Bupati SBS Pastikan Dalam Pelaksanaan Tugas Sebagai Bupati Tidak Tebang Pilih

Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran memastikan selama menjalankan tugasnya sebagai Bupati Malaka tidak tebang pilih dan tidak diskriminatif.

Bupati tidak mungkin membela sembarangan. Bupati tidak ada intervensi dan tidak menggunakan kekuasaan mengajarkan pegawai membuat hal-hal yang tidak sesuai aturan

Inilah cita-cita SBS bersama almarhum DA pada waktu awalnya mengusung motto ” Meletakkan Fondasi Yang Kokoh dan Dinamis Untuk Kesejahteraan dan Kemakmuran rakyat”.

Salah satu implementasi konkrinya yakni dalam penegakan pelaksanaan tugas tidak boleh diskriminatif. Mau istri kek , anak kek , kakak kek , adik kek , ponakan kek , mau ipar atau mertua kek semuanya harus sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

Penegasan itu disampaikan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran kepada wartawan di kediaman Haitimuk – Malaka, Kamis (2/4-2020)

Bupati mengatakan dalam konteks masalah yang dilaporkan PT Indo Raya Kupang di Mapolres Malaka oleh Kuasa Direktur, Yoseph Nahak Klau bersama Ponakannya Aris merupakan satu bukti nyata bahwa Bupati SBS tidak tebang pilih dan tidak diskriminatif.

” Ini bukti nyata bahwa walau keponakan tetapi kalau para pengelola berbeda pendapat maka harus disesuaikan dengan tupoksi yang ada. Tidak ada intervensi dan tidak ada pake kekuasaan ”

” Untuk keluarkan uang pemerintah harus sesuai norma, standart, prosedur dan kriteria. Itu ada dalam ilmu administrasi negara”.

Ketika ditanya wartawan terkait laporan Kuasa Direktur PT Indo Raya Kupang, Yoseph Nahak Klau bersama Aris yang nota bene masih keponakan kandung SBS, Bupati SBS mengatakan itu hal biasa bagi setiap warga negara yang mau mencari keadilan.

” Ini hal biasa dan tidak ada masalah karena setiap warga negara berhak untuk menuntut keadilan bila merasa dirugikan”

” Kenapa harus diributkan? Ini hal yang sangat wajar bagi mereka yang mau mencari keadilan”

” Istri saja kalau diperlakukan tidak adil juga bisa melaporkan suami ke Polisi. Suami juga bisa melaporkan istrinya bila memperlakukan suaminya tidak baik. ”

” Tetapi persoalan yang berhubungan dengan pidana, perdata , tata usaha negara Bupati tidak boleh ikut campur. Itu tidak ada kaitan dengan Bupati. Mau istri, kakak, adik, saudara , ponakan itu adalah warga negara yang punya hak menuntut keadilan mana kala dia merasa diperlakukan tidak adil.

“Jadi tidak ada yang luar biasa. Dia khan warga negara yang punya hak untuk mencari dan menuntut keadilan. Istri saja diperlakukan tidak adil bisa lapor. Anak dan Bapak juga kadang saling lapor termasuk mertua melaporkan menantu”

” Ini sebuah pembelajaran yang sangat bagus. Positifnya, kita harus melihat bahwa rakyat telah memahami tentang hak dan kewajibannya” .

” Para pegawai juga harus belajar dan jangan bawa nama bupati untuk urus sesuatu karena Bupati sudah ajarkan kepada pegawai supaya dalam bekerja harus pedomani aturan dan laksanakan sesuatu sesuai kewenangan yang diberikan” (boni)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *