Bupati SBS : Kaji Banding Bukan Pesiar Yang Dibiayai Negara… Berikut Penjelasan Bupati Malaka Soal Kaji Banding dan Reses Anggota DPRD

Malaka – (Jumat, 1/11-2919)  Kegiatan kaji banding dan reses yang sering dilakukan anggota DPRD Kabupaten Malaka mendapat perhatian serius dari Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran.

Dalam acara Pembukaan Sidang III Bupati SBS dihadapan Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka menyampaikan beberapa pemikiran kritis soal Kaji Banding dan Reses Anggota DPRD seperti pemaparan dibawah ini.

Bupati SBS mengatakan nomen klatur Studi Banding  saat ini sudah diubah menjadi kaji banding perlu disampaikan agar mendapatkan perhatian bersama.

” Yang namanya kaji banding itu adalah kegiatan melakukan kaji. Bandingkan apa yang kita lihat disana dengan apa yang kita miliki”.


“Kaji itu dimulai dari inputnya, kaji dari prosesnya dan kaji dari outputnya”.

“Kadang kita hanya terpesona dalam satu segmen tanpa melihat segmen yang lainnya”.

“Kaji banding itu melakukan eksplore terkait input, proses dan outputnya. Kemudian sebelum pulang disepakati dalam diskusi untuk bawa pulang dan adopsi kegiatan yang mana sehingga pelaksanaan kaji banding memiliki dampak positif bagi daerah”

“Jadi, kaji banding itu bukan pesiar yang dibiayai negara atau bukan pergi ke tempat lain yang belum pernah kesana. Ini tidak boleh dan kita butuhkan kejujuran”.

“Soal kegiatan reses bukan sekedar kumpul orang, omong basa-basi sedikit dan photo lalu kasih masuk laporan. Tidak boleh. Lupakan sudah yang lalu-lalu . Misalnya laporan reses 400 orang yang datang padahal 3 orang DPR yang gabung dan konstituen yang hadir hanya 30 orang. Saya minta dengan hormat cara-cara seperti itu berhenti sudah”.

“Lakukan reses dengan baik. Agenda apa yang harus dibicarakan dengan rakyat . Itu kewajiban. Setiap anggota DPRD punya kewajiban dan tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi rakyat . Diskusikan dengan matang , undang rakyat dengan baik. Kalau undangan banyak anggaran tidak cukup supaya diajukan untuk disesuaikan. Tetapi kalau anggarannya misalnya Rp 10 Juta supaya pakenya Rp 2 Juta saja maka undang satu dua orang saja itu tidak boleh karena masuk indikasi korupsi”.

“Saya mohon supaya reses dilakukan dengan baik karena kita kerja benar saja masih dibilang salah apalagi bekerja salah”.

“Saya mohon kepada sekwan supaya jadwal resesnya disampaikan kepada Bupati supaya dikoordinasikan kepada aparat kita agar bisa membantu supaya kegiatan reses dihadiri rakyat”.
( boni )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *