Dewan MBB : RPM Harus Tetap Jadi Program Primadona Bagi Rakyat Malaka

Malaka – Anggota DPRD Kabupaten Malaka dari Partai Golkar, Markus Baria Berek mengatakan Revolusi Pertanian Malaka harus tetap menjadi program primadona bagi rakyat di Kabupaten Malaka sesuai potensi yang dimiliki rakyat.

Pemerintah tetap kita minta dan dorong agar tidak ragu dan tetap mengimplementasikan program dimaksud dan diperluas agar rakyat berkelimpahan makanan.

Yang harus diurus pertama supaya tanah rakyat dioptimalkan pemanfaatannya agar ditanami tanaman produktif supaya tidak ada tanah terlantar di daerah Malaka.
Kalau semua tanah ditanami hasil maka rakyat akan makmur dan berkelimpahan makanan.

Penegasan itu disampaikan anggota DPRD Kabupaten Malaka, Markus Baria Berek kepada wartawan disela acara syukuran keluarga atas pelantikan dirinya sebagai anggota dewan di Boas – Kecamatan Malaka Timur, Senin (9/9-2019) malam ini.

Dewan Markus mengingatkan yang namanya revolusi itu harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari Kabupaten hingga desa-desa.

” Selama ini kenyataan yang saya lihat implementasi program RPM seolah hanya menjadi tanggung jawab Kabupaten dan dinas teknis padahal yang punya rakyat di akar rumput itu Camat dan desa sehingga harus terlibat secara otomatis sebagai ujung tombak di lapangan”

” Saya sangat tertarik dengan program pacul tanah rakyat yang diprakarsai Bupati SBS karena hal itu merupakan awal rakyat memiliki kebun. Dulunya rakyat hanya punya kebun beberapa are karena keterbatasan sarana pengolahan lahan
tetapi saat ini petani bisa memiliki kebun hingga puluhan are bahkan hektar”

” Kalau rakyat punya kebun yang luas tentu hasilnya akan lebih melimpah dan rakyat tidak kekurangan pangan. Kalau rakyat makan kenyang tentu bisa dongkrak sektor pembangunan lainnya”

“Kalau namanya revolusi maka pemerintah desa juga harus mengalokasikan anggaran untuk rakyat melalui ADD untuk kegiatan pacul tanah rakyat di desa”

“Jadi jangan mengeluh kalau dalam satu tahun Dinas Pertanian hanya bisa pacul 2.500 ha bagi rakyat di 12 Kecamatan dan 127 desa . Rakyat melalui kegiatan musrenbangdes bisa mengusulkan agar dialokasikan anggaran untuk pacul tanah rakyat bila rakyat di desa itu sangat membutuhkan. Untuk itu desa harus peka mengalokasikan anggaran untuk kepentingan rakyat khususnya pacul tanah yang dibiayai APBDes”

“Desa juga harus mengawasi agar tanah-tanah yang sudah dipacul itu harus ditanam dan dibersihkan agar bisa memberikan hasil yang optimal bagi rakyat” (boni)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *