Malaka – Sekertaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Malaka, Markus Baria Berek meminta kepada Bupati Malaka, Simon Nahak supaya jangan ‘ telinga tipis’ dan tidak membatasi hak wartawan untuk bertanya terkait berbagai kebijakan Kepala Daerah yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Kalau Bupati Malaka membatasi diri dan enggan memberikan pernyataan kepada pers maka rakyat tidak bisa mendapatkan informasi yang akurat terkait berbagai isu dan informasi penting yang berkembang sehingga dampaknya akan merugikan rakyat dalam konteks keterbukaan informasi publik.
Markus Baria Berek mengatakan hal itu kepada wartawan menyikapi pernyataan resmi Bupati Malaka, Simon Nahak dalam sambutannya saat pelantikan Sekda Malaka, Ferdinandus Un Muti di Aula Kantor Bupati Malaka, Senin ( 19/9-2022) kemarin.
Markus yang juga mantan wartawan dan Pimpinan Umum Tabloid Sakunar itu mengatakan pernyataan bupati Simon untuk membatasi diri tidak memberikan informasi kepada tim media seperti pernyataan dalam acara pelantikan Sekda itu patut disesali apalagi diucapkan seorang Bupati dihadapan Forkopimda dan rakyat Malaka. ” Pernyataan Bupati dalam acara resmi seperti ini patut disesali karena menunjukkan Bupati Malaka sebagai Kepala Daerah belum paham betul tentang tugas dan fungsi pers . Terkesan, Bupati Simon mulai alergi dengan pers dan mulai membatasi aktifitas pekerjaan media dalam mewartakan informasi yang aktual dan terpercaya kepada masyarakat”, ujarnya.
” Kalau wartawan menjalankan tugas jurnalistiknya dan bupati melihat konfirmasi wartawan terkait isu yang berkembang ditengah masyarakat dianggap sebagai sebuah bentuk godaan terhadap pemerintah ( Baca : Bupati-red) maka ini sangat menarik untuk didiskusikan dan harus diluruskan . Terkesan, relasi antara pemerintah dengan pers saat ini lagi bermasalah sehingga untuk konfirmasi berita saja tidak boleh bahkan dianggap Bupati digoda-goda” jelasnya.
Dikatakannya, dalam pernyataan resmi Bupati bahwa pernyataan- pernyataan dan komentar di media jangan seperti komentator sepak bola ini juga perlu diluruskan karena pernyataan Bupati itu dilakukan dalam acara resmi dan didalam ruang publik, bukan dalam rapat internal SKPD. Kemarin itu acara pelantikan yang dihadiri unsur Forkopimda termasuk didalamnya yang hadir Unsur Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Malaka. Elemen yang hadir itu juga pejabat publik yang punya kapasitas yang sama untuk memberikan pernyataan kepada pers sesuai bidang tugasnya. Lha, kalau DPRD juga disuruh diam dan tidak berkomentar ketika ditanya wartawan tentu urusannya bisa rumit.
Sebagai mitra Komisi yang membidangi urusan Pers dan lembaga-lembaga pemerintah yang berhubungan dengan pers, Markus meminta supaya Bupati Malaka bisa mengoptimalkan lembaga -lembaga resmi Kominfo, Humas/Protolol dalam memberikan informasi publik melalui media. ” Kalau Bupati Malaka tidak mau diganggu/tidak mau dikonfirmasi teman-teman media supaya menunjuk Juru bicara resmi Pemerintah untuk memberi keterangan kepada pers” , pintanya.
” Harusnya Bupati Malaka senang bisa dikonfirmasi wartawan karena informasi yang keluar bisa berimbang sesuai penjelasan resmi pemerintah. Tetapi kalau Bupati dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp saja dianggap diganggu dan digoda-goda wartawan ini yang berat karena wartawan tetap tulis walau tidak dijawab. Pekerjaan jurnalistik itu penting bagi masyarakat untuk informasi publik. Supaya tidak merugikan pemerintah saat dikonfirmasi apapun alasannya harus dijawab agar ada keberimbangan berita dan tidak merugikan pemerintah sekaligus untuk menghindari delik pers.
Cara pandang seperti ini yang harus diubah dan diluruskan untuk kemajuan bersama di daerah perbatasan ini”, harapnya.
Seperti Berita yang dirilis Bidiknusatenggara.com, Senin ( 19/9-2022) Bupati Malaka, Simon Nahak dalam sambutannya mengatakan selama ini dirinya sering digoda untuk memberikan pernyataan melalui media tetapi tidak mudah tergoda untuk memberikan pernyataan.
” Saya pribadi banyak digoda tapi saya tidak suka digoda
dan saya tidak mudah untuk digoda karena setiap pernyataan yang saya keluarkan akan berdampak terlalu besar terhadap masyarakat”, ujarnya.
” Sebagai seorang pemimpin jangan coba coba memberikan komentar seolah olah kita sebagai komentator sepakbola”
” Sebagai pemimpin dalam memberikan pernyataan harus dikemas dan terukur , harus tau dampak, sesuai bukti dan fakta ”
” Mohon maaf kepada bapak/ ibu sekalian termasuk tim media, kenapa bupati Malaka ditelpon dan digoda untuk buat pernyataan namun tidak sembarang mengeluarkan statemen”
” Saya didik untuk membuat pernyataan yang terukur.Kami orang hukum tidak bisa memberikan statment ketika suatu kasus sedang terjadi kecuali putusan yang sudah berkekuatan hukum baru berani memberikan komentar tapi selama itu masih proses no coment kami tidak sembarang membuat pernyataan dan harus membuat sesuatu yamg terukur , harus bicara yang terukur” .
“Mohon maaf bapa ibu sekalian termasuk tim media sekalipun saya tidak akan sembarang untuk memberikan respon karena saya tau apa yang saya katakan tentu akan membawa dampak yang besar untuk masyarakat dan saya tidak suka itu” (boni/tim)
