Ketua DPD Partai Demokrat NTT, Leonardus Lelo harus segera menonaktifkan Tim Satgas Verifikasi Parpol DPD Partai Demokrat Prov.NTT SK Nomor 04/SK/DPD.PD/NTT/III/2022
Penonaktifan itu penting karena Partai Demokrat akan menghadapi beberapa agenda penting kedepan sehingga bisa menyebabkan Resistensi dalam pelaksanaan Pileg dan Pilkada serentak nanti.
Tim Satgas yang ada sekarang,terutama aktor utama di BPOKK harus dikandangkan dulu, agar mereka belajar dengan cermat,teliti dan tidak malu bertanya/Konsultasi ke tingkat yang lebih tinggi.
BPOKK,Bappilu harus diisi oleh kader yang kompeten,mumpung masih ada waktu dan belum terlambat , sehingga semua energi harus difokuskan untuk menyukseskan beberapa agenda penting diatas.
Memperhatikan perkembangan DPD Partai Demokrat NTT pasca Muscab diperlukan kebesaran hati untuk melakukan Evaluasi dan membuat telaahan yang cerdas guna penyegaran kembali dalam tubuh Partai Demokrat NTT.
Telaahan yang harus dilakukan bukan berarti sudah menyelesaikan Persoalan di tubuh Partai Demokrat NTT tetapi harus ada political Will yang lebih besar untuk melakukan perbaikan- perbaikan melalui peleburan kembali tim Satgas untuk memperkuat bidang-bidang.
Tim BPOKK DPD yang ditunjuk dengan SK Tim Satgas agar tidak bar – bar dalam membunuh karier politik kader-kader Partai Demokrat Tingkat DPAC,karena mereka adalah tulang punggung dan garda terdepan Partai.
Leo Lelo sebagai Ketua DPD Partai Demokrat NTT harus lebih legowo mengakui kebijakan – kebijakan yang keliru hingga memicu banyak persoalan selama pelaksanaan Muscab.
Leo Lelo harus berpikir lagi untuk menonaktifkan oknum-oknum DPD PD Tim Satgas Verifikasi Faktual DPAC yang bermain diluar kontrol Ketua DPD dan diluar regulasi yang dinstruksikan dalam PO dan Instruksi DPP Partai Demokrat.
Ketua DPD Partai Demokrat NTT harus bersikap tegas untuk membuat keputusan agar tidak menjadi bom waktu yang merugikan Partai Demokrat NTT kedepan .
Oknum pengurus yang tidak kompeten harus dikandangkan agar mereka belajar lagi dalam etika berpolitik cerdas,santun dan bermartabat.
Yang ditakutkan nanti mereka akan berulah lagi disaat Penentuan Caleg dan Pilkada Serentak.
Partai Demokrat adalah Partai yang Besar sehingga tidak boleh dinodai oleh permainan oknum-oknum tim Verifikasi yang diberi kewenangan besar melakukan verifikasi tetapi mereka mengobok-obok kepengurusan tanpa melihat history perjuangan pengurus DPAC diakar rumput .
Pelaksanaan Muscab di NTT dalam pandangan saya adalah sebuah tragedi politik yang seharusnya tidak boleh terjadi .
Harusnya DPD PD NTT dalam mengeksekusi Instruksi DPP hukumnya wajib berkoordinasi dengan BPOKK DPP Partai Demokrat.
Liberte/Rakyat Monitor (*)
