Menu

Mode Gelap

Regional · 13 Apr 2022 15:16 WITA

Dewan Minta Pemerintah Tinjau Rangkap Jabatan di Lingkup Pemkab Malaka – NTT 


					Dewan Minta Pemerintah Tinjau Rangkap Jabatan di Lingkup Pemkab Malaka – NTT  Perbesar

Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar Kabupaten Malaka, Henry Melki Simu mengkritisi dan mempertanyakan  rangkap  jabatan pada beberapa SKPD di lingkup Pemkab Malaka yang dinilai bisa mempengaruhi kinerja pada dinas-dinas tersebut dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Malaka.

Dewan Henry meminta Pemerintah segera  membuat kajian dan menempatkan pejabat-pejabat untuk menduduki jabatan-jabatan yang lowong guna melancarkan semua urusan pada dinas yang bersangkutan.

Permintaan itu disampaikan Henry Melki Simu disela acara penyerahan LKPJ Bupati Malaka kepada DPRD di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Malaka – Provinsi NTT , Selasa ( 12/4-2022)

Dikatakannya, memperhatian penataan birokrasi di Kabupaten Malaka dirinya melihat adanya  rangkap jabatan pada beberapa dinas teknis sehingga berpotensi tidak optimal dalam pelaksanaan tugasnya pada dua instansi yang berbeda.

” Saya melihat ada rangkap jabatan  diantaranya Inspektur Inspektorat Kabupaten Malaka merangkap  jabatan sebagai Plt BP4D Kabupaten Malaka. Secara regulasi mungkin saja diperbolehkan tetapi secara etika pemerintahan  tidak boleh karena  ketika terjadi persoalan di BP4D lantas siapa yang harus melakukan pemeriksaan terhadap mereka sementara Inspekturnya orangnya sama”, bebernya.

” Rangkap jabatan itu terjadi juga pada dinas-dinas besar seperti Direktur RSUPP Betun merangkap Kadis Kesehatan, termasuk dinas Pertanian, Dinas P dan K Kabupaten Malaka. Sebetulnya ada apa ini. Apakah di Malaka tidak ada lagi pejabat yang ditempatkan untuk tangani dinas-dinas tersebut”, tanya Henry.

” Kami patut pertanyakan hal ini agar menjadi perhatian pemerintah dalam penataan birokrasi yang lebih baik kedepannya”, tandas Henry.

Terhadap pertanyaan Dewan Henry, Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Adrianus Bria Seran,SH  meminta agar pertanyaan tersebut bisa dipertanyakan dan dijawab Pemerintah  dalam sidang komisi  atau  fraksi (boni)

 

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 77 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Mulai Terkuak !!!! Calon Pengurus Baru DPAC Malaka Diusulkan Egi Atok – Hasil Rapat Tim Verifikasi Tertuang di Berita Acara

15 Mei 2022 - 14:10 WITA

Bantuan Bencana Seroja Malaka Diprediksi Realisasi Fisik Juni

14 Mei 2022 - 23:31 WITA

Penyerahan SK DPAC Partai Demokrat Kabupaten Malaka Periode 2022 – 2027 Nyaris Ricuh

14 Mei 2022 - 19:52 WITA

DPD II Partai Golkar Malaka Rapatkan Barisan Amankan Instruksi Partai Golkar Provinsi NTT

14 Mei 2022 - 13:02 WITA

Polres Malaka Harus Profesional Tangani Kasus Kekerasan Sexual di Malaka -NTT

12 Mei 2022 - 11:05 WITA

Pemda Malaka Harus Perhatikan Teguran KPK Soal Realisasi Belanja Modal 2022 Masih Nol Persen

10 Mei 2022 - 01:13 WITA

Trending di Headline