Radar Malaka, Tanjungpinang – Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungpinang mengambil langkah tak biasa demi menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah. Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, memutuskan untuk mengambil pinjaman dari Bank Riau Kepri Syariah guna membayar tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN dan non-ASN.
Langkah tersebut bukan hanya untuk memenuhi hak pegawai, tetapi juga dimaksudkan sebagai strategi menggerakkan roda perekonomian daerah, yang saat ini hanya tumbuh di angka 3,78 persen.
“Ekonomi Tanjungpinang sangat bergantung pada sektor UMKM. Kita tidak punya banyak industri besar, bukan juga daerah penghasil. Jadi, daya beli pegawai punya pengaruh besar terhadap perputaran ekonomi lokal,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto, saat dikonfirmasi, pada Minggu, 15 Juni 2025.
Menurut Teguh, saat TPP belum dibayarkan, aktivitas ekonomi, khususnya sektor UMKM, ikut melambat.
“Bisa kita lihat bersama, kalau pegawai belum menerima TPP, warung makan, pedagang kecil, jasa transportasi, semuanya ikut lesu,” tambahnya.
Pegawai dan Keluarga Jadi Penopang Ekonomi Lokal
Saat ini, terdapat sekitar 5.613 pegawai, baik ASN maupun non-ASN, di lingkungan Pemkot Tanjungpinang. Teguh menyebut sebagian besar dari mereka sangat bergantung pada TPP karena gaji pokok sudah dijadikan agunan pinjaman, atau yang akrab disebut di kalangan pegawai sebagai “disekolahkan”.
Karena itu, membayarkan TPP dinilai sebagai keputusan strategis yang tidak hanya menyangkut kesejahteraan pegawai, tetapi juga menopang kehidupan ribuan keluarga dan pelaku usaha kecil.
Warisan Defisit dan Solusi Jangka Panjang
Teguh menjelaskan bahwa Lis Darmansyah dilantik sebagai Wali Kota pada 20 Februari lalu dalam kondisi keuangan daerah yang sudah “bermasalah”. Dia mewarisi defisit anggaran sekitar Rp280 miliar, terdiri dari utang kegiatan yang belum dibayar pada tahun anggaran sebelumnya dan penganggaran TPP yang hanya mencakup enam bulan.
“Bisa dibilang, ini kondisi yang sangat tidak ideal. Beliau tidak ikut menyusun APBD, tapi harus bertanggung jawab penuh atas konsekuensinya,” ujar Teguh.
Pemkot, lanjutnya, telah memangkas berbagai kegiatan dan menyesuaikan besaran TPP hingga 25 persen, semata-mata untuk menjaga komitmen membayar kewajiban yang sudah dilaksanakan pada 2024.
Sejumlah kegiatan tunda bayar mulai dilunasi atau diproses pembayarannya pada Juni ini. Namun, kegiatan produktif dan pelayanan publik tetap berjalan, meski dengan skala yang lebih kecil.
Langkah Reformasi dan Daya Tarik Investasi
Di tengah tekanan fiskal, Wali Kota Lis Darmansyah tetap menyusun strategi jangka panjang. Dia mulai menyusun regulasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang milik jalan, fasilitas umum, serta intensifikasi pajak dan retribusi daerah.
Tak hanya itu, lahan eks HGB dan HGU yang tidak lagi digunakan juga tengah diinventarisasi untuk dikembangkan sebagai kawasan investasi. Beberapa investor bahkan sudah diundang untuk melihat langsung potensi tersebut.
“Ini langkah konkret Wali Kota. Tidak hanya menyelesaikan masalah sekarang, tapi membangun fondasi ekonomi jangka panjang. Bahkan, sedang dikaji perampingan jumlah OPD untuk mengurangi beban belanja pegawai,” kata Teguh.
Menurutnya, apa yang dilakukan Lis Darmansyah bukan hanya demi pegawai, tapi demi keberlanjutan ekonomi daerah.
“Karena pada akhirnya, kemampuan belanja pegawai akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi kota. Dan itu yang sedang dijaga agar roda perekonomian Tanjungpinang tetap berputar,” tutup Teguh.
Editor: Budi Adriansyah
