Bupati Minta ASN Jangan Didiskreditkan Untuk Urusan Politik Karena ASN Punya Hak Pilih

Malaka – Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran meminta agar ASN jangan didiskreditkan untuk urusan politik karena ASN punya hak pilih.

Banyak yang tidak paham , dikira ASN buat kesalahan besar kalau pergi menghadiri dan mendengar orang sosialisasi dan melihat orang fit and proper test. Itu salah karena semua Warga Negara punya hak untuk berpolitik.

ASN punya hak pilih dan yang netral itu hanya TNI -Polri karena mereka tidak memiliki hak pilih. Jangan ASN itu didiskreditkan terus.

Hal itu disampaikan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran menjawab pertanyaan wartawan di kediaman Haitimuk – Malaka, Kamis (6/2-2020)

Bupati mengatakan justru yang benar adalah ASN dilarang tidak boleh jadi anggota Partai, tidak boleh jadi jurkam yang ditunjukkan dengan surat keputusan tim dan tidak boleh naik diatas panggung untuk kampanye, tidak boleh jadi tim sukses yang ditunjukkan dengan surat keputusan dari ketua tim sukses.

” Tetapi kalau ASN pergi dengar orang kampanye dan ikut sosialisasi tidak dilarang karena dia punya hak pilih”.

Dikatakannya, Orang yang punya hak pilih tidak netral karena dia memihak. ASN diminta tidak boleh diskriminatif dan profesional. Diskriminatif itu artinya dalam menjalankan tugasnya tidak boleh membedakan karena pilihan yang berbeda.
Profesional itu artinya tidak boleh dalam menjalankan kegiatannya membedakan kualitasnya karena berbeda pilihan.

“Banyak yang tidak paham , dikira ASN buat kesalahan besar kalau pergi menghadiri dan mendengar orang sosialisasi dan melihat orang fit and proper test. Itu salah karena semua Warga Negara punya hak untuk berpolitik”.

“Sampai sekarang belum ada calon /kandidat sehingga kalau ada yang menuding bahwa sudah ada yang memihak pada salah satu calon itu tidak benar. Calon mana? calon itu belum ada . Calon itu baru ada pada tanggal 11 Juli yang ditetapkan KPU. Setelah ada calon baru kita lihat apakah ada keberpihakan atau tidak”.

“Kalau ada yang menuding bahwa sudah ada yang memihak itu sangat tidak benar karena belum ada calon. Keberpihakan itu kalau sudah ada calon yang sudah ditetapkan KPU”

“Jadi tidak boleh sembarangan . Ini pilkada tetapi kita harus perhatikan tatanan dan etika”.

“Jangan sok pintar dan sok hebat karena kita ini negara hukum dan taat pada aturan hukum yang berlaku”.

“Terutama jangan sebarkan berita hoax yang menjelekkan orang lain . Itu tidak boleh. Kalau ada hal-hal yang tidak beres silahkan laporkan sesuai mekanismenya. Tetapi lapor harus valid karena kalau tidak valid bisa dituntut balik”. (boni)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *