Dinas PKPO Malaka Segera Proses Gaji dan THR Bagi Guru-Guru

Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (PKPO) Kabupaten Malaka, pada bulan Mei 2020 terlambat menerima gaji. Keterlambatan ini, karena terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Mei 2020, Bapak Drs. Petrus Bria Seran, MM selaku kepala dinas memasuki masa pensiun/purna bakti. Dengan demikian terjadi kekosongan jabatan kepala dinas maupun kekosongan Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang (PA) pada Dinas PKPO Kabupaten Malaka.

Dengan kekosongan jabatan kepala dinas saat ini, maka untuk memperlancar urusan kedinasan, Sekretaris Dinas diserahi tugas tambahan sebagai kepala dinas melalui surat Bupati Malaka Nomor : BKPSDM.870/306/V/2020, Tanggal 4 Mei 2020.

Sementara untuk kekosongan PA, maka dengan menunjuk pada surat Bupati Malaka tersebut, dinas melakukan usulan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Barang (KPA) kepada Bupati Malaka untuk ditetapkan.

Pejabat KPA yang ditetapkan inilah yang diberikan kewenangan dan tanggungjawab untuk mengelola keuangan SKPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Dan akhirnya kekosongan PA pada Dinas PKPO Kabupaten Malaka saat ini terjawab dengan penetapan KPA oleh Bupati Malaka, sehingga dinas boleh melakukan proses pengadministrasian keuangan dengan mengajukan permintaan pencairan gaji bulan Mei 2020, gaji/tunjangan hari raya (THR) dan honor bulanan bagi tenaga kontrak daerah (TEDA) di lingkup Dinas PKPO Kabupaten Malaka.

Menyikapi kekosongan jabatan kepala dinas dan PA di Dinas PKPO Kabupaten Malaka, Sekretaris Dinas PKPO Kabupaten Malaka, Yohanes Bria Nahak, S.Sos, kepada wartawan di Betun, Jumat (29/5-2020) menjelaskan bahwa untuk pelayanan administrasi kedinasan berjalan normal. Bahwa dengan kondisi mewabahnya pandemi Covid-19, maka pelayanan administrasi selalu memperhatikan protokol pencegahan Covid-19.

“Jadi untuk urusan administrasi ini tidak susah walau belum ada pejabat defenitif atau Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), karena urusan surat menyurat selalu diseleksi prosesnya sesuai ketentuan dan untuk pengesahnya sesuai kewenangan jabatan, sehingga untuk surat-surat dinas biasa kami proses di dinas, tapi untuk surat dinas yang luas muatan hukumnya, selalu kami ajukan ke pejabat yang lebih tinggi untuk pengesahannya”.

Lebih lanjut untuk urusan keuangan dinas dengan kekosongan PA, kata mantan Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka ini, upayanya adalah mengajukan usulan KPA ke Bupati Malaka dan usulan ini direspon dengan penetapan KPA sehingga dinas boleh melakukan proses pencairan gaji maupun belanja dinas lainnya. Khusus untuk honor bulanan (gaji) TEDA, Tim keuangan dinas sementara melakukan pemberkasan dokumen TEDA sebagai kelengkapan pengajuan Surat Perintah Membayar – Langsung (SPM – LS).

Untuk memudahkan pertanggungjawaban honor/gaji TEDA melalui SPM-LS, dinas mengatur jadwal selama 3 hari dari hari Kamis s. d. Sabtu / tanggal 28 s. d. 30 Mei 2020 bagi 834 TEDA untuk menandatangani daftar penerimaan honor/gaji.

“Jadi untuk gaji guru kami sudah proses pencairannya dan sudah diposting ke rekening masing-masing guru. Kalau honor/gaji TEDA setelah daftar penerimaan ditandatangani oleh masing-masing TEDA kita segera proses pada minggu depan untuk 5 bulan dari Januari s. d. Mei 2020 dan honor TEDA dibayar berdasarkan riil mengabdi sesuai Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari masing-masing kepala sekolah, pembayarannya secara non tunai pada masing-masing rekening TEDA.
Sementara untuk bulan Juni 2020 sesuai Surat Edaran Bupati semua TEDA akan dirumahkan kecuali sopir dan penjaga kantor.
Demikian juga untuk THR, saat ini kami sedang menyiapkan dokumennya, sehingga dalam waktu dekat sudah bisa cair”.

” Harapan dan komitmen kami dengan penetapan KPA ini, semua proses keuangan dinas ke depannya bisa lancar dan tepat waktu” (boni)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *