yang sepihak memberhentikan para ketua PAC ini blunder besar yang akan membuat partai lumpuh ditingkat DPAC. Demokrat jelas akan terpuruk di Sulamu”, tandasnya ( boni)
