Desa Kateri Sangat Transparan Dalam Pendataan Calon Penerima BLT

Desa Kateri di Kecamatan Malaka Tengah – Kabupaten Malaka – Provinsi NTT dalam melakukan pendataan terhadap calon penerima BLT -DD di desa sangat transparan sesuai regulasi yang ditetapkan.

Soal ada informasi bahwa pendataan tidak transparan itu tidak benar karena petugas yang melakukan pendataan terdiri dari tim relawan pencegahan Covid 19 sesuai acuan surat edaran Permendes 8/2020 yang dirubah dengan Surat Edaran 11/2020.

Pelaksanaan pendataan di lapangan sangat transparan karena dilakukan sesuai surat edaran Permendes dan basis datanya langsung diambil tim pendata dari setiap dusun dan RT/RW di desa.

Pj Kades Kateri, Simon Klau,ST mengatakan hal itu kepada wartawan di Kateri – Kecamatan Malaka Tengah-Kabupaten Malaka- Provinsi NTT, Jumat (12/6-2020)

Dikatakannya, didalam surat edaran itu sudah diatur tentang penerima BLT – DD diantaranya sasaran penerima BLT menurut edaran itu pertama, keluarga miskin non penerima PKH, PPNT, Non Penerima Kartu Pra Kerja dan yang kehilangan mata pencaharian dan belum terdata di DTKS, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit atau memiliki penyakit kronis.

“Mekanisme pendataan dilakukan oleh relawan Covid 19 sesuai surat edaran diatas”.

Dijelaskannya, setelah tim pendata melalukan pendataan di lapangan data yang ada masih dilakukan Validasi dan diverifikasi disaksikan semua unsur di desa
baru ditandatangani kades untuk selanjutnya ditempel di papan pengumuman desa agar diketahui masyarakat luas.

” Kita umumkan melalui papan pengumuman di desa sejak tanggal 2 Mei lalu baik untuk penerima BLT DD dan BST serta BLT Propinsi dan KKS susulan dari BRI semua diumumkan secara terbuka.”

“Khususnya untuk pendataan keluarga miskin tetap mengacu pada 14 kriteria penerima bantuan menurut kemensos”

” Dari aspek penghasilan, penerima bantuan yang boleh menerima adalah warga yang berpenghasilan dibawah Rp 600 Ribu per bulan”.

Terkait insiden kecil di desa saat penerimaan BST yang sempat menimbulkan keributan kecil , Kades Simon menjelaskan bahwa pada saat pembagian BST oleh petugas Kantor Pos terdapat nama penerima satu orang kadus dan satu orang teda yang namanya juga terdaftar sebagai penerima BST sehingga menimbulkan protes warga.

” Ya benar, nama kedua orang itu
terdaftar di BST tetapi kedua nama itu bukan diusulkan desa tetapi nama kedua orang warga itu langsung datang dari kemensos ke dinsos Kabupaten baru diteruskan ke desa”

” Terhadap kedua warga itu tidak diperkenankan menerima bantuan itu dan uangnya diserahkan ke Dinsos Malaka saat itu juga dengan harapan bisa diusulkan penggantinya sesuai persyaratan yang ada”

” Kalau ada informasi yang beredar bahwa kades beri pernyataan bahwa pemberian BST bagi kedua warga itu sesuai aturan itu tidak benar. Tidak benar kades beri statement terkait Kadus dan teda terima BST. Kalau ada yang mencatut nama desa itu bukan tanggung jawab Kepala Desa karena Kades tidak pernah keluarkan pernyataan itu”

Menurut informasi yang dihimpun sebanyak 147 Warga Desa Kateri menerima BST yang disalurkan melalui Kantor Pos dan Giro yang sudah disalurkan sebanyak dua kali di Desa Kateri.

Sementara itu sebanyak 154 KK penerima BLT -DD baru satu kali penyaluran di desa sambil menanti proses tahap dua. (boni)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *