Bupati, Sekda, Pimpinan Perangkat Daerah dan Dewan Harus Jadi Garda Depan Perang Melawan Korupsi

Malaka- Kabupaten Malaka harus bebas korupsi. Saya harap tidak boleh ada korupsi dan pejabat yang harus menjadi contoh itu Bupati, Sekda, Para asisten, pimpinan perangkat daerah,. para pejabat, para ASN dan terutama para anggota dewan harus jadi garda depan untuk berperang melawan korupsi.

Harapan diatas sejalan dengan pernyataan Bapak Presiden bahwa tugas pertama mentri Kabinet Indonesia adalah tidak boleh korupsi dan atur instrumen-instrumennya untuk mencegah supaya tidak boleh korupsi.

Hal itu disampaikan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran dalam acara Pembukaan Sidang III DPRD Kabupaten Malaka di Betun, Jumat (1/11-2019)

“Kita semua berjuang menjaga diri supaya di Kabupaten Malaka tidak boleh ada korupsi”

“Kita semua bersepakat
sesuai arahan Bapak Presiden tugas pertama mentri Kabinet Indonesia adalah tidak boleh korupsi dan atur instrumen-instrumennya untuk mencegah supaya tidak boleh korupsi”.

“Wartawan tolong liput dan jangan hanya liput saja hal-hal yang tidak baik dan tidak boleh asal menuduh orang lain”.

“Yang namanya korupsi itu adalah perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan kerugian negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”.

” Tidak ada kalau aparat penegak hukum panggil seseorang pelaksana atau pejabat untuk klarifikasi dituduh korupsi. Itu hukum dari mana? ”

” Korupsi itu ditetapkan melalui keputusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Di PN saja kalau terdakwa tidak setuju saja diberi kesempatan banding di Pengadilan Tinggi dan terdakwa belum dikatakan korupsi karena belum ada kekuatan hukum tetap. Bahkan masih ada upaya hukum untuk kasasi dan upaya hukum lainnya masih bisa PK” .

” Jadi jangan dengan mudah menuding seseorang korupsi apalagi mengatakan Juara Korupsi. Memangnya korupsi itu perlombaan? Ini tidak benar dan tidak sehat”

” Saya berharap kita semua yang paham tentang ilmu hukum , negara berdasarkan hukum artinya segala sesuatunya harus dilaksanakan sesuai pedoman hukum. Kau siapa fonis seseorang korupsi. Anda siapa? Anda lihat anda punya diri ko tidak? Anda siapa? ”

“Seorang pejabat, misalnya Sekda dipanggil untuk klarifikasi terkait ada plafon anggaran di Aparat Penegak Hukum misalnya langsung difonis korupsi. Ini tidak seperti itu”
“Jadi tolong kita yang paham hukum memberitahukan mereka yang tidak paham itu ilmu yang benar . Makanya kalau disuruh sekolah itu sekolah yang benar. Jangan sekolah main-main. Orang lain belajar dia pi pesiar. Orang lain kuliah dia pi pesiar.

” Kalau omong sudah melewati batas orang yang merasa dirugikan juga bisa melaporkan hal ini dan dibawah ke ranah hukum”

“Saya mohon melalui forum yang bermartabat ini supaya kita saling menjaga. Kita semua tahu siapa yang bermain dibelakang semuanya ini karena daerah ini terlalu kecil. Jadi jangan kebal muka, tidak usah sengaja tuli, tidak usah sengaja buta”

” Saya harap kemitraan antara Pemerintah dan DPRD tetap dijaga dan dijalin dengan baik supaya rakyat bisa mendapatkan manfaatnya. Karena kalau kita saling sikut menyikut maka rakyat tidak akan mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar”

” Saya harap tidak boleh ada Korupsi dan yang harus menjadi contoh itu Bupati, Sekda, Para asisten, pimpinan perangkat daerah, para pejabat, para ASN dan terutama para anggota dewan”

” Oleh karena itu dalam melakukan perjalanan dan kaji banding tidak boleh titip KTP, tidak boleh suruh ada yang mewakili baik istri atau orang lain karena itu contoh perbuatan yang terindikasi korupsi. Itu tidak boleh terjadi lagi di Malaka”

” Kita harus saling menjaga karena kita satu tubuh. Kaki diinjak rambut juga ikut merasakan”

” Kalau lima hari perjalanan ya harus dilakukan lima hari. Kalau hanya jalan empat hari ya satu harinya stor kembali. Kalau dapat uang penginapannya Rp 1 Juta ya cari penginapan yang harganya Rp 1 Juta. Jangan dapat uang satu juta tetapi nginap di hotel yang harganya Rp 200 ribu dan Rp 800 ribunya dibuat bill fiktif. Ini tidak boleh karena terindikasi korupsi. Kalau tidak mau repot soal bill hotel sebaiknya ambil yang 30 persen karena itu ada aturannya. Saya sejak tahun 2016 untuk hotel saya ambil 30 persen karena memang dibenarkan secara regulasi”

“Saya harap kita semua yang berhubungan dengan urusan uang terutama kepala perangkat daerah harus tertib dan tidak boleh hak orang dipotong. Di beberapa daerah ada hak orang dipotong langsung OTT”

” Perilaku primitif seperti diatas tidak boleh lagi dalam pelaksanaan anggaran. Bapak Presiden keras sekali dan minta tidak boleh korupsi dan minta supaya atur sistimnya agar membuat orang tidak korupsi. Korupsi itu ada dua penyebab yakni niat dan kesempatan . Yang bisa kita atur itu kesempatan jangan diberikan kepada mereka supaya tidak boleh ada korupsi” (boni)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *